KPK Jerat 63 Kepala Daerah dalam 1 Dekade
KPK Jerat 63 Kepala Daerah dalam 1 Dekade

KPK Jerat 63 Kepala Daerah dalam 1 Dekade

KPK Jerat 63 Kepala Daerah dalam 1 Dekade

Hukumonline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat 63 kepala daerah dalam kasus korupsi sepanjang 12 tahun terakhir dengan modus terbesar adalah pidana suap.

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan pihaknya mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap calon yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Hal itu, sambungnya, merupakan langkah awal untuk menjaga integritas pesta demokrasi tersebut.

KPK menyatakan pihaknya menjerat sedikitnya 63 kepala daerah sepanjang 2004—2016 dengan modus terbesar adalah suap. Kepala daerah yang dimaksud terdiri dari 52 bupati/walikota dan 11 gubernur yang terjerat pelbagai kasus korupsi.

“Yang terbanyak itu modus penyuapan dengan 30 perkara,” kata Agus dalam keterangan resmi yang dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (28/9). “Banyaknya kepala daerah yang terjerat, tentu menambah keprihatinan.”

Oleh karena itu, KPK mengimbau para pasangan bakal calon kepala daerah akan maju segera melaporkan harta kekayaannya. KPK sendiri memiliki mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara terkait dengan transparansi harta penyelenggara negara.

KPK membuka loket khusus penerimaan LHKPN untuk pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2017, yakni 21 September—3 Oktober 2016. Agus menuturkan pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap semua formulir LHKPN yang diterima.

“Transparansi dilakukan untuk menegakkan integritas sebagai niat politik yang baik untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas,” katanya.

Transaksi Melalui Rekening

Terpisah, laporan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) soal dana kampanye pada 2015 merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan semua penerimaan maupun pengeluaran harus melalui rekening.

Para penyumbang, demikian Perludem, harus memenuhi syarat tertentu dengan mengisi formulir, dan menyatakan dana itu legal.

“Pasangan calon tak hanya membuat laporan awal dan akhir, tetapi juga laporan berkala,” kata Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem dalam laporan tersebut. “Laporan harus dipublikasikan secara luas melalui website lembaga penyelenggara Pemilu.”

(Kongres Advokat Indonesia)

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

Memikirkan Kembali Wacana Kepemimpinan Presidium
May 26, 2024
Road To Kongres, KAI Gelar Talkshow Refleksi Demokrasi
May 24, 2024
Dr. Tjoetjoe: Kongres IV KAI Tempat Reuni & Berkumpul AdvoKAI se-Indonesia
May 22, 2024
RDP Pimpinan Se-Indonesia, Pengurus Daerah Solid Dukung Sistem Presidium Gantikan Sistem Presidensil di KAI
May 22, 2024
aldwin rahadian megantara vice president kongres advokat indonesia
Ciptakan OA yang Kondusif, DPP KAI Gelar RDP Bahas Sistem Kepemimpinan Presidium
May 22, 2024