Agun: Jika Safe House Untuk Tupoksi Harus Ada Dasar Hukumnya

Agun: Jika Safe House Untuk Keperluan Tupoksi Harus Ada Dasar Hukumnya

Kai.or.id – Panitia Khusus (pansus) Hak Angket tentang Tugas dan Wewenang KPK akan mengunjungi tempat yang diduga sebagai lokasi penyekapan saksi KPK, Jumat (11/8).

Hal tersebut dilakukan untuk mengkonfirmasi penyataan saksi kasus suap Akil Mokhtar dan Niko Panji Tirtayasa.

“kami akan melihat lokasi untuk melakukan pendalaman terkait data yang sudah dimiliki pansus seperti yang telah diinformasikan Niko, ada atau tidak ada rumah tersebut. jangan jangan bohong,” ujar Ketua Pansus Angket Agun Gunandjar Sudarsa di Gedung Nusantara III Jakarta.

Agun mengungkapkan, kunjungan pada siang ini untuk melihat bentuk dan kondisi rumah tersebut seperti apa. Hasil kunjungan akan menjadi analisis dalam membuat rekomendasi dari sisi perundang-undangan perihal rumah yang digunakan untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi.

Agun menambahkan Jika benar rumah tersebut digunakan untuk keperluan pemeriksaan, mengapa tidak dilakukan di kantor KPK dan kalau digunakan sebagai tempat melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) harus ada dasar hukumnya.

Kunjungan ke lokasi bukan sekedar menguji keterangan Niko. Namun, untuk mengembangkan lebih lanjut hubungannya dengan konsekuensi adanya rumah tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya menerangkan, KPK tidak memiliki rumah sekap untuk mengondisikan saksi palsu. “Sayang sekali ada yang tidak bisa membedakan antara safe house untuk kebutuhan perlindungan saksi, dengan rumah sekap,” kata Febri.

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024
Amanat Undang-undang, 39 Advokat Diangkat Dalam Sidang DPP Kongres Advokat Indonesia
January 29, 2024
Presiden KAI: Menunjukkan BAS Tiap Sidang Tidak Selaras Dengan Digitalisasi di Mahkamah Agung
December 18, 2023
Presiden KAI Dr. Tjoetjoe Tegaskan Advokat JM Diduga Pelaku Asusila Tak Terdaftar Anggota Kongres Advokat Indonesia
December 13, 2023