Suara Merdeka – Presiden Kongres Advoka Indonesia (KAI), Tjoetjoe Sandjaja Hermanto, mengungkapkan, advokat tidak perlu repot menyiapkan “amplop” jika menangani perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Advokat kalau mendampingi klien di KPK, tidak perlu siapkan amplop untuk penyidik, karena sistemnya di KPK berjalan,” katanya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Menyoal Institusi Mahkamah Agung Kita”...Read More
Sindonews.com – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irene Putri mengatakan akan menghadirkan dua pejabat Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dalam persidangan kasus dugaan suap penanganan perkara PT Brantas Abipraya (BA). Irene mengatakan, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu dan Kepala Kejati DKI Jakarta Sudung Situmorang perlu dihadirkan untuk mengklarifikasi pernyataan Direktur Utama...Read More
Tempo.co – Ketua majelis hakim kasus Saipul Jamil, Ifa Sudewi, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan penyuapan panitera Pengadilan Jakarta Utara, Rohadi. KPK menangkap Rohadi saat menerima uang dari pengacara Saipul. Setelah menjalani pemeriksaan enam jam, kepada wartawan Ifa mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Rohadi berkaitan perkara Saipul Jamil. “Kalau menyapa selamat pagi...Read More
Sindonews.com – Kekerasan terhadap advokat yang menjalankan profesinya harus mendapat perhatian serius dari aparat kepolisian. Maka itu, kasus penembakan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Ardian Rizaldi harus diusut tuntas. Bahkan Ketua Dewan Pembina Peradi, Otto Hasibuan menilai Kapolri Jenderal Badrodin Haiti harus terjun langsung memantau pengusutan kasus tersebut. Menurutnya, kapolri bisa memerintahkan anak buahnya untuk...Read More
Hukumonline.com – Sejumlah advokat yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Advokat Indonesia (JARI) menyayangkan sikap penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjadi eksekutor dalam hukuman kebiri yang akan menjadi hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini tertuang dalam pernyataan sikap DPP JARI dalam menyikapi keengganan IDI pada permintaan Presiden Joko Widodo...Read More
Tempo.co – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Subang nonaktif Ojang Sohandi sebagai tersangka dugaan pencucian uang. Sebelumnya, komisi antirasuah menjadikan Ojang sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. “Jadi, berdasarkan pengembangan penyidikan, memang kasusnya bertambah,” kata Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Senin, 20 Juni 2016. Menurut Priharsa, Ojang diduga melanggar Pasal 3...Read More
Cnnindonesi.com – Mahkamah Agung dinilai belum bersikap tegas menangani maraknya pegawai peradilan yang terlibat kasus suap belakangan ini. Tahun 2015 ini, setidaknya sudah terdapat lima hakim dan pegawai MA yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka atas dugaan jual-beli putusan. Mantan Ketua MA, Harifin Andi Tumpa, menganggap lembaga peradilan tertinggi itu perlu melakukan pembenahan secara serius....Read More
Okezone.com – Asosiasi Pimpinan Perguruan Tingggi Hukum Indonsia (APPTHI) siap memberikan kontribusi untuk mendorong reformasi supermasi hukum, khususnya dalam pembenahan Mahkamah Agung (MA). “Sebab Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan,” ungkap Ketua APTHI Laksanto Utomo, dalam diskusi bertajuk ‘Menyoal Institusi Mahkamah Agung Kita’ di Jakarta, Senin (20/6/2016). Selain itu, MA juga...Read More
Gatra.com – Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Tjoetjoe Sandjaja Hermanto, menilai sudah seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia darurat hukum dengan banyaknya aparat penegak hukum yang menjadi mafia perkara dan tertangkap tangan menerima suap. “Menurut saya, tidak ada cara lain untuk membenahi MA (Mahkamah Agung) ini. Ini menurut saya sudah darurat dan tidak tahu...Read More
Tempo.co – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menantang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan menggelar perkara terkait dengan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Selain itu, ia mendesak dilakukan audit forensik untuk mengetahui aliran dana pembelian sebesar Rp 755 miliar. “Saya sarankan dilakukan audit forensik agar ketahuan dana mengalir ke mana....Read More
Sindonews.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) siap melacak dugaan aliran dana sebesar Rp30 miliar dari pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta ke kelompok relawan Teman Ahok. Adapun informasi dugaan aliran dana ke Teman Ahok itu diterima anggota Komisi III DPR Junimart Girsang dan disampaikannya ke jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat bersama pada...Read More
Sindonews.com – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Panitera Pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut), Rohadi, Rabu 15 Juni 2016, dinilai sebagai bukti bahwa panitera masih menjadi pintu masuk mafia peradilan. Adapun OTT terhadap Panitera Pengganti PN Jakut, Rohadi, itu terkait suap dari pendangdut Saipul Jamil, terdakwa perkara tindak pidana pencabulan....Read More