Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Hukum DPR dan pemerintah sepakat membawa revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ke Rapat Paripurna dalam waktu dekat. Kesepakatan itu diambil dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (17/9) malam. Salah satu poin strategis yang sudah disepakati DPR dan pemerintah dalam...Read More

Jakarta, medcom.id : Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Agenda sidang ialah pemeriksaan pendahuluan. Sidang dipimpin Hakim MK, Aswanto. Bertindak sebagai hakim anggota, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul. “Proses lahirnya UU Nomor 33 (Tahun) 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertentangan dengan rasa keadilan...Read More

Suara.com – Pengamat hukum tata negara dari UIN Yogyakarta Hifdzil Alim menilai penyerahan mandat pengelolaan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak berlaku secara hukum. “Itu kan hanya pernyataan saja yang disampaikan. Itu tidak berlaku secara hukum,” ujar Hifdzil saat dihubungi dari Jakarta, Senin (16/9). Pimpinan KPK pada Jumat...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati tujuh poin revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi UU KPK tersebut selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Rapat Panitia Kerja (Panja) menyepakati ketujuh poin revisi UU KPK itu pada Senin (16/9) di ruang Badan Legislasi...Read More

Analisadaily (Medan) – Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) melakukan penindakan terhadap importir yang menyalahgunakan kebijakan pengawasan. Direktur Tertib Niaga, Wahyu Widayat mengatakan, penindakan terhadap importir yang menyalahgunakan kebijakan pengawasan sebagai upaya memperketat pengawasan di kawasan pabean (post border). “Salah satu tindakan tegas seperti yang kita lakukan kali ini. Kita...Read More

Jakarta, IDN Times – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta upaya penegakan hukum di daerah rawan karhutla. Terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian karhutla menjadi bidang kerja dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK melalui Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan...Read More

AKURAT.CO, Anggota Panitia Kerja DPR RI dari Fraksi NasDem, Teuku Taufiqulhadi menyampaikan bahwa pihaknya berhasil menyelesaikan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama peninggalan kolonial. Menurut ia, misi dekolonisasi karena kodifikasi hukum pidana ini adalah proses untuk membongkar atau meniadakan karakter kolonial. “Dengan demikian, sebuah misi bangsa...Read More

Jakarta, medcom.id : Aliansi Masyarakat untuk Keadilan dan Demokrasi (AMUKK) menilai demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Ini bisa dilihat dari aspek supremasi hukum. Direktur LBH Jakarta Arif Maulana yang juga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan dan Demokrasi menyebut cita-cita supremasi hukum Indonesia saat reformasi mengalami distorsi dan kemunduran. Hukum yang mestinya membatasi kekuasaan sekarang...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendesak pemerintah dan DPR mencabut 10 pasal dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) karena bisa mengkriminalisasi kebebasan pers. “Dalam draf RUU KUHP tertanggal 28 Agustus 2019, ada sejumlah pasal yang selama ini dikritik masyarakat sipil karena tak sesuai dengan semangat...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus menghentikan pembahasan perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK). “Kalau Presiden memiliki kesadaran dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, (seharusnya) meminta komisioner tidak mundur, mengajak diskusi, dan membatalkan pembahasan perubahan...Read More

JAKARTA, (PR).- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyegel 42 lahan perusahaan dan satu lahan individu terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Pulau di Sumatera dan Kalimantan. “Kami sudah lakukan penyegelan, untuk penghentian kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di 42 lokasi perusahaan telah kami segel dan...Read More

AKURAT.CO, Pakar Hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, Syamsuddin Radjab menyayangkan sikap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan mandat KPK kepada Presiden Joko Widodo sebagai protes atas revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Menurut Syamsuddin, apa yang ditunjukan Pimpinan KPK membuka ruang bahwa lembaga anti rasuah itu selama ini dipimpin...Read More