MK Diminta Turunkan Batas Usia Kepala Daerah Jadi 21 Tahun

MK Diminta Turunkan Batas Usia Kepala Daerah Jadi 21 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta – Sidang lanjutan gugatan batas usia minimal calon kepala daerah kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Oktober 2019. Dalam sidang yang beragendakan perbaikan permohonan itu, pemohon menetapkan permohonan batas usia kepala daerah minimal 21 tahun.

“Jadi kami ingin membuat batas 21 tahun. Kalau kami kemarin kan menyerahkan pada kebijaksanaan pada majelis hakim, majelis hakim bilang jangan. Kalian harus membuat sendiri batasan usia yang konstitusional. Jadi kami buat 21 tahun,” kata kuasa hukum penggugat, Rian Ernest, saat ditemui usai sidang.

Rian Ernest datang bersama dua penggugat yakni Faldo Maldini dan Dara Nasution yang merupakan sesama politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Rian mengatakan angka 21 tahun dipilih dalam petitum agar seragam dengan peraturan-peraturan batas usia lain yang sudah ada, seperti batas usia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

“Selain itu, usia cakap hukum secara umum seluruh warga Indonesia itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Usia cakap hukum pasal 330 itu mengatur 21 tahun,” kata Rian.

Pada 23 September lalu, Faldo bersama politikus PSI Tsamara Amany Alatas dan Dara Nasution mendaftarkan gugatan uji materi batas minimal usia calon kepala daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi.

Mereka meminta batas usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk bupati atau wali kota diturunkan. Mereka menilai aturan itu diskriminatif dan tidak adil. Faldo berencana mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Barat pada 2020. Namun, usia Faldo pada April 2020, ketika pendaftaran dibuka masih 29 tahun.

“Ironis sekali. Artinya ada Undang-Undang yang membatasi hak konstitusional Faldo Maldini menjadi calon gubernur Sumatera Barat, jadi wakil juga,” kata Ernest.

Saat ini, para penggugat masih menunggu keputusan majelis hakim untuk menentukan tanggal sidang selanjutnya. Namun Rian sendiri yakin gugatannya dapat diterima.

“Sangat optimis, kami melakukan riset mendalam. Kami juga mendekati berbagai ahli hukum, lawyer-lawyer lain kami sering berdiskusi dan brain storming,” kata Rian.

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024
Gerak Cepat Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Organisasi Advokat
March 13, 2024
Solid! Presiden Kongres Advokat Indonesia Sambut Hangat Pimpinan-Pimpinan Nasional Organisasi Advokat di Menara Sampoerna
March 6, 2024
KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024