Latar belakang sarjana hukum membuat penerapan prinsip kepatuhan hukum perusahaan semakin terjamin. Tetapi, harus bisa antisipasi konflik kepentingan. Sebagai profesional yang banyak menangani perkara hukum perusahaan, lawyer dianggap punya nilai lebih untuk mengisi posisi komisaris independen. Pasalnya, semua masalah perusahaan pada akhirnya bermuara pada persoalan hukum. Karenanya, seseorang yang sebelumnya telah mendalami profesi lawyer diharapkan...Read More

Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi resmi mengajukan uji materi Pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait hak dari tersangka terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, pihaknya juga mengajukan uji materi terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang Undang...Read More

Ketua DPR RI Setya Novanto kembali menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Pengamat mengingatkan agar KPK tetap waspada setelah sebelumnya Setnov lolos dari jeratan status tersangka tersebut di praperadilan. Baca juga: Sistem ICT Mampu Mengurangi Tindak Pidana Korupsi “KPK harus hati-hati betul jangan sampai ada celah-celah yang bisa membatalkan lagi ketersangkaannya ini,” ujar Pakar...Read More

Sistem informasi, komunikasi, dan teknologi terus dikembangkan demi meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Sistem Information and Communication Technology (ICT) itu mengarah kepada e-goverment yang digadang-gadang mampu menurunkan tindak pidana korupsi. Baca juga: Tujuh Bulan Pasca Penyerangan, Begini Kondisi Novel Baswedan Sekarang. Halimah Abdul Manaf dari University Utara Malaysia mengatakan, penggunaan sistem ICT di Malaysia...Read More

Tepat hari Sabtu (11/11) tujuh bulan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan diserang dua orang tidak dikenal usai menjalankan ibadah Solat Subuh di dekat rumahnya. Seperi diketahui, pada 11 April 2017 lalu, Novel disiram dengan air keras sehingga penglihatannya terganggu. Baca juga: LPSK Mensosialisasikan PP Terkait Restitusi Anak Dalam diskusi bertajuk lawan korupsi di...Read More

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. Kali ini, PP tersebut diperkenalkan kepada aparat penegak hukum, mulai hakim, jaksa dan penyidik dari kepolisian yang menjadi peserta Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak Seluruh Indonesia. Ketua LPSK...Read More

Kejakgung memberikan perhatian lebih pada kasus dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan pada Ketua KPK Agus Raharjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Kejakgung pun memastikan akan menangani kasus itu secara objektif dan proporsional. “Ini kalau betul jadi kasus ini sangat penting dan menarik perhatian masyarakat,” ujar Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejaksaan...Read More

Presiden Joko Widodo meminta agar tidak ada kegaduhan kalau ada proses hukum yang sedang diproses oleh penegak hukum. Jokowi juga meminta jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tidak berdasar bukti dan fakta. “Saya sudah minta dihentikan kalau hal-hal seperti itu, dihentikan,” kata Presiden sebelum bertolak ke Vietnam di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat...Read More

Kejaksaan Agung mengaku telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang dan Agus Rahadjo yang dilaporkan Sandi Kurniawan terkait tindak pidana membuat surat palsu dan atau penyalahgunaan wewenang. “Ya sudah kami terima SPDP tersebut. Intinya, penyidik kepolisian melakukan penyidikan dan kita terima SPDP-nya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung,...Read More

Sekitar tujuh jam, pada hari Selasa (7/11), penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengacara Rudi Alfonso untuk pengembangan kasus korupsi e-KTP. Rudi mengatakan dalam pemeriksaan penyidik KPK lebih banyak menanyakan terkait kegiatan Setya Novanto di dalam partai. Baca juga: MK Kabulkan Judicial Review Terkait Administrasi Kependudukan Dalam KK dan KTP Selain itu, Rudi Alfonso juga...Read More

Penghayat kepercayaan dipastikan akan masuk dalam kolom administrasi kependudukan (adminduk), yakni kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP). Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan gugatan uji materi (judicial review ) atas Pasal 61 ayat 1 dan 2 serta Pasal 64 ayat 1 dan 5 Undang-undang (UU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang diajukan oleh sejumlah penghayat...Read More

Terpidana korupsi 10 tahun penjara, advokat senior Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis menengarai bahwa putusan uji materi terkait aturan remisi di Mahkamah Konstitusi telah bocor. Uji materi tersebut dibacakan, Selasa (7/11). Kenyataanya, kata Kaligis, putusan tersebut telah bocor sebelumnya. Kaligis menduga ada campur tangan LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) di sana. “Putusan ini sudah...Read More