Editor KAI, Pengarang Kongres Advokat Indonesia - Page 216 of 332

By

Editor KAI
Jika RUU Jabatan Hakim Disahkan, Hakim Bukan ‘Monopoli’ MA
Hukumonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadwalkan menggelar rapat paripurna guna mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU Jabatan Hakim) sebagai inisiatif DPR, pada Selasa (03/10) mendatang. Selanjutnya, Komisi III akan membentuk Panitia Kerja (Panja) guna membahas sekaligus menyusun daftar isian masalah (DIM) RUU Jabatan Hakim yang berisi sekitar 50 pasal bersama pemerintah. Ada satu prinsip...
Read More
Pengacara dari India dan Botswana Bersinar di TrustLaw Awards 2016
Hukumonline.com – Pengacara dari India dan Botswana meraih penghargaan dalam ajang TrustLaw Awards 2016 dengan meraih kemenangan dalam kategori “The Innovation Award” dan juga gelar “Lawyer of the Year” dalam even ajang tahunan pro bono yang diselenggarakan oleh Thomson Reuters Foundation. Sebagaimana siaran pers yang diterima Hukumonline, Panitia menjelaskan bahwa komitmen untuk terus melakukan advokasi...
Read More
Hakim Tolak Eksepsi Rohadi, Panitera Tersangka TPPU
Cnnindonesia.com – Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan dan menolak eksepsi sidang perkara yang diajukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi. Menurut Ketua Majelis Hakim Sumpeno, surat dakwaan soal kasus yang menimpa Rohadi sudah memenuhi syarat KUHAP. Selain itu, surat dakwaan juga telah menggambarkan peristiwa yang nyata dan konkret. “Menolak eksepsi terdakwa,” kata Sumpeno saat...
Read More
Terbukti Korupsi Infrastruktur, Damayanti Divonis 4,5 Tahun
Cnnindonesia.com – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman penjara empat tahun enam bulan (4,5 tahun) kepada mantan anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti. Selain itu, Damayanti juga harus membayar denda Rp500 juta subsider tiga bulan penjara. Damayanti dinyatakan bersalah karena terbukti menerima suap dalam proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di...
Read More
Terkait Napi Percobaan, Peraturan KPU Digugat ke MA
Hukumonline.com – Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akhirnya mempersoalkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Beleid ini mengatur calon kepala daerah yang sedang berstatus terpidana percobaan dan tidak menjalani hukuman pidana penjara boleh mengikuti Pilkada Serentak 2017. Koalisi LSM beralasan...
Read More
KPK Tahan Jaksa Farizal Tersangka Suap Perkara Gula
Hukumonline.com – KPK menahan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Farizal setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan perkara dugaan impor gula ilegal dan tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) seberat 30 ton. “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik KPK menahan tersangka F selama 20 hari pertama di rumah tahanan kelas I Jakarta Timur...
Read More
Ahli Pidana Sebut Motif Vital untuk Ungkap Pembunuhan Mirna
Cnnindonesia.com – Saksi Ahli Pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Mudzakkir menilai, motif menjadi unsur penting yang harus diungkap dalam satu kasus pembunuhan berencana. Mudzakkir dihadirkan sebagai saksi terakhir dari pihak terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/9). Sidang ini guna mengungkap kasus kematian Wayan Mirna Salihin usai meminum es kopi Vietnam...
Read More
Inisiator Petisi Remisi Koruptor: Presiden Pastikan Tolak Remisi Koruptor
Hukumonline.com – Inisiator petisi “Jangan Obral Remisi untuk Koruptor” di laman change.org Dewi Anggraeni Puspitasari mengapresiasi Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan menolak usulan remisi untuk koruptor. “Setelah sebulan petisi ini tersebar luas, akhirnya Presiden mendengar suara kita,” kata Dewi dalam pembaruan petisi di laman change.org sebagaimana dikutip di Jakarta, Sabtu (24/9). Dewi menilai Presiden...
Read More
Kejagung Beri Bantuan Hukum Kepada Jaksa Farizal
Hukumonline.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memberikan bantuan hukum kepada jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) Farizal, tersangka dugaan suap pengamanan perkara penjualan gula tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) di Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat. “Kami menunjuk tim advokasi dari sini, dan sedang berkoordinasi dengan Kejati Sumbar,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana...
Read More
Kewenangan PT Taspen Kelola Jaminan Sosial dan Asuransi PNS Digugat ke MA
Detik.com – 4 Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat PP No 70/2015 tentang kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi aparatur sipil negara ke Mahkamah Agung (MA). Mereka menganggap PP tersebut tidak sesuai dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional UU SJSN), UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) dan UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Ada pun...
Read More
Indikasi Pelanggaran Etik Jaksa Farizal, Absen Sidang Hingga Terima Uang dari Pengusaha
Kompas.com – Kejaksaan Agung masih mendalami dugaan pelanggaran etik yang dilakukan jaksanya, Farizal. Ia dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan penerimaan suap untuk mengurus perkara Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto yang diadili di Pengadilan Negeri Padang. Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah pihak terkait dugaan pelanggaran etik...
Read More
Delik "Memperdagangkan Pengaruh" Didesak Segera Masuk UU Anti-Korupsi
Gatra.com – Tertangkap tangannya mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman dalam kasus suap kuota impor gula, meramaikan waacana seputar “memperdagangkan pengaruh” dalam lema hukum pemberantasan korupsi. Miko Ginting, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, menjelaskan bahwa hukum positif di Indonesia memang belum mengakomodirnya. Ketentuan “memperdagangkan pengaruh” itu terdapat dalam pasal 18 United...
Read More
1 214 215 216 217 218 332

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024