Cnnindonesia.com  – Komisi Yudisial (KY) ingin punya wewenang menyadap percakapan dan ulah nakal para hakim di pengadilan. Itu disampaikan Farid Wajdi, juru bicara KY di Gedung KY, Jumat (10/6). Tidak jarang KY tahu ulah nakal para hakim. Salah satunya apa yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Janner Purba sejak 2015. Janner tertangkap tangan menerima suap...Read More

Okezone.com – Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah menegakkan hukum dengan azas berkeadilan. Terlebih dalam hal pemberantasan korupsi, agar dilaksanakan tanpa pandang bulu. “Rakyat akan bersuka cita dan merasa mendapatkan rasa keadilan jika penegakan hukum di negeri ini, termasuk pemberantasan korupsi, dilaksanakan secara tegas, adil, tidak pandang bulu dan transparan,” ujar SBY...Read More

Sindonews.com – Terbongkarnya sejumlah praktik dagang kasus yang dilakukan hakim hingga kepala pengadilan, dinilai bisa menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersih-bersih dunia peradilan. Namun demikian, KPK diminta tidak hanya menyasar pengadilan dalam proses bersih-bersih oknum korup ini. Lembaga antikorupsi pimpinan Agus Rahardjo itu diminta juga menyasar Kejaksaan dan Polri. “Kalau bicara mafia...Read More

Tempo.co – Indonesia Police Watch mendesak empat polisi yang merupakan ajudan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Nurhadi Abdurachman datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempatnya dipanggil untuk memberi kesaksian dalam kasus dugaan suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka adalah Brigadir Ari Kuswanto, Brigadir Dwianto Budiawan, Brigadir Fauzi Hadi Nugroho, dan Inspektur Dua Andi Yulianto. “Mereka...Read More

Antaranews.com – Komisi Yudisial berharap Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang kini tengah dibahas di DPR RI mengatur kewenangan eksekutorial bagi Komisi Yudisial sebagai salah satu jalan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. “Perlu ada kewenangan eksekutorial bagi KY. Selama ini putusan KY hanya bersifat rekomendasi usul penjatuhan sanksi,” jelas juru bicara Komisi Yudisial...Read More

Sindonews.com – Sulitnya mencari jejak sopir Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Royani memancing kecurigan banyak pihak. Publik curiga, Royani sengaja disembunyikan oknum aparat keamanan lantaran memiliki informasi terkait dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menampik kekhawatiran adanya oknum yang membekingi Royani sehingga sulit...Read More

Tempo.co – Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Hermanto mengatakan sampai saat ini belum menyepakati penggantian kerugian negara oleh Samadikun Hartono. Terpidana kasus penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu bersedia membayar kerugian tersebut dengan cara mencicil. “Permohonan memang akan dicicil, tapi kami minta terus agar tidak seperti itu (diangsur),” ujar Hermanto kepada Tempo, Jumat, 10...Read More

Hukumonline.com – Ada perbedaan persyaratan, kualifikasi dan indikator kelulusan CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada MA. Namun, kompetensi dan integritas menjadi syarat utama kelulusan baik seleksi CHA maupun Calon Hakim Ad Hoc Tipikor. Setelah mengikuti seleksi tahap III (kesehatan dan kepribadian), Komisi Yudisial (KY) menetapkan kelulusan Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim...Read More

Aktual.com – Tersangka kasus suap kepada jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Lenih Marliani (LM) bakal segera duduk di kursi pesakitan. Dia akan segera diadili usai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi merampungkan proses penyidikannya. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan, bahwa berkas dan pokok perkara milik istri Jajang Abdul Holik, terdakwa korupsi dana...Read More

Tempo.co – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak peran justice collaborator (JC) yang diajukan Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. Pengajuan JC bagi terdakwa kasus suap proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016 ini dianggap tidak tepat. “Sebab peranan terdakwa sebagai pelaku utama,” kata Ketua Majelis Hakim Mien Trisnawati...Read More

Hukumonline.com – Sebagian lawyer di Amerika Serikat (AS) mungkin kini sedang bersuka hati. Pasalnya, beberapa law firm besar baru saja mengeluarkan pengumuman mengenai kenaikan gaji bagi lawyernya. Angka kenaikannya pun cukup besar. Bila tahun lalu rata-rata lawyer tahun pertama mendapatkan fee per tahun sebesar AS$160 ribu, tahun ini para anak baru akan memperoleh AS$180 ribu...Read More

Hukumonline.com – Majelis hakim yang diketuai Mien Trisnawaty menilai Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir tak layak menyandang status saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator). Pasalnya, terdakwa penyuap anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti ini adalah pelaku utama dan pemberi aktif. Oleh karena itu, majelis tidak mempertimbangkan status justice collaborator...Read More