Hukumonline.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewacanakan calon presiden (Capres) harus berasal Indonesia murni. Wacana tersebut pun menuai pandangan beragam. Amandemen UUD 1945 ke-5 memang sudah mulai digulirkan. Pelaksanaan amandemen pun dipastikan bakal berjalan panjang. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan rangkaian  amandemen terhadap kontitusi membutuhkan waktu yang tidak pendek. Wacana yang digelontorkan PPP dalam...Read More

Cnnindonesia.com – Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Andi Mappetahang Fatwa mengatakan, pemberhentian Irman Gusman dari kursi Ketua DPD telah sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Menurutnya, DPD tidak perlu menunggu proses praperadilan atas penetapan status tersangka penerima suap kuota gula impor yang dilakukan KPK terhadap Irman. “Tidak ada hubungan antara praperadilan dengan pelanggaran kode...Read More

Hukumonline.com – Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur Dr. Dw. Tadeus menilai pemerintah perlu melihat berbagai potensi konflik yang berada di wilayah perbatasan antara Indonesia-Republik Demokrat Timor Leste (RDTL). “Saat ini potensi konflik di wilayah perbatasan bisa saja terjadi, mengingat saat ini beberapa kasus mengenai perbatasan masih belum selesai,...Read More

Kompas.com – Komisi I DPR berjanji untuk mengawasi proses revisi aturan mengenai berbagi jaringan infrastruktur telekomunikasi atau network sharing agar tidak terjadi polemik dalam implementasinya. Walaupun, revisi aturan tersebut merupakan domain pemerintah Seperti diketahui, aturan network sharing akan masuk dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi  dan PP No. 53...Read More

Hukumonline.com – Dua hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Janner Purba dan Toton didakwa menerima suap Rp780 juta agar memberikan putusan bebas kepada dua terdakwa kasus Tipikor Honor Dewan Pembina RSUD M. Yunus Kota Bengkulu TA 2011. Hal itu terungkap dalam berkas dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum KPK terdiri atas Kresno Anto Wibowo, Ikhsan Fernandi Z,...Read More

Hukumonline.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol) membutuhkan payung hukum atau peraturan untuk mengatur ketentuan dan pengalokasiannya. Kenaikan ini dimungkinkan jika keuangan negara untuk alokasi ada. “Tapi yang penting aturannya, payung hukumnya udah ada, kami juga sudah konsultasi dengan KPK, dengan BPK tidak ada masalah sepanjang...Read More

Cnnindonesia.com – Jessica Kumala Wongso dituntut 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tuntutan ini dianggap telah maksimal oleh JPU. Tim kuasa hukum Jessica rupanya memiliki pandangan berbeda. Tuntutan 20 tahun ini justru dianggap sebagai keraguan JPU. Salah satu kuasa hukum Jessica Otto Hasibuan menilai, apabila JPU yakin Jessica...Read More

Hukumonline.com – Pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi seharusnya hanya diberi wewenang me-review (mengevaluasi) peraturan daerah (perda) sebagai produk hukum legislatif daerah apabila statusnya masih dalam rancangan perda yang belum mengikat secara umum. Namun, apabila perda sudah mengikat umum (disahkan) sebaiknya yang berwenang mengujinya adalah lembaga peradilan (Mahkamah Agung). Pandangan ini disampaikan Guru Besar Universitas...Read More

Kompas.com – Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Setiadi mengatakan, KPK telah mempersiapkan jawaban atas gugatan praperadilan yang diajukan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Pada Rabu (5/10/2016) besok, sidang akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan tanggapan dari KPK. “Dalil dari pemohon silakan saja. Namun, kami dari KPK sudah menyiapkan jawaban yang cukup strategis dan akurat,” ujar...Read More

Hukumonline.com – Setelah sebelumnya dikabarkan mencabut permohonan uji materi UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Ira Hartini Natapradja Hamel ibu dari Gloria Natapradja Hamel, akhirnya mempersoalkan UU Kewarganegaraan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lewat kuasa hukumnya, Ira memohon pengujian Ketentuan Peralihan, yakni Pasal 41, UU Kewarganegaraan terkait status kewarganegaraan anak yang belum berumur 18 tahun....Read More

Cnnindonesia.com – Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan karyawan perusahaan analisa data teknologi Mediatrac berinisial SAR (24) sebagai tersangka dalam kasus penayangan konten porno di papan iklan LED atau videotron di Jalan Prapanca, Jakarta Selatan. “Tersangka sudah dapat ditangkap oleh satuan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya,” kata Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan...Read More

Hukumonline.com – Upaya kriminalisasi tim kurator atau pengurus dalam proses kepailitan (restrukturisasi utang) PT Meranti Maritime, Allova Mengko dan Dudi Pramedi masih terus berlanjut dan pihak kepolisian masih menetapkan status tersangka terhadap keduanya. “Bahkan saat ini kurator juga harus menghadapi upaya kriminalisasi lagi. Pasal yang disangkakan adalah pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan...Read More