Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Pengawasan dan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) kecewa atas sikap Polri dan Kejaksaan Agung yang tidak memenuhi panggilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Polri dan Kejaksaan Agung adalah pihak termohon pada gugatan praperadilan terkait mangkaraknya kasus SMS ancaman yang dilakukan tersangka bos MNC Hary Tanoesoedibjo terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik...Read More

Jakarta, medcom.id : Kuasa hukum terdakwa penyebar berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet, Insank Nasruddin, meminta kliennya dibebaskan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya. Insank menyebut masa penahanan Ratna habis. “Penahanan tanpa surat adalah ilegal,” kata Insank saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 9 September 2019. Insank mengaku pihaknya belum menerima surat perpanjangan penahanan kliennya....Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji berkukuh perlunya ada perwakilan beberapa unsur instansi penegak hukum di pimpinan KPK. Unsur-unsur yang dimaksudnya adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hal ini disampaikan Indriyanto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta...Read More

London, medcom.id: Sejumlah anggota parlemen Inggris, termasuk mereka yang telah dikeluarkan dari Partai Konservatif atau Tory, siap menempuh jalur hukum untuk mengantisipasi sikap Perdana Menteri Boris Johnson yang menolak menunda Brexit. Brexit, atau Britain Exit, adalah istilah untuk keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa. Dikutip dari laman BBC, Sabtu 7 September 2019, fokus dari langkah...Read More

Jakarta, Beritasatu.com – Reaksi beberapa kalangan atas disepakatinya revisi undang undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR sangat beragam, ada yang menolak dan ada yang mendukung. Selain pakar hukum dan intelijen, beberapa organisasi yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Cinta KPK ikut mendukung inisiatif DPR atas undang-undang tersebut. Padahal, KPK sendiri dengan tegas menolak keras revisi...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Seorang tersangka kasus video asusila di Kabupaten Garut, Jawa Barat, berinisial A, 30 tahun, meninggal. Ia mengembuskan nafas terakhir di rumahnya di Desa Sirnajaya, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, Sabtu dini hari, 7 September 2019. A sebelumnya mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Slamet Garut. Kuasa hukum almarhum, Soni...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyoroti enam poin yang menjadi persoalan dari rencana revisi Undang-Undang KPK. “Setidaknya, ada enam poin krusial dari rencana revisi Undang-undang KPK itu. Beberapa di antaranya akan membuat KPK ‘mati suri’,” kata Samad di Jakarta, Jumat (6/9). Pertama, KPK hendak dimasukkan sebagai lembaga penegak hukum...Read More

Menerima Kunjungan Prof. Yoshiro Kusano (Guru Besar Ilmu Hukum, Advokat, Mantan Hakim selama 35 Tahun) beserta para Pengurus Pusat Japan Indonesia Lawyers Association membahas tentang hubungan antara Advokat Indonesia dan Jepang dimasa depan. Ketua Pengurus JILA, Prof. KUSANO Yoshiro(Advokat・Mantan Hakim) pernah ditugaskan sebagai ahli hukum di dalam ‘Proyek Kerjasama Peningkatan Sistem Perdamaian dan Mediasi di...Read More

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar kegiatan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Khusus Profesi Advokat. Pembukaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Sulawesi Selatan berlangsung di Mercure Hotel Makassar Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk membina profesi Advokat secara profesional di bidangnya, serta menambah pengetahuan berbicara dalam sidang. Seperti diketahui, sesuai UU Advokat,...Read More

KONTAN.CO.ID – HONG KONG. Pemerintah Hong Kong sudah resmi mencabut Undang-Undang Ekstradisi yang menjadi sumber pemicu demonstrasi berbulan-bulan di negeri tersebut. Apakah pencabutan ini akan meredakan aksi demo? Entahlah. Satu hal yang paling ditakuti para investor bila unjuk rasa belum juga reda adalah kalau Hong Kong menerapkan hukum darurat alias martial law. Hukum era kolonial...Read More

Liputan6.com, Jakarta – Anggota DPR John Kenedy Azis mengharapkan penegakan hukum lalu lintas di Indonesia bisa meniru yang dilakukan Belanda. Hal ini berangkat dari pengalaman pribadi yang melihat ketatnya penegakan hukum lalu lintas di Belanda. Saat ia bersama rombongan ke Belanda, ada salah satu temannya yang tertahan di bagian bea cukai. “Teman saya ternyata saat...Read More

SURABAYA, sindonews.com – Federasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mendesak Polri melakukan upaya penegakan hukum secara akuntabel dalam kasus Papua. Lembaga Hak Azasi Manusia (HAM) itu, juga meminta Polri memastikan semua tersangka mendapatkan pendamping hukum yang memadai. Ini setelah dikabarkan di banyak media massa, Polri menetapkan 48 tersangka di Papua, dan...Read More