TEMPO.CO, Jakarta – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan menilai Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan layak digugat secara formil ke Mahkamah Konstitusi. Menurut PSHK, ada tiga aturan yang dilanggar pemerintah dan DPR dalam proses pengubahan UU tersebut. “Uji formil itu terkait prosedur pembentukan. Nah, sekarang UU KPK itu menyalahi prosedur pembentukan,” kata peneliti...Read More
tirto.id – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak pemerintah untuk membeberkan nama-nama perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, Walhi juga mendesak agar pemerintah menaikkan status polusi udara akibat asap karhutla. “Saat terjadi kebakaran pada Agustus kemarin, kami berharap negara segera melakukan dua hal itu,” kata Kepala Departemen Advokasi Walhi, Zenzi Suhadi...Read More
Suara.com – Bersamaan dengan RUU KUHP yang menuai protes, muncul sanggahan dari seorang yang mengaku mahasiswa hukum di media sosial. Pria yang menggunakan akun Twitter bernama @AriaGanaa mengunggah beragam cuitan tanggapan terkait 11 poin kontroversial RUU KUHP yang disebut dalam gerakan #TolakRUUKUHP. Ia menilai beberapa poin tersebut maknanya dibelokkan sehingga tidak sesuai dengan aturan dalam...Read More