April 14, 2016 - Kongres Advokat Indonesia

Day

April 14, 2016
Baru Menang Praperadilan, Status La Nyalla Tersangka Lagi
Aktual.com – Namanya belum dibersihkan dari status tersangka, La Nyalla Mattalitti kembali menyandang status pesakitan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kepala Kamar Dagang Indonesia Jawa Timur itu kembali menyandang status tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan baru dengan nomor sprindik baru 397/0.5/Fd.1/04/2016 tertanggal 12 April 2016. Sebelumnya, La Nyalla Mattalitti memenangi gugatan praperadilan yang diajukannya. Gugatan...
Read More
Kajati Jabar: Kami Dukung Penegakan Hukum di KPK
Detik.com – KPK menangkap dua jaksa di Kejati Jawa Barat terkait suap Bupati Subang Ojang Sohandi dalam perkara BPJS Kabupaten Subang. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar Feri Wibisono mendukung penanganan kasus yang dilakukan KPK. “Kita dukung untuk penegakan hukum yang dilaksanakan oleh KPK. Jadi bila KPK butuh dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kita akan dukung,” ujar Kajati...
Read More
Kejagung: Proses OTT KPK Tak Langgar Prosedur
Gatra.com – Kejaksaan Agung akhirnya melunak, setelah melakukan protes keras atas rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap jaksa Deviyanti Rochaeni, di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar). Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) R Widyo Pramono, di Jakarta, Rabu (13/4), akhirnya menyimpulkan, KPK tidak melanggar prosedur. “Ya nggak lah jangan menyimpulkan...
Read More
DJP Pilah Nama Pelaku Offshore Dibawa ke Meja Hijau
Hukumonline.com – Bocornya dokumen Panama Papers mengingatkan kembali bahwa banyak para pelaku usaha Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri. Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso, mengungkapkan pihaknya telah mengambil langkah untuk menindaklanjutiPanama Papers. Tak tanggung-tanggung, PPATK sudah membentuk tim untuk pemetaan dan pengelompokan nama-nama yang tercuat di dalam dokumen...
Read More
Kajati Jabar: Dua Jaksa yang Ditahan KPK Akan Diberi Bantuan Hukum
Detik.com – Dua jaksa Kejati Jawa Barat yaitu Devyanti Rochaeni dan Fahri Nurmallo ditangkap KPK terkait suap Bupati Subang Ojang Sohandi dalam kasus BPJS Kabupaten Subang. Kedua jaksa yang telah ditahan KPK itu akan diberikan bantuan hukum. “Kita kan ada PJI (Persatuan Jaksa Indonesia) dan para jaksa memberikan setiap bulan ada iuran kepada asosiasi PJI...
Read More
Praperadilan MAKI Terkait Kasus Cessie Bank Bali Ditolak
Hukumonline.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak semua permohoan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus Cessie Bank Bali yang melibatkan mantan menteri BUMN, Tanri Abeng. Dalam putusan yang dibacakan Selasa (12/5), Hakim tunggal Iswahyu Widodo menolak semua petitum karena menganggap bahwa pemohon tidak memiliki data yang membuktikan bahwa Tanri Abeng merupakan...
Read More
Bupati Subang Ditangkap KPK, Tjahjo: Kalau OTT Ya Langsung Diberhentikan
Detik.com – Bupati Subang Ohang Sohandi ditangkap tangan oleh KPK terkait kasus suap penanganan kasus BPJS. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempertimbangkan untuk langsung memberhentikan Ohang. “Tentunya saya mempertimbangkan untuk langsung diberhentikan tidak hormat dan segera diganti,” ucap Tjahjo dalam pesan singkat, Rabu (4/4/2016). Tjahjo mengatakan, kasus yang menimpa Ohang berbeda karena dia ditetapkan...
Read More
Ini Poin Penting dalam Peraturan Penyelesaian Kasus Pertanahan
Hukumonline.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan telah meneken aturan terbaru di bidang pertanahan terkait dengan penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan pada 21 Maret 2016 yang lalu. Aturan itu diterbitkan lantaran aturan sebelumnya, yakni Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus...
Read More
Apindo Perhatikan Dua Sektor Ini dalam Revisi Perpres DNI
Hukumonline.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku positif menanggapi revisi Perpres tentang Bidang Usaha yang Terbuka dan Tertutup bagi Asing, lazim disebut Daftar Negatif Investasi (DNI). Kepala Bidang Perdagangan Internasional Apindo, Yos Adiguna Ginting, menilai secara konseptual revisi DNI memiliki tujuan untuk membuat dunia usaha makin kondusif. Namun di balik itu, Yos mengingatkan yang terpenting...
Read More
Bila Ada Peran Advokat dalam Panama Papers, PERADI Bisa "Jemput Bola"
Hukumonline.com – Penyebutan Mossack Fonseca dalam laporan investigasi bertajuk Panama Papers menunjukkan bahwa firma hukum dapat memegang peran krusial di balik upaya penyembunyian aset. Beragam cara dilakukan oleh kantor yang digawangi oleh para advokat ini, mulai dari berurusan dengan klien langsung hingga bekerja sama dengan bank, dalam membantu kliennya mendirikan perusahaan cangkang (offshore). Layaknya dua...
Read More
Mantan Komisioner KPK Ungkap Carut Marut Prapenuntutan
Hukumonline.com – Sidang lanjutan uji materi beberapa pasal dalam KUHAP terkait proses pemeriksaan berkas perkara dalam proses prapenuntutan (penyidikan-penuntutan) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang kali ini mengagendakan keterangan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Intinya, dua mantan pimpinan KPK jilid I ini memaparkan pengalaman mereka ketika menjabat pimpinan KPK. Samad juga punya...
Read More
42.000 Peraturan Menghambat, Presiden Minta Ikuti Standar Pusat
Hukumonline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti posisi kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business(EODB) yang masih berada di peringkat 109, atau naik dari posisi sebelumnya 120. Menurut Presiden, Indonesia tertinggal dari Singapura yang berada di posisi 1, yang sebelumnya 120. Untuk negara Asean, presiden menyebutkan Singapura ada di posisi 1, Malaysia di posisi 18,...
Read More
1 2

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024
RDP Pimpinan Se-Indonesia, Pengurus Daerah Solid Dukung Sistem Presidium Gantikan Sistem Presidensil di KAI
May 22, 2024
aldwin rahadian megantara vice president kongres advokat indonesia
Ciptakan OA yang Kondusif, DPP KAI Gelar RDP Bahas Sistem Kepemimpinan Presidium
May 22, 2024
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
PJ Sekda Sidenreng Rappang Jajaki Kerjasama Bidang Hukum dengan Kongres Advokat Indonesia
April 25, 2024
Presiden KAI: Mempertanyakan BAS Lawan di Pengadilan itu Tidak Sopan!
March 21, 2024