Antaranews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengemukakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan di bidang hukum.
“Kalau kemarin sudah ada paket kebijakan ekonomi, nanti juga ada paket kebijakan hukum,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan dalam konsep Nawacita ada penjabaran-penjabaran di bidang ekonomi, bidang hukum, bidang politik, dan lainnya.
Saat ini, menurut dia, ada satu proses yang sedang dilakukan agar paket kebijakan hukum itu betul-betul ada manfaatnya.
“Ini dalam rangka kita memperbaiki apakah itu instrumen hukumnya, apakah kita memperbaiki aparat penegak hukumnya, apakah kita membangun budaya hukum yang kondusif ? Itu kan sedang digarap sekarang, akan kita pilih, paket mana yang akan dilemparkan duluan. Kiranya yang segera dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Ia menyadari saat ini kondisi bidang hukum di Tanah Air masih rekatif memprihatinkan.
“Sekarang ini memang kita terus terang di bidang hukum cukup memprihatinkan bahwa hukum yang seharusnya merupakan instrumen untuk ditaati, untuk diindahkan, dijalankan oleh seluruh masyarakat karena hukum kan kesepakan kolektif dari bangsa. Nah, tatkala hukum sudah tidak diindahkan, apalagi ada aparat penegak hukum yang coba menjadikan hukum menjadi komoditas, ini yang nanti akan kita selesaikan,” katanya.
Wiranto menambahkan bahwa Presiden sudah memberi petunjuk terkait ketegasan pemerintah untuk menindak aparat penegak hukum yang justru menodai hukum yang seharusnya dijaganya.
Hal-hal seperti itulah, dikemukakannya, yang akan disasar dalam paket kebijakan hukum agar kepercayaan publik terhadap hukum nasional pulih.
“Tapi, sabar. Tentunya sabar nanti akan muncul paket-paket mana yang didahulukan. Sekarang sedag digodog dengan seksama dan hati-hati,” demikian Wiranto.
(Kongres Advokat Indonesia)
