MK Tolak Judicial Review Mahkamah Agung

MK Tolak Judicial Review Mahkamah Agung

Kai.or.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi ketentuan Pasal 69 UU Mahkamah Agung tentang aturan batas waktu Peninjauan Kembali (PK).

“Amar putusan Mahkamah mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Kamis (26/10).

baca juga: Komnas HAM Beberkan Alasan UU Ormas Layak DigugatĀ 

Mahkamah dalam pertimbangannya menyebutkan, tidak ditemukannya uraian atau argumentasi hukum mengenai pertentangan antara ketentuan yang dimohonkan pengujiannya oleh pemohon dengan norma UUD 1945.

Setelah Majelis Hakim memberi nasihat perbaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, pemohon kemudian mengajukan perbaikan permohonan namun Mahkamah tetap tidak menemukan adanya perubahan signifikan dalam hal uraian dan argumentasi hukum.

“Demikian pula dalam sidang kedua, pemohon tidak dapat menerangkan kepada Majelis Hakim perihal inkonstitusionalitas Pasal 69 UU MA,” jelas Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan Mahkamah, Kamis.

Mahkamah kemudian menyatakan tidak dapat memahami maksud dari petitum permohonan pemohon sehingga pokok permohonan pemohon dinyatakan tidak jelas.

Sebelumnya, pemohon Donny Christian Langgar menguji ketentuan Pasal 69 UU MA yang mengatur batas waktu PK, yakni dapat dilakukan dalam tenggang waktu 180 hari.

Pemohon mengharapkan MK dapat menafsirkan hukum perdamaian terkait pasal tersebut sehingga pihak berperkara tidak mesti menempuh PK dan dapat menempuh jalan damai.

Donny menyebut, pihaknya merasa terhalang untuk turut serta dalam pembangunan hukum nasional karena pemberlakuan pasal a quo.

 

 

Sumber: Republika

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

KAI Makin Mengukuhkan Diri Sebagai Organisasi Advokat Modern Berbasis Digital & Artificial Intelligence
January 30, 2024
tjoetjoe-sandjaja-hernanto-pengangkatan-dki-jakarta
Presiden KAI: Pilpres Sebentar Lagi, Ini Pilihan Saya!
January 30, 2024
Amanat Undang-undang, 39 Advokat Diangkat Dalam Sidang DPP Kongres Advokat Indonesia
January 29, 2024
Presiden KAI: Menunjukkan BAS Tiap Sidang Tidak Selaras Dengan Digitalisasi di Mahkamah Agung
December 18, 2023
Presiden KAI Dr. Tjoetjoe Tegaskan Advokat JM Diduga Pelaku Asusila Tak Terdaftar Anggota Kongres Advokat Indonesia
December 13, 2023