Aktual.com – Namanya belum dibersihkan dari status tersangka, La Nyalla Mattalitti kembali menyandang status pesakitan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kepala Kamar Dagang Indonesia Jawa Timur itu kembali menyandang status tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan baru dengan nomor sprindik baru 397/0.5/Fd.1/04/2016 tertanggal 12 April 2016. Sebelumnya, La Nyalla Mattalitti memenangi gugatan praperadilan yang diajukannya. Gugatan...Read More
Detik.com – KPK menangkap dua jaksa di Kejati Jawa Barat terkait suap Bupati Subang Ojang Sohandi dalam perkara BPJS Kabupaten Subang. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar Feri Wibisono mendukung penanganan kasus yang dilakukan KPK. “Kita dukung untuk penegakan hukum yang dilaksanakan oleh KPK. Jadi bila KPK butuh dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kita akan dukung,” ujar Kajati...Read More
Gatra.com – Kejaksaan Agung akhirnya melunak, setelah melakukan protes keras atas rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap jaksa Deviyanti Rochaeni, di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar). Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) R Widyo Pramono, di Jakarta, Rabu (13/4), akhirnya menyimpulkan, KPK tidak melanggar prosedur. “Ya nggak lah jangan menyimpulkan...Read More
Hukumonline.com – Bocornya dokumen Panama Papers mengingatkan kembali bahwa banyak para pelaku usaha Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri. Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso, mengungkapkan pihaknya telah mengambil langkah untuk menindaklanjutiPanama Papers. Tak tanggung-tanggung, PPATK sudah membentuk tim untuk pemetaan dan pengelompokan nama-nama yang tercuat di dalam dokumen...Read More
Detik.com – Dua jaksa Kejati Jawa Barat yaitu Devyanti Rochaeni dan Fahri Nurmallo ditangkap KPK terkait suap Bupati Subang Ojang Sohandi dalam kasus BPJS Kabupaten Subang. Kedua jaksa yang telah ditahan KPK itu akan diberikan bantuan hukum. “Kita kan ada PJI (Persatuan Jaksa Indonesia) dan para jaksa memberikan setiap bulan ada iuran kepada asosiasi PJI...Read More
Hukumonline.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak semua permohoan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus Cessie Bank Bali yang melibatkan mantan menteri BUMN, Tanri Abeng. Dalam putusan yang dibacakan Selasa (12/5), Hakim tunggal Iswahyu Widodo menolak semua petitum karena menganggap bahwa pemohon tidak memiliki data yang membuktikan bahwa Tanri Abeng merupakan...Read More
Detik.com – Bupati Subang Ohang Sohandi ditangkap tangan oleh KPK terkait kasus suap penanganan kasus BPJS. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempertimbangkan untuk langsung memberhentikan Ohang. “Tentunya saya mempertimbangkan untuk langsung diberhentikan tidak hormat dan segera diganti,” ucap Tjahjo dalam pesan singkat, Rabu (4/4/2016). Tjahjo mengatakan, kasus yang menimpa Ohang berbeda karena dia ditetapkan...Read More
Hukumonline.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan telah meneken aturan terbaru di bidang pertanahan terkait dengan penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan pada 21 Maret 2016 yang lalu. Aturan itu diterbitkan lantaran aturan sebelumnya, yakni Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus...Read More
Hukumonline.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku positif menanggapi revisi Perpres tentang Bidang Usaha yang Terbuka dan Tertutup bagi Asing, lazim disebut Daftar Negatif Investasi (DNI). Kepala Bidang Perdagangan Internasional Apindo, Yos Adiguna Ginting, menilai secara konseptual revisi DNI memiliki tujuan untuk membuat dunia usaha makin kondusif. Namun di balik itu, Yos mengingatkan yang terpenting...Read More
Hukumonline.com – Penyebutan Mossack Fonseca dalam laporan investigasi bertajuk Panama Papers menunjukkan bahwa firma hukum dapat memegang peran krusial di balik upaya penyembunyian aset. Beragam cara dilakukan oleh kantor yang digawangi oleh para advokat ini, mulai dari berurusan dengan klien langsung hingga bekerja sama dengan bank, dalam membantu kliennya mendirikan perusahaan cangkang (offshore). Layaknya dua...Read More
Hukumonline.com – Sidang lanjutan uji materi beberapa pasal dalam KUHAP terkait proses pemeriksaan berkas perkara dalam proses prapenuntutan (penyidikan-penuntutan) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang kali ini mengagendakan keterangan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Intinya, dua mantan pimpinan KPK jilid I ini memaparkan pengalaman mereka ketika menjabat pimpinan KPK. Samad juga punya...Read More
Hukumonline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti posisi kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business(EODB) yang masih berada di peringkat 109, atau naik dari posisi sebelumnya 120. Menurut Presiden, Indonesia tertinggal dari Singapura yang berada di posisi 1, yang sebelumnya 120. Untuk negara Asean, presiden menyebutkan Singapura ada di posisi 1, Malaysia di posisi 18,...Read More