JAKARTA, KOMPAS.com — Konferensi Nasional Hukum Tata Negara yang diikuti oleh para pakar hukum tata negara di Indonesia mempertanyakan efektivitas menteri koordinator dalam kabinet presidensial. Dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2019), salah seorang pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, ditinjau dari konstitusi, rupanya tidak ada kewajiban bagi kepala...Read More

JAKARTA, poskotanews.com – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan disahkan DPR pada 24 September 2019 tidak mengatur hukum adat. Misalnya jika ada seorang lelaki menculik seorang gadis di daerahnya, lalu dihukum secara adat, maka RKUHP ini tak bisa diterapkan dalam kasus tersebut. “Intinya RKUHP tidak bisa intervensi terhadap hukum adat yang berlaku di...Read More

tirto.id – Berhati-hatilah bagi Anda yang memaksa pasangan sah Anda mengajak berhubungan badan. Apalagi pemaksaan ini berujung pada tindakan perkosaan yang merugikan salah satunya. Merujuk pada Pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) per 28 Agustus 2019 yang segera disahkan DPR RI, pelaku perkosaan terhadap pasangan yang sah bisa...Read More

Jakarta, detik.com – RUU KUHP mengkriminalisasi hidup serumah tanpa nikah (kumpul kebo) serta seks di luar nikah. Hal itu sebagai perluasan definisi zina. Mengapa keduanya perlu dikriminalisasi? “Perumusan tindak pidana kesusilaan bersumber dari KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Selain itu, dalam merumuskan norma hukum pidana di bidang kesusilaan juga mempertimbangkan hasil penelitian dan masukan...Read More

Liputan6.com, Jakarta – Ahli Hukum Tata Negara Mahfud MD menjelaskan bahwa kerusuhan di Papua diawali kasus kriminalitas biasa dan rasialis yang justru kini membesar dan dimanfaatkan kelompok separatis untuk menuntut Papua merdeka. Mahfud MD menegaskan secara hukum mana pun Papua tidak bisa meminta referendum. “Secara hukum papua itu tidak mungkin minta referendum, nggak mungkin, menurut...Read More

Jakarta, INDONEWS.ID — Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 yang diadakan di Istana Negara pada Senin, 2 September 2019. Acara tersebut dihadiri oleh kurang lebih 250 pemerhati hukum tata negara dari seluruh Indonesia. Di hadapan para pemerhati hukum tata negara tersebut, Kepala Negara saat memberikan sambutan melontarkan sebuah pertanyaan yang relevan dengan...Read More

tirto.id – Hewan berkeliaran di atas lahan orang, menjadi pemandangan yang lumrah, terutama di kawasan pedesaan. Tidak sedikit orang membiarkan hewan ternaknya mencari makan sendiri termasuk di atas lahan atau kebun milik orang lain. Tetapi aturan hukum pidana melarang pembiaran semacam itu terjadi. Apalagi jika ternyata menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan. Ketentuan ini tercantum dalam...Read More

Jakarta, detik.com – Ratusan ‘pendekar hukum’ kumpul di Jakarta bahas komposisi kabinet dalam kerangka sistem presidensil. Mereka merupakan para guru besar hukum dan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara dari berbagi kampus di Indonesia. Pertemuan itu digelar oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dalam Konferensi Nasional Hukum Tata...Read More

JAKARTA , sindonews.com – Sejumlah kalangan mempertanyakan tidak kunjung dieksekusinya putusan kasasi terhadap Heri Budiawan alias Budi Pego. Karena, selain telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait kasus tersebut sudah berumur hampir satu tahun. “Secara ketentuan, kalau tidak puas dengan putusan MA, terdakwa atau kuasa hukumnya boleh melakukan upaya hukum lanjutan,...Read More

Metroterkini.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penegak hukum lebih tegas dalam menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan. Jokowi menilai, pemerintah dan instansi lain terkait telah lalai sehingga bencana kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi dan munculnya asap pekat kembali mengganggu aktivitas masyarakat. “Saya minta juga aparat penegak hukum bertindak tegas. Baik pada perusahaan, maupun...Read More

Jakarta, NERACA – Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menilai keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanagara di Proinsi Kalimantan Timur adalah kebijakan hukum yang sangat futuristik bagi masa depan Indonesia, khususnya bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan yang lebih modern. Menurut Fahri,...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) mengatur tentang ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Anggota Panja RKUHP DPR Nasir Djamil mengatakan, ketentuan hukum yang hidup di masyarakat merupakan hukum adat yang saat ini masih berlaku. Artinya, hukum adat yang masih dijalankan dan dipraktikkan oleh suatu masyarakat hingga saat...Read More