Kai.or.id – Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menyebutkan, setidaknya ada tujuh alasan mengapa Undang-undang (UU) Ormas layak untuk digugat. Beberapa di antaranya disebabkan karena argumen-argumen yang muncul untuk membuat UU tersebut. “Alasan pertama, (terkait) argumen prosedur. Kelahiran Perppu itu tidak memenuhi kaidah kepentingan yang memaksa. Presiden Jokowi sebagai kepala negara belum pernah mendeklarasikan negara dalam...Read More

Kai.or.id – Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan pemerintah, Ismail Yusanto, menyatakan bakal mengajukan gugatan kembali terhadap Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), ke Mahkamah Konstitusi. “Iya, kita akan ajukan lagi gugatan uji materi ke MK, insya Allah,” kata dia dilansir dari Republika.co.id , Rabu (25/10). Namun, Ismail belum...Read More

Pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan penggunaan uang elektronik dalam setiap transaksi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009 tentang Uang Elektronik ( Electronic Money ). Sejak dikeluarkannya PBI Uang Elektronik tersebut, secara perlahan kebijakan penggunaan uang elektronik dalam aktifitas transaksi keuangan mulai diberlakukan. Terakhir, Kementerian Pekerjaan...Read More

kai.or.id – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah turut mengomentari soal Mutasi Hakim Ketua yang menyidangkan perkara korupsi e-KTP. Menurutnya, mutasi hakim harus berdasarkan pada prestasi. Diketahui, Jhon Halasan Butar Butar, dipromosikan menjadi hakim tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak, Kalimantan Barat. Keputusan tersebut merujuk hasil rapat Tim Promosi dan Mutasi hakim pada 20...Read More

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menolak Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terus menyuarakan aspirasi. Salah satunya menepis dalil bahwa Perppu Ormas itu terbit untuk mengatasi kekosongan hukum (rechtsvacuum). Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, mengatakan dalil itu tak dapat diterima karena faktanya UU No. 17 Tahun...Read More

Kai.or.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengaku belum mengetahui alasan pemerintah Amerika Serikat (AS), menolak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke wilayah mereka. Atas insiden yang terjadi Sabtu lalu (21/10), Wiranto mengaku sudah berkordinasi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno LP. Marsudi, dan pihak Kementerian Luar Negeri juga sudah...Read More

Kai.or.id – Anggota Persatuan Jaksa Indonesia Reda Manthovani menyatakan personel jaksa tidak perlu berada satu atap dalam Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebab Kejaksaan Agung telah mempunyai Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK). “Dalam pasal 2 Undang-Undang 16/2004 tentang Kejaksaan RI ditegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan...Read More

Pernahkah anda melihat kumpulan pengendara sepeda motor berteduh di bawah flyover (jembatan layang) ketika hujan? Ya , pemandangan seperti ini kerap kita jumpai saat sedang terjadi hujan. Sebaiknya, jika anda berada dalam situasi kehujanan, anda perlu berhati-hati sebelum memutuskan berteduh di bawah flyover. Soalnya, ada sanksi hukum yang bisa menjerat anda. Peraturan Daerah Provinsi Daerah...Read More

Era globalisasi dan banyaknya peluang beasiswa membuat kesempatan studi hukum ke luar negeri semakin terbuka lebar. Tetapi, rupanya gelar asing untuk pendidikan tinggi lanjutan di bidang hukum tidak seragam. Apa sajakah gelar-gelar tersebut dan apa artinya? Simak hasil penelusuran yang dilansir hukumonline sebagai berikut. 1. LL.B. Di banyak negara yang menggunakan sistem common law ,...Read More

Kai.or.id – Pembahasan RUU Penyiaran masih belum ada kepastian. Komisioner KPI Pusat Agung Suprio mengatakan undang-undang penyiaran yang digunakan saat ini sudah usang dan tidak mengikuti teknologi yang berkembang pada masa kini. Tapi, pembahasan RUU Penyiaran di DPR RI masih terganjal perdebatan tentang pengelola multiplexer (mux). Agung mengatakan pembahasan RUU Penyiaran sudah berlangsung sejak 2008....Read More

Kai.or.id – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, menilai dalam tiga tahun pemerintahan Presiden, Joko Widodo, dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, koordinasi antara lembaga penegak hukum semakin baik. Prasetyo mengungkapkan bahwa koordinasi tersebut dapat memberikan dukungan bagi program pembangunan pemerintah. Baca juga: Perlindungan Data Pribadi, Nama Ibu Kandung Tak Diharuskan dalam Registrasi Kartu Prabayar. “Nah ini kita...Read More

Kai.or.id – Akhir Oktober ini menjadi saat yang menentukan bagi para pelanggan jasa telekomunikasi prabayar. Saat itu, mereka harus mulai melakukan registrasi ulang kartu prabayar. Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Regulasi itu pada...Read More