Detik.com – Dua jaksa Kejati Jawa Barat yaitu Devyanti Rochaeni dan Fahri Nurmallo ditangkap KPK terkait suap Bupati Subang Ojang Sohandi dalam kasus BPJS Kabupaten Subang. Kedua jaksa yang telah ditahan KPK itu akan diberikan bantuan hukum. “Kita kan ada PJI (Persatuan Jaksa Indonesia) dan para jaksa memberikan setiap bulan ada iuran kepada asosiasi PJI...Read More

Hukumonline.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak semua permohoan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus Cessie Bank Bali yang melibatkan mantan menteri BUMN, Tanri Abeng. Dalam putusan yang dibacakan Selasa (12/5), Hakim tunggal Iswahyu Widodo menolak semua petitum karena menganggap bahwa pemohon tidak memiliki data yang membuktikan bahwa Tanri Abeng merupakan...Read More

Detik.com – Bupati Subang Ohang Sohandi ditangkap tangan oleh KPK terkait kasus suap penanganan kasus BPJS. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempertimbangkan untuk langsung memberhentikan Ohang. “Tentunya saya mempertimbangkan untuk langsung diberhentikan tidak hormat dan segera diganti,” ucap Tjahjo dalam pesan singkat, Rabu (4/4/2016). Tjahjo mengatakan, kasus yang menimpa Ohang berbeda karena dia ditetapkan...Read More

Hukumonline.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan telah meneken aturan terbaru di bidang pertanahan terkait dengan penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan pada 21 Maret 2016 yang lalu. Aturan itu diterbitkan lantaran aturan sebelumnya, yakni Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus...Read More

Hukumonline.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku positif menanggapi revisi Perpres tentang Bidang Usaha yang Terbuka dan Tertutup bagi Asing, lazim disebut Daftar Negatif Investasi (DNI). Kepala Bidang Perdagangan Internasional Apindo, Yos Adiguna Ginting, menilai secara konseptual revisi DNI memiliki tujuan untuk membuat dunia usaha makin kondusif. Namun di balik itu, Yos mengingatkan yang terpenting...Read More

Hukumonline.com – Penyebutan Mossack Fonseca dalam laporan investigasi bertajuk Panama Papers menunjukkan bahwa firma hukum dapat memegang peran krusial di balik upaya penyembunyian aset. Beragam cara dilakukan oleh kantor yang digawangi oleh para advokat ini, mulai dari berurusan dengan klien langsung hingga bekerja sama dengan bank, dalam membantu kliennya mendirikan perusahaan cangkang (offshore). Layaknya dua...Read More

Hukumonline.com – Sidang lanjutan uji materi beberapa pasal dalam KUHAP terkait proses pemeriksaan berkas perkara dalam proses prapenuntutan (penyidikan-penuntutan) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang kali ini mengagendakan keterangan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Intinya, dua mantan pimpinan KPK jilid I ini memaparkan pengalaman mereka ketika menjabat pimpinan KPK. Samad juga punya...Read More

Hukumonline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti posisi kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business(EODB) yang masih berada di peringkat 109, atau naik dari posisi sebelumnya 120. Menurut Presiden, Indonesia tertinggal dari Singapura yang berada di posisi 1, yang sebelumnya 120. Untuk negara Asean, presiden menyebutkan Singapura ada di posisi 1, Malaysia di posisi 18,...Read More

Hukumonline.com – Pada akhir Januari lalu, pemerintah merilis versi teranyar draf rancangan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara (RUU Minerba). Ada beberapa hal yang menjadi sorotan lembaga swadaya masyarakat Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) terhadap RUU tersebut. Salah satunya, mengenai pemangkasan sebanyak 40-an pasal UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang saat ini berlaku. Menurut...Read More

Hukumonline.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja merilis peraturan terbaru tentang penggunaan data kartu kredit untuk kepentingan perpajakan. Peraturan yang dimaksud adalah  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. PMK ini merupakan revisi kelima dari PMK No. 16 Tahun 2013 yang mengatur hal yang sama. PMK...Read More

Hukumonline.com – Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Widyo Pramono mengakui sudah menerbitkan surat perintah untuk mengklarifiksi dua jaksa terkait operasi tangkap tangan terhadap petinggi PT. Brantas Abipraya (Persero). “Kita sudah terbitkan surat perintah itu,” katanya di Jakarta, Selasa. Timnya sendiri, kata dia, sudah dibentuk dan sudah saya tandatangani, hanya saja kini menunggu tim bekerja...Read More

Hukumonline.com – Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian KUHP dan UU Tipikor yang diajukan mantan Ketua DPR Setya Novanto melalui kuasa hukumnya. Pemerintah beralasan frasa ‘permufakatan jahat’ yang dipersoalkan Setya Novanto adalah kebijakan terbuka pembentuk Undang-Undang. Menurut Pemerintah, rumusan Pasal 88 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal...Read More