Kai.or.id – Ketua DPN Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah), Suresh Kumar, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mencabut laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh advokat Eggi Sudjana. “Nggak lah, kita kan sudah serahkan ke penegak hukum jadi kita hormati proses itu, kan pihak aparat juga sudah kerja. Kita hormati proses itu jalan terus, mengenai bagaimana keputusan...Read More

Kai.or.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan alasannya tidak memperpanjang izin atau menutup Hotel Alexis di Pademangan, Jakarta Utara. Ia mengaku telah mengantongi bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan Alexis. Pemprov DKI Jakarta dipimpin Anies tegas menolak permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan oleh manajemen Alexis, sehingga izin operasi hotel itu segera habis. Alexis...Read More

Kai.or.id – Mulai hari ini, Selasa 31 Oktober 2017, pelanggan baru kartu seluler prabayar (SIM card perdana) diwajibkan melakukan registrasi dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Pelanggan lama (SIM card aktif) yang sudah menggunakan kartu sebelum 31 Oktober 2017 juga diwajibkan melakukan registrasi yang sama. Tenggat waktu untuk pelanggan lama...Read More

Kai.or.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengambil tindakan tegas terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto yang kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, dengan tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo. Karena menurut Peneliti School of Transnational Governance European University Institute Erwin Natosmal Oemar, publik...Read More

Kai.or.id – Pemerintah telah setuju melakukan revisi Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang sebelumnya berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Revisi tersebut dilakukan atas permintaan sejumlah fraksi yang memberikan catatan saat pengesahan UU Ormas. Meski setuju lakukan revisi, namun pemerintah belum mau membeberkan poin-poin mana saja yang akan direvisi dalam UU Ormas. Baca juga:...Read More

Kai.or.id – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah hingga kini masih menutup pintu bagi advokat asing untuk membuka kantor dan beracara secara langsung di Indonesia. Namun kebijakan ini tidak bisa dipertahankan selamanya mengingat era pasar bebas dan globalisasi sekarang. Baca juga: RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Disahkan Menjadi UU Yasonna mengatakan itu dalam...Read More

Pemerintah dan DPR menyetujui bersama RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) disahkan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang baru ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Salah satu yang penting diperhatikan dalam regulasi baru ini adalah sanksi. Yang terkena sanksi bukan hanya pekerja...Read More

Kai.or.id – Sebagai bentuk dukungan terhadap reformasi hukum jilid II, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI (kemenkumham) bersama Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menandatangani kerjasama terkait penguatan bantuan hukum masyarakat miskin di seluruh wilayah Indonesia. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan menjelaskan dengan adanya kerjasama tersebut seluruh Pusat Bantuan...Read More

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan Kejaksaan Agung siap menghadapi tuntutan terkait Undang-Undang no. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru saja disahkan DPR RI, Rabu (25/10). Prasetyo mempersilakan pihak yang tidak setuju dengan UU tersebut untuk mengajukan gugatan Yang dipersilakan oleh Presiden RI Joko Widodo. Baca juga: Penolakan Panglima TNI di As, Masalah Administrasi...Read More

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta persoalan larangan Panglima TNI Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat (AS) diakhiri. Menurut Kalla, AS sudah meminta maaf dan menjelaskan masalah ini. Wapres juga meminta Indonesia menerima permintaan maaf dari AS. Sebab, permintaan maaf dari sebuah negara besar, seperti Amerika tidak mudah dilakukan. “Jadi, negara sebesar Amerika itu yang agak sombong...Read More

Kai.or.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi ketentuan Pasal 69 UU Mahkamah Agung tentang aturan batas waktu Peninjauan Kembali (PK). “Amar putusan Mahkamah mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Kamis (26/10). baca juga: Komnas HAM Beberkan Alasan UU...Read More

JAKARTA – Permohonan uji materi undang-undang (UU) Pilkada dan UU Parpol yang diajukan oleh politisi Djan Faridz di tolak Mahkamah Konstitusi (MK). “Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat, di Gedung MK Jakarta, Kamis, (26/10/2017). MK menilai, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan...Read More