April 13, 2016 - Kongres Advokat Indonesia

Day

April 13, 2016
Pemerintah Minta Permohonan Setya Novanto Ditolak
Hukumonline.com – Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian KUHP dan UU Tipikor yang diajukan mantan Ketua DPR Setya Novanto melalui kuasa hukumnya. Pemerintah beralasan frasa ‘permufakatan jahat’ yang dipersoalkan Setya Novanto adalah kebijakan terbuka pembentuk Undang-Undang. Menurut Pemerintah, rumusan Pasal 88 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal...
Read More
Dua Alasan Jaksa Agung Belum Eksekusi Terpidana Mati
Aktual.com – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo disarankan mundur dari jabatannya. Permintaan mundur itu bukan tanpa sebab, karena Jaksa Agung selaku petinggi Korps Adhiyaksa ini, dinilai tidak sanggup menciptakan lingkungan kejaksaan yang bersih dari korupsi. Terlebih, bawahannya dalam dua pekan ini tersandung kasus suap. Mereka yang ditangkap yakni dua jaksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan dua...
Read More
KPK Tetapkan Bupati Subang dan 2 Jaksa Tersangka Suap
Gatra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Subang, Ojang Sohandi (OJS), sebagai tersangka kasus suap pengamanan perkara korupsi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Subang. “Setelah melakukan pemeriksaan 1 x 24 jam, kemudian gelar perkara, kami memutuskan menetapkan lima tersangka,” kata Agus Rahardjo, Ketua KPK, di Jakarta, Selasa (12/4). Adapun empat tersangka lainnya,...
Read More
Jaksa Fahri yang Terima Suap dari Bupati Ojang Resmi Ditahan
Detik.com – Fahri Nurmallo (FN), ketua tim jaksa yang menangani kasus korupsi penyalahgunaan BPJS Kabupaten Subang yang telah dipindahtugaskan ke Semarang, Jawa Tengah, resmi ditahan KPK. Fahri dititipkan di rumah tahanan (rutan) Polres Jakarta Pusat. “Ditahan di rutan Polres Jakpus untuk 20 hari pertama,” ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Selasa (12/4/2016)....
Read More
KY Minta Masyarakat Aktif Beri Info Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan Ad Hoc
Detik.com – Seleksi hakim agung dan ad hoc pengadilan Tipikor telah memasuki tahap akhir yakni seleksi dan kepribadian. Komisi Yudisial (KY) meminta bantuan dari masyarakat agar ikut aktif memberikan informasi tentang rekam jejak para peserta seleksi. “Masyarakat yang mengetahui informasi mengenai rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tipikor dapat memberitahukannya kepada...
Read More
Misbakhun: DPR Langgar UU bila Terus Tunda Pembahasan RUU "Tax Amnesty"
Kompas.com – Anggota Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI M Misbakhun menilai keputusan rapat pengganti Badan Musyawarah, Senin (11/4/2016), yang memutuskan Komisi XI DPR segera membahas RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty sudah tepat. Sebab bila terus ditunda, maka Pemerintah dan DPR bisa melanggar Undang-undang. Misbakhun mengatakan, DPR punya kewajiban untuk memproses...
Read More
Ahok: BPK Menyembunyikan Kebenaran soal RS Sumber Waras
Kompas.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyampaikan data yang benar dalam audit mereka terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada tahun 2014. Ahok, sapaan Basuki, melontarkan pernyataan itu seusai dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 12 jam pada Selasa (12/4/2016). “Yang...
Read More
Soal Sistem Bagi Fee di Komisi V, Yudi Widiana: Itu Tuduhan Saja
Detik.com – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana membantah adanya sistem bagi-bagi fee proyek di komisinya. Tentang sistem fee itu diungkap oleh Damayanti Wisnu Putranti dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. “Sudah saya jelaskan pada penyidik, dan jawabannya sudah ada pada penyidik,” kata Yudi yang juga merupakan politisi PKS usai menjalani...
Read More
Revisi UU Pilkada Dikebut, F-PAN Dukung Anggota TNI/Polri Bisa Maju
Detik.com – DPR akan segera membahas revisi UU Pilkada dalam waktu dekat. Dalam pembahasan nanti, Fraksi PAN mendorong agar anggota TNI/Polri bisa maju tanpa mengundurkan diri, namun hanya perlu cuti saja. “Dulu dalam pasal 7, TNI/Polri, PNS, DPR, dan anggota BNN harus mundur. Menurut kami, jika nanti di pembahasan, untuk adilnya dan untuk mencari sumber-sumber...
Read More

TERPOPULER

TERFAVORIT

The Chef is TSH
June 10, 2024
Dr. Umar Husin: Keterwakilan Jadi Keunggulan Sistem Presidium Jika Diterapkan di Organisasi Advokat
May 26, 2024
Memikirkan Kembali Wacana Kepemimpinan Presidium
May 26, 2024
Road To Kongres, KAI Gelar Talkshow Refleksi Demokrasi
May 24, 2024
Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024