Hukumonline.com – Anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti bersama-sama Budi Supriyanto, Dessy Ariyati Edwin, dan Julia Prasetyarini alias Uwi didakwa menerima suap dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir. Suap yang diterima Damayanti sebesar Sing$732 ribu dan Rp1 miliar (dalam dollar Amerika Serikat) atau jika diakumulasikan berjumlah lebih dari Rp8 miliar....Read More

Hukumonline.com – Sejumlah jaksa dari Kejaksaan Agung (Kejagung) akan diperbantukan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan ditempatkan jaksa berkantor di OJK, salah satunya berkaitan dengan upaya percepatan koordinasi dalam penanganan perkara di sektor jasa keuangan. Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan pada Departemen Penyidikan OJK, Tongam Lumban Tobing mengatakan, jaksa yang diperbantukan di OJK nantinya akan...Read More

Edisinews.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo, dengan mengusulkan nama calon Kapolri baru menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti, yang masa tugasnya akan berakhir atau memasuki pensiun pada Juli mendatang. Surat Kompolnas itu berisikan dua nama calon Kapolri yakni Wakil Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan dan Kepala Badan Narkotika Nasional...Read More

Tempo.co – Bupati Rokan Hulu Suparman ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menjalani pemeriksaan selama lima jam atas kasus suap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Riau 2014-2015. Kasus suap itu bergulir saat Suparman masih menjabat anggota DPRD Riau periode 2009-2014. “Iya, Suparman sudah ditahan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, kepada Tempo, Selasa, 7...Read More

Tempo.co – Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna segera merasakan panasnya kursi terdakwa di persidangan. Berkas perkara tersangka kasus suap terkait dengan penundaan salinan kasasi di Mahkamah Agung ini sudah dinyatakan lengkap. “ATS hari ini masuk tahap 2 dan dalam waktu dekat akan disidangkan,” ujar Pelaksana Harian Kepala...Read More

Sindonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah bahwa orang kepercayaan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Royani memiliki beking alias dilindungi oknum petinggi penegak hukum. Royani merupakan saksi kunci dalam perkara kasus dugaan penyuapan pengajuan peninjauan kembali (PK) di MA dan hingga saat ini belum bisa ditangkap KPK. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan ‎mengakui, hingga kini...Read More

Beritalima.com – Rapimnas Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang berlangsung di Sunan Hotel-Solo Jumat-Sabtu (3-4 Juni 2016) berlangsung sukses. Dalam Rangkaian Rapimnas tersebut, KAI pun sukses menyelenggarakan Forum Kajian Keahlian Profesi Advokat bertema ” Kompetensi Advokat di Era MEA”, pada Sabtu (4/6) paginya. Pada Selasa (7/6) sore Presiden DPP KAI Tjotjoe Sandjaja Hernanto, didampingi Wakil Sekjen...Read More

Hukumonline.com – Bagi non-miners, menambang itu rumit sekali.  Tapi bagi rekan pertambangan, menambang itu sederhana. Memindahkan batuan dan memproses serta meningkatkan nilai tambah mineral.  Konsensus non-miners dan miners adalah bahwa hal yang paling kompleks adalah terkait manusia yang terkait dengan ketenagakerjaan. Senior Corporate Counsel PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), Erlangga Gaffar, mengatakan dari sisi ketenagakerjaan,...Read More

Sindonews.com – Alasan Kejaksaan Agung (Kejagung) bahwa minimnya anggaran yang dimiliki berimbas kepada jumlah perkara yang ditangani dinilai tak berdasar. Alasan itu dinilai tak logis. “Tidak ada alasan sama sekali anggaran dipotong tapi penanganan perkara juga mengecil, enggak ada alasan dan kaitannya sama sekali,” ujar Anggota Komisi III DPR Wenny Warouw‎ di Gedung DPR, Senayan,...Read More

Hukumonline.com – Terbitnya Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor Kep.0562/BNSP/V/2016 tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (SK 0562) menuai respon dari sejumlah advokat. Sebagian besar respon itu bernada keberatan atau protes. Mulai dari mempersoalkan dasar hukum, penggunaan istilah hingga alas kewenangan BNSP. [Ini Dokumen SK BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara] SK 0562 yang...Read More

Hukumonline.com – Sejumlah organisasi advokasi lingkungan sudah satu kata menolak Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2016  tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar (Perpres Percepatan PLTSa). Sebagai wujud penolakan, sejumlah organisasi kini mematangkan langkah hukum berupa pengujian...Read More

  Hukumonline.com – Sebuah surat keputusan (SK) yang diterbitkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada tanggal 24 Mei 2016 cukup membuat heboh dunia advokat. SK beromor Kep.0562/BNSP/V/2016 itu memberi lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPPI) untuk melaksanakan uji kompetensi untuk kalangan profesi advokat. [Ini Dokumen SK BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara] Gagasan sistem...Read More