September 28, 2016 - Kongres Advokat Indonesia

Day

September 28, 2016
Panja Karhutla Endus Kejanggalan SP3 Perusahaan Pembakar Lahan
Hukumonline.com – “Kalau penegakan hukum tidak dilakukan secara profesional, saya minta pejabat-pejabat ini diganti dan diberikan sanksi, tidak cukup hanya copot jabatan, tapi UU bisa menyeretnya dalam tindakan hukum berikutnya. Agar penegakan hukum kita tidak ecek-ecek”. Cibiran itu meluap dari bibir anggota Panitia Kerja (Panja) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Masinton Pasaribu, dalam rapat dengan...
Read More
Menko Polhukam: Pemerintah siapkan paket kebijakan hukum
Antaranews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengemukakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan di bidang hukum. “Kalau kemarin sudah ada paket kebijakan ekonomi, nanti juga ada paket kebijakan hukum,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa. Ia mengatakan dalam konsep Nawacita ada penjabaran-penjabaran di bidang ekonomi, bidang hukum,...
Read More
Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah, BPN Gandeng Pihak Swasta
Hukumonline.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong percepatan sertifikasi tanah, salah satunya dengan mengandeng pihak swasta untuk membantu pembiayaan sertifikasi tanah rakyat. Dikutip dari situs Setkab, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengemukakan, sertifikasi tanah merupakan program prioritas utama Kementerian ATR/BPN, namun program ini terkendala karena terbatasnya dana Anggaran Pendapatan...
Read More
KPK Jerat 63 Kepala Daerah dalam 1 Dekade
Hukumonline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat 63 kepala daerah dalam kasus korupsi sepanjang 12 tahun terakhir dengan modus terbesar adalah pidana suap. Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan pihaknya mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap calon yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Hal itu, sambungnya, merupakan langkah awal untuk menjaga integritas pesta...
Read More
Jika RUU Jabatan Hakim Disahkan, Hakim Bukan ‘Monopoli’ MA
Hukumonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadwalkan menggelar rapat paripurna guna mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU Jabatan Hakim) sebagai inisiatif DPR, pada Selasa (03/10) mendatang. Selanjutnya, Komisi III akan membentuk Panitia Kerja (Panja) guna membahas sekaligus menyusun daftar isian masalah (DIM) RUU Jabatan Hakim yang berisi sekitar 50 pasal bersama pemerintah. Ada satu prinsip...
Read More

TERPOPULER

TERFAVORIT

The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024
Pernah Ditempati Adnan Buyung Nasution, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Kini Diisi Tjoetjoe S Hernanto
June 8, 2024
Ribuan Advokat Padati Edutorium UMS Ahmad Dahlan untuk Kongres IV KAI
June 8, 2024
Dr. Heru Notonegoro: Ribuan Advokat akan Padati Solo Hadiri Kongres IV KAI 2024
June 7, 2024