Hukumonline.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rejanglebong, Provinsi Bengkulu, di persidangan, Kamis, menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Zainal alias Bos (23) salah satu terdakwa otak pembunuh Yuyun (14) siswi SMP di daerah itu karena merupakan otak kejahatan itu. “Terdakwa terbukti bersalah dan yang mengajak serta menyuruh terdakwa lainnya dalam kasus ini,” kata Ketua majelis hakim...Read More

Cnnindonesia.com – Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman resmi mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka oleh KPK dalam dugaan suap penambahan kuota impor gula dari Perum Bulog di Sumatera Barat. Pengacara Irman, Tommy Singh mengatakan, praperadilan sedianya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu dekat. Pengajuan praperadilan dilakukan pagi hari ini. “‎Hari ini secara resmi...Read More

Hukumonline.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta proaktif melakukan pantauan terhadap penggunaan dana kampanye. Memasuki perhelatan Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2017 mendatang, peran Bawaslu selaku pengawas kian berat. Laporan dana kampanye yang dilaporkan masing-masing calon mesti dipelototi Bawaslu. “Bawaslu harus lebih proaktif ketika laporan dana kampanye sudah di terima KPUD,” ujar Divisi Korupsi...Read More

Hukumonline.com – Bagi sebagian kalangan, Kanjeng Dimas merupakan sosok orang yang memiliki kelebihan supranatural. Namun di era kemajuan teknologi, kemampuan Kanjeng Dimas hanyalah akal-akalan mengelabui banyak orang dengan berdalih menggandakan uang. Modus Kanjeng Dimas dipandang sebagai penyakit sosial. Ketua Komisi VII DPR, Ali Taher, mengatakan masyarakat mestinya tak percaya dengan beragam modus yang dilakukan Kanjeng...Read More

Detik.com – Sidang judicial review (JR) di Mahkamah Agung (MA) digelar secara tertutup, berbeda dengan Mahkamah Konstitisi (MK). Oleh sebab itu, reformasi hukum, yang akan dikeluarkan Presiden Joko Widodo harus bisa membuka kotak pandora itu. “Selama ini, judicial review di Mahkamah Agung (MA) serba misterius,” kata ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono saat...Read More

Hukumonline.com – Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang digaungkan pemerintah masih berlangsung sampai saat ini. Advokat dan kurator diharap turut mensukseskan program tax amnesty berdasarkan UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Permintaan ini disampaikan Anggota Dewan Penasehat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) versi Juniver Girsang, Lucas, Rabu (28/9), di Jakarta. “Saya mengajak dan mengimbau agar...Read More

Cnnindonesia.com – Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pemerintah saat ini sedang memetakan poin-poin yang akan diatur dalam paket kebijakan hukum. Paket kebijakan hukum merupakan upaya pemerintah memperbaiki instrumen hukum, aparat penegak hukum, sekaligus membangun budaya hukum yang kondusif. “Kami lakukan pemetaan poin apa yang bisa dilakukan segera dan mana yang masih lama. Jadi ada hal-hal yang...Read More

Hukumonline.com – Rekanan proyek pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada Kakorlantas 2011, Sukotjo Sastronegoro Bambang dituntut empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan oleh penuntut umum KPK. Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia itu juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp3,933 miliar subsider satu tahun...Read More

Hukumonline.com – “Kalau penegakan hukum tidak dilakukan secara profesional, saya minta pejabat-pejabat ini diganti dan diberikan sanksi, tidak cukup hanya copot jabatan, tapi UU bisa menyeretnya dalam tindakan hukum berikutnya. Agar penegakan hukum kita tidak ecek-ecek”. Cibiran itu meluap dari bibir anggota Panitia Kerja (Panja) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Masinton Pasaribu, dalam rapat dengan...Read More

Antaranews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengemukakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan di bidang hukum. “Kalau kemarin sudah ada paket kebijakan ekonomi, nanti juga ada paket kebijakan hukum,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa. Ia mengatakan dalam konsep Nawacita ada penjabaran-penjabaran di bidang ekonomi, bidang hukum,...Read More

Hukumonline.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong percepatan sertifikasi tanah, salah satunya dengan mengandeng pihak swasta untuk membantu pembiayaan sertifikasi tanah rakyat. Dikutip dari situs Setkab, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengemukakan, sertifikasi tanah merupakan program prioritas utama Kementerian ATR/BPN, namun program ini terkendala karena terbatasnya dana Anggaran Pendapatan...Read More

Hukumonline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat 63 kepala daerah dalam kasus korupsi sepanjang 12 tahun terakhir dengan modus terbesar adalah pidana suap. Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan pihaknya mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap calon yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Hal itu, sambungnya, merupakan langkah awal untuk menjaga integritas pesta...Read More