Tempo.co – Indonesia Police Watch mendesak empat polisi yang merupakan ajudan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Nurhadi Abdurachman datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempatnya dipanggil untuk memberi kesaksian dalam kasus dugaan suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka adalah Brigadir Ari Kuswanto, Brigadir Dwianto Budiawan, Brigadir Fauzi Hadi Nugroho, dan Inspektur Dua Andi Yulianto. “Mereka...Read More

Antaranews.com – Komisi Yudisial berharap Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang kini tengah dibahas di DPR RI mengatur kewenangan eksekutorial bagi Komisi Yudisial sebagai salah satu jalan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. “Perlu ada kewenangan eksekutorial bagi KY. Selama ini putusan KY hanya bersifat rekomendasi usul penjatuhan sanksi,” jelas juru bicara Komisi Yudisial...Read More

Sindonews.com – Sulitnya mencari jejak sopir Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Royani memancing kecurigan banyak pihak. Publik curiga, Royani sengaja disembunyikan oknum aparat keamanan lantaran memiliki informasi terkait dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menampik kekhawatiran adanya oknum yang membekingi Royani sehingga sulit...Read More

Tempo.co – Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Hermanto mengatakan sampai saat ini belum menyepakati penggantian kerugian negara oleh Samadikun Hartono. Terpidana kasus penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu bersedia membayar kerugian tersebut dengan cara mencicil. “Permohonan memang akan dicicil, tapi kami minta terus agar tidak seperti itu (diangsur),” ujar Hermanto kepada Tempo, Jumat, 10...Read More

Hukumonline.com – Ada perbedaan persyaratan, kualifikasi dan indikator kelulusan CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada MA. Namun, kompetensi dan integritas menjadi syarat utama kelulusan baik seleksi CHA maupun Calon Hakim Ad Hoc Tipikor. Setelah mengikuti seleksi tahap III (kesehatan dan kepribadian), Komisi Yudisial (KY) menetapkan kelulusan Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim...Read More

Aktual.com – Tersangka kasus suap kepada jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Lenih Marliani (LM) bakal segera duduk di kursi pesakitan. Dia akan segera diadili usai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi merampungkan proses penyidikannya. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan, bahwa berkas dan pokok perkara milik istri Jajang Abdul Holik, terdakwa korupsi dana...Read More

Tempo.co – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak peran justice collaborator (JC) yang diajukan Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. Pengajuan JC bagi terdakwa kasus suap proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016 ini dianggap tidak tepat. “Sebab peranan terdakwa sebagai pelaku utama,” kata Ketua Majelis Hakim Mien Trisnawati...Read More

Hukumonline.com – Sebagian lawyer di Amerika Serikat (AS) mungkin kini sedang bersuka hati. Pasalnya, beberapa law firm besar baru saja mengeluarkan pengumuman mengenai kenaikan gaji bagi lawyernya. Angka kenaikannya pun cukup besar. Bila tahun lalu rata-rata lawyer tahun pertama mendapatkan fee per tahun sebesar AS$160 ribu, tahun ini para anak baru akan memperoleh AS$180 ribu...Read More

Hukumonline.com – Majelis hakim yang diketuai Mien Trisnawaty menilai Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir tak layak menyandang status saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator). Pasalnya, terdakwa penyuap anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti ini adalah pelaku utama dan pemberi aktif. Oleh karena itu, majelis tidak mempertimbangkan status justice collaborator...Read More

Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memahami kondisi dan situasi yang terjadi dalam aspek keuangan pemerintah. Hal itu yang dijadikan dasar kerelaan lembaga antirasuah menghemat anggarannya hingga melebihi angka Rp50 miliar. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menegaskan, pengurangan nominal anggaran itu bukan untuk lembaganya saja. Dan yang perlu ditekankan, pengurangan ini...Read More

Aktual.com – Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyerahkan sepenuhnya kasus uang palsu (upal) yang melibatkan oknum TNI berpangkat kolonel, berinisial A yang bekerja di Kemhan kepada aparat penegak hukum. “Iya (oknum tersebut pegawai Kemhan). Kita tunggu prosesnya, kita tidak bisa mendahului prosesnya. Kita tunggu,” kata Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan, Timbul Siahaan ketika dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Rabu...Read More

Republika.co.id – Kongres Advokat Indonesia (KAI) tahun ini merayakan hari jadi kedelapan. Dalam rangkaian  memperingat HUT ke-8 itu, KAI menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KAI di Surakararta, 3-4 Juni 2016. Terkait HUT ke-8, Rapimnas dan mencermati perkembangan penegakan hukum di Indonesia saat ini, DPP KAI menyampaikan pesan kepada para anggota KAI maupun lembaga penegak hukum....Read More