Hukumonline.com – Terbitnya Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor Kep.0562/BNSP/V/2016 tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (SK 0562) menuai respon dari sejumlah advokat. Sebagian besar respon itu bernada keberatan atau protes. Mulai dari mempersoalkan dasar hukum, penggunaan istilah hingga alas kewenangan BNSP. [Ini Dokumen SK BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara] SK 0562 yang...Read More
Hukumonline.com – Sejumlah organisasi advokasi lingkungan sudah satu kata menolak Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar (Perpres Percepatan PLTSa). Sebagai wujud penolakan, sejumlah organisasi kini mematangkan langkah hukum berupa pengujian...Read More
Hukumonline.com – Sebuah surat keputusan (SK) yang diterbitkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada tanggal 24 Mei 2016 cukup membuat heboh dunia advokat. SK beromor Kep.0562/BNSP/V/2016 itu memberi lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara Indonesia (LSPPI) untuk melaksanakan uji kompetensi untuk kalangan profesi advokat. [Ini Dokumen SK BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi Pengacara] Gagasan sistem...Read More
Hukumonline.com – Melalui Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor Kep. 562/BNSP/V/2016, BNSP memberikan kewenangan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pengacara Indonesia untuk melakukan sertifikasi pengacara lewat uji kompetensi. Berbagai reaksi yang menunjukkan penolakan pun timbul dari advokat sejak SK yang ditandatangani tanggal 24 Mei 2016 beredar. SK ini membuat tiga kubu pengurus Perhimpunan...Read More
Hukumonline.com – Bila terdapat advokat dari organisasi lain yang merasa kompeten dan mengajukan uji kompetensi, LSP Pengacara Indonesia tak dapat menolak. Justru LSP Pengacara Indonesia mengajak para advokat khususnya anggota KAI mendapatkan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi. Kongres Advokat Indonesia (KAI) memberlakukan kebijakan uji kompetensi sebagai bukti kompeten di bidang tertentu dengan mengantongi sertifikasi. Meski...Read More
Kompas.com – Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Yenny Sucipto meyakini bahwa pengampunan pajak atau tax amnesty tak akan berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. “Karena menurut kami bahwa kontribusi di dalam tax amnesty hanya sekitar Rp 60 triliun,” ujar Yenny, dalam konferensi pers di kantor Fitra, Jakarta, Minggu (5/6/2016)....Read More
Tempo.co – Tambahan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tak membuat Kejaksaan Jawa Timur ingin cepat-cepat menuntaskan perkara korupsi dana hibah Kadin Jawa TImur yang melibatkan Ketua Umum PSSI non aktif La Nyalla Mattalitti. Sebaliknya, pihak Kejati Jatim mengaku akan lebih berhati-hati, termasuk dalam menggunakan data tambahan tersebut untuk penyidikan ke depannya. Hal...Read More
Hukumonline.com – “Tugas organisasi salah satunya membangun agar anggotanya mempunyai kemampuan lebih dibandingkan sebelumnya,”. Pernyataan optimis itu keluar dari bibir Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Tjoetjoe S Hernanto, dalam pembukaan acara seminar menyambut Ulang Tahun KAI ke-8 dengan tema, ‘Kompetensi Advokat di Era MEA’ di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/6). Sertifikasi sebagai upaya dan cara...Read More
Hukumonline.com – Kongres Advokat Indonesia (KAI) terus berupaya membuat gebrakan dalam peningkatan kemampuan advokat. Tak hanya itu, KAI pun menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman di perhelatan ulang tahun KAI ke-8 di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/6). Presiden Kongres Advokat Indonesia,...Read More
Rmol.co – Masih berlangsungnya mafia peradilan serta terus berulangnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap oknum hakim, panitera, kejaksaan, pengacara, menjadi salah keprihatinan (Rapat Pimpinan Nasional) Rapimnas Kongres Advokat Indonesia di Surakarta, 3-4 Juni 2016. “KAI menghimbau Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, kepolisian dan organisasi advokat merombak system dan mentalitas personilnya menutup peluang terjadinya...Read More
Rmol.co – Kongres Advokat Indonesia (KAI) mendukung sikap pemerintah yang akomodatif mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Kebiri bagi pelaku pemerkosaan. Perppu ini dinilai melindungi anak-anak dari kekerasaan seksual. Namun demikian, KAI juga meminya pelaksanaan hukumannya haruslah konsisten dan konsekuen. “Yang lebih penting lagi, pemerintah harus lebih proaktif melakukan langkah preventif/pencegahan yang nyata menghindari...Read More
Rmol.co – Menyambut hari jadi yang ke-8, Kongres Advokat Indonesia (KAI), menggelar berbagai kegiatan. Di antaranya Rapat Pimpinan Nasional, Seminar Hukum, Penandatangan MoU, bakti sosial dan malam resepsi . Perayaan HUT KAI ke-8 tahun ini mengusung tema ‘Mengabdi Bagi Negeri’, diselenggarakan di The Sunan Hotel, Solo. Dalam acara pembukaan pagi tadi (Sabtu, 4/6), turut hadir...Read More
