Aktual.com – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo disarankan mundur dari jabatannya. Permintaan mundur itu bukan tanpa sebab, karena Jaksa Agung selaku petinggi Korps Adhiyaksa ini, dinilai tidak sanggup menciptakan lingkungan kejaksaan yang bersih dari korupsi. Terlebih, bawahannya dalam dua pekan ini tersandung kasus suap. Mereka yang ditangkap yakni dua jaksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan dua...Read More

Gatra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Subang, Ojang Sohandi (OJS), sebagai tersangka kasus suap pengamanan perkara korupsi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Subang. “Setelah melakukan pemeriksaan 1 x 24 jam, kemudian gelar perkara, kami memutuskan menetapkan lima tersangka,” kata Agus Rahardjo, Ketua KPK, di Jakarta, Selasa (12/4). Adapun empat tersangka lainnya,...Read More

Detik.com – Fahri Nurmallo (FN), ketua tim jaksa yang menangani kasus korupsi penyalahgunaan BPJS Kabupaten Subang yang telah dipindahtugaskan ke Semarang, Jawa Tengah, resmi ditahan KPK. Fahri dititipkan di rumah tahanan (rutan) Polres Jakarta Pusat. “Ditahan di rutan Polres Jakpus untuk 20 hari pertama,” ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Selasa (12/4/2016)....Read More

Detik.com – Seleksi hakim agung dan ad hoc pengadilan Tipikor telah memasuki tahap akhir yakni seleksi dan kepribadian. Komisi Yudisial (KY) meminta bantuan dari masyarakat agar ikut aktif memberikan informasi tentang rekam jejak para peserta seleksi. “Masyarakat yang mengetahui informasi mengenai rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tipikor dapat memberitahukannya kepada...Read More

Kompas.com – Anggota Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI M Misbakhun menilai keputusan rapat pengganti Badan Musyawarah, Senin (11/4/2016), yang memutuskan Komisi XI DPR segera membahas RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty sudah tepat. Sebab bila terus ditunda, maka Pemerintah dan DPR bisa melanggar Undang-undang. Misbakhun mengatakan, DPR punya kewajiban untuk memproses...Read More

Kompas.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyampaikan data yang benar dalam audit mereka terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada tahun 2014. Ahok, sapaan Basuki, melontarkan pernyataan itu seusai dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 12 jam pada Selasa (12/4/2016). “Yang...Read More

Detik.com – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana membantah adanya sistem bagi-bagi fee proyek di komisinya. Tentang sistem fee itu diungkap oleh Damayanti Wisnu Putranti dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. “Sudah saya jelaskan pada penyidik, dan jawabannya sudah ada pada penyidik,” kata Yudi yang juga merupakan politisi PKS usai menjalani...Read More

Detik.com – DPR akan segera membahas revisi UU Pilkada dalam waktu dekat. Dalam pembahasan nanti, Fraksi PAN mendorong agar anggota TNI/Polri bisa maju tanpa mengundurkan diri, namun hanya perlu cuti saja. “Dulu dalam pasal 7, TNI/Polri, PNS, DPR, dan anggota BNN harus mundur. Menurut kami, jika nanti di pembahasan, untuk adilnya dan untuk mencari sumber-sumber...Read More

Aktual.com – Anggota Komisi V dari fraksi PDI-Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti menyebut, jatah komisi untuk anggota DPR dari dana aspirasi seperti ban berjalan sehingga semua anggota DPR mendapatkannya. “Dana aspirasi yang diplot nominalnya oleh pimpinan fraksi, kemudian kapoksi (ketua kelompok fraksi) dan anggota, untuk apanya sudah bagian jatah seperti ban berjalan siapapun anggota DPR pasti...Read More

Kompas.com – Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono, mengatakan bahwa dirinya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan KPK terkait penangkapan seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Senin pagi (11/4/2016). Pasalnya, kegiatan penyitaan, penggeledahan, dan penyegelan terkait penangkapan jaksa tersebut diduga telah dilakukan di luar prosedur. “Saya selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan akan berkoordinasi...Read More

Aktual.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku hanya mengutus Sekretaris Dewan, M Yuliadi untuk menghadiri rapat konsolidasi naskah akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura. Awalnya, politikus PDIP itu membantah bahwa dirinya yang menugaskan Sekwan untuk hadir dalam rapat yang digelar di kantor Bappeda DKI pada 25 Februari 2016...Read More

Kompas.com – Perdebatan serius sempat “tersaji” dalam rapat panitia khusus (pansus) pembahasan kode etik di jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Senin (11/4/2016). Dalam rapat pansus tersebut, beberapa anggota Dewan sempat mengusulkan supaya pimpinan sidang kode etik dipanggil dengan sebutan “Yang Mulia” untuk membedakan antara penyidang dan yang disidangkan. Namun, sebagian...Read More