Kai.or.id – Dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia Rutan Rowobelang Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengajukan remisi 127 narapidana kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sabtu (12/8). “Remisi merupakan hak yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Sehingga Narapidana yang dinilai memenuhi persyaratan akan mempunyai hak mendapat pengurangan masa...Read More

Kai.or.id – Johannes Marliem saksi kunci dalam kasus korupsi E-KTP dikabarkan meninggal di Amerika Serikat, Jumat (11/8). Hal ini dikonfirmasi Juru Bicara KPK Febri Diansyah “Benar yang bersangkutan meninggal dunia namun belum dapat informasi yang rinci, karena terjadinya di Amerika,” ujar Febri di Gedung KPK. Nama Johannes Marliem sempat disebut 25 kali oleh jaksa KPK...Read More

Kai.or.id – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri memeriksa tiga saksi kasus dugaan penipuan PT First Anugrah Karya Wisata atau First Travel, Jumat (11/8). “Sampai hari ini sudah 14 orang yang diperiksa dalam kasus tersebut. yang diperiksa itu para staf First Travel. Penyidik juga sudah menggeledah kantor First Travel yang berlokasi di GKM Green...Read More

Kai.or.id – Panitia Khusus (pansus) Hak Angket tentang Tugas dan Wewenang KPK akan mengunjungi tempat yang diduga sebagai lokasi penyekapan saksi KPK, Jumat (11/8). Hal tersebut dilakukan untuk mengkonfirmasi penyataan saksi kasus suap Akil Mokhtar dan Niko Panji Tirtayasa. “kami akan melihat lokasi untuk melakukan pendalaman terkait data yang sudah dimiliki pansus seperti yang telah...Read More

Kai.or.id – Agustus menjadi momen penting bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setiap tahunnya. MPR sedang menyiapkan tiga agenda besar kenegaraan, Kamis (10/8). “Pertama, sidang tahunan MPR pada 16 Agustus. Kedua, peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus dan yang terakhir peringatan haru ulang tahun (HUT) MPR 29 Agustus,” ujar Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono di Jakarta. Sidang...Read More

Kai.or.id – Dewan Perwailan Rakyat mengajukan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk 2018. Nilai itu naik 70 persen dari anggaran tahun ini yaitu Rp 4,2 triliun, Kamis (10/8). “Kami akan membahas lebih lanjut setelah Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan pada 16 Agustus,” ujar Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing. Anggaran tersebut...Read More

Kai.or.id – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 dinilai bisa menghambat kebebasan dalam berserikat, khusunya dalam pengembangan agama Islam, Kamis (10/8). Banyak kalangan yang beranggapan bahwa Perppu tersebut berpengaruh pada citra Indonesia di mata Internasional. “ Perppu tentang ormas tersebut tidak ada hubungannya dengan masalah internasional,” ujar Ketua Bidang Hubungan dan Kerja...Read More

Kai.or.id – Pemerintah akan kembali membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) di tingkat daerah atau provinsi yang saat ini dalam pencermatan Pemerintah, Rabu (9/8). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Kemendagri berkoordinasi dengan aparat atau lembaga maupun instansi lain. dilihat dari catatan Kemendagri ada yang sudah dicermati. Tapi Ormas level tingkat provinsi, tidak level skala nasional. “Akan...Read More

Kai.or.id – Polri mendukung pemerintah mengkaji ulang perihal kebijakan bebas visa lantaran kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia terus meningkat, Rabu (9/8). “Saya mendukung pemerintah mengkaji ulang bebas visa. Hal ini dilakukan untuk mencegah semakin meningkatnya pelaku tindak kriminal berasal dari luar negeri yang memanfaatkan bebas visa,” ujar Kadiv Humas Polri...Read More

Kai.or.id – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Manado Sulawesi Utara, Rabu (9/8). Kunjungan bertempat di Ruang Aula Serba Guna Pengadilan Tinggi Manado dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan TUN, Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado dan Para Hakim Tingak Pertama dan Banding,...Read More

Kai.or.id — Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Ketua DPR RI Setya Novanto, tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik). “Kami dapat informasi bahwa yang bersangkutan tidak datang hari ini. Ada informasi dari pihak keluarga karena persoalan...Read More

Kai.or.id – Polisi tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing. Hal ini terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Keimigrasian, Selasa (8/8). Kepolisian pernah memiliki wewenang mengawasi orang asing yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisisan Negara. Pasal 15 ayat 1 huruf i yang tertulis bahwa Kepolisian Negara...Read More