REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menjelaskan, perubahan aturan pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa seperti kasus korupsi untuk mencegah diskriminasi dan memberikan hak yang sama. Pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa (extraordinary crime) ini termasuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Arsul...Read More

Liputan6.com, Jakarta – DPR telah resmi mensahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Pakar hukum Abdul Fickar Hadjar mengatakan, hal itu diinisiasi DPR karena termotivasi dari banyaknya legislator yang terjerat kasus korupsi. Menurut Fickar, selama KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), tangkapan terbesarnya adalah para anggota legislatif....Read More

AKURAT.CO, Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi setuju dengan adanya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, hal tersebut merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga anti rasuah. Rullyando mengatakan, pembentukan UU KPK dalam rangka percepatan dan akselerasi dalam pemberantasan korupsi seperti yang dilakukan negara lain. “Ini membantu tugas pemerintah dalam...Read More