TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) melibatkan dua orang ahli untuk membantu tahapan wawancara dan uji publik seleksi capim KPK. Rencananya, sesi wawancara dan uji publik pada 27-29 Agustus 2019. Mereka yaitu sosiolog, Meutia Garni Rahman dan ahli hukum yang juga berprofesi sebagai pengacara, Luhut MP Pangaribuan. “Meutia...Read More

Elshinta.com – Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo RI, Ferdinandus Setu menyampaikan adanya pemblokiran sementara di Papua atas dasar rerujukan Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika RI No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 mengenai Pemblokiran Layanan Data Internet di Papua dan Papua Barat, pemblokiran layanan data internet tersebut akan berlangsung sampai situasi dan kondisi Tanah...Read More

JAKARTA, poskotanews.com – Bakamla RI telah menangkap 5 kapal ‘nakal’ di jawasan Provinsi Bangka-Belitung beberapa hari lalu. Selanjutnya, penyidikan telah dilakukan, dan kapal-kapal tersebut diserahkan ke Polda Babel. “Terkait penangkapan terhadap 5 kapal yang dilakukan oleh Tim Operasi Khusus (Opsus) Bakamla RI / lndonesian Coast Guard (IDNCG) dengan KN Bintang Laut-401, penyidikan sudah dilakukan oleh...Read More

TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menilai seleksi calon pimpinan komisi antikorupsi periode 2015-2019 atau capim KPK lebih ketat daripada sekarang. Selain itu, pansel itu juga lebih detail soal masukan masyarakat. “Waktu periode kemarin itu panselnya lebih detail,” kata dia di Gedung Pusat Antikorupsi, Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2019. Saut adalah pimpinan KPK...Read More

investor.id – Problem hukum pembayaran kembali (restitusi) pajak mencuat kembali. Kasus terbaru diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan petinggi PT WAE dan empat orang dari unsur penyelenggara negara dalam kasus dugaan suap restitusi pajak perseroan pada 2015 dan 2016. Proses hukum pengembalian kerap dipersoalkan karena menimbulkan masalah hukum. Pengusaha sebagai wajib pajak (WP) pasti...Read More

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati minta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) konsisten menegakkan hukum untuk meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta pelaku industri pasar modal untuk kreatif dan inovatif membuat instrumen pembiayaan agar lebih berkembang. Pasar modal, kata Sri Mulyani, harus berpartisipasi menghasilkan instrumen investasi dan juga edukasi agar...Read More

SEMARANG, suaramerdeka.com – Seorang advokat harus memiliki jiwa menegakkan keadilan dan kebenaran, tanpa meninggalkan hati nurani yang ada. Mereka pun dituntut untuk dapat memiliki bermacam-macam kesiapan, baik secara intelektual maupun sikap yang baik. “Keperpihakan advokat harus ada pada kebenaran dan kejujuran. Tidak akan ada kebanggaan dalam diri advokat, yang memenangi sebuah kasus karena rekayasa. Seorang...Read More

JAKARTA, gresnews.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir sementara layanan data telekomunikasi pada Rabu (21/8). Pemblokiran berlangsung hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal, namun mendapat tentangan sejumlah pihak. “Kami sedari awal selalu menyerukan bahwa pembatasan akses layanan komunikasi adalah bentuk pembatasan hak asasi manusia (HAM),” kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice...Read More

JAKARTA, sindonews.com – Sebagai BUMN yang bergerak di usaha jalan tol, PT Jasa Marga (Persero)Tbk diminta untuk senantiasa mengupayakan penambahan panjang tol setiap tahunnya untuk percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Jasa Marga selalu melakukan tindakan/aksi korporasi yang tidak lepas dari risiko hukum dan peraturan lainnya yang berlaku. Selain itu, Jasa Marga...Read More

Depok, Gatra.com – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mengatakan, terdapat empat poin yang harus diubah dalam paradigma Organisasi Bantuan Hukum. Pertama, Undang-undang (UU) Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011 harus terimplementasi dengan baik. “Caranya bagaimana? [diberlakukan] kepada semua orang. Bukan hanya [tertuju] pada orang miskin karena uangnya, tetapi juga karena yang lain....Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Univesitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan, pihaknya mendorong Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan investigasi terkait peristiwa dugaan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Dugaan persekusi yang melibatkan ormas dan aparat keamanan tersebut menurutnya melanggar sejumlah asas dalam penegakan hukum. “Kami mengecam aksi pengepungan...Read More

Jakarta, medcom.id : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan 23 perusahaan tengah didalami terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sanksi administrasi hingga pidana dapat dikenakan kepada perusahaan yang terbukti bersalah. Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda mengatakan hukuman yang diberikan sesuai tingkat kesalahan perusahan yang bersangkutan. Ketika ditemukan unsur pelanggaran hukum akan...Read More