Jurnalpatrolinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan gratifikasi dari lima pejabat. Gratifikasi itu diterima oleh para pejabat tersebut dari rombongan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al-Saud saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu. Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono mengatakan, gratifikasi itu dilaporkan kepada pihaknya dalam kurun waktu sejak 7 Maret hingga...Read More

Jurnalpatrolinews.com – Jika banyak yang menyangkal terlibat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih tak peduli itu. Pihaknya fokus terhadap gelar perkara. Kemungkinan adanya tersangka baru dari kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan semakin menguat. Ketua KPK Agus Rahardjo, tak membantah...Read More

Indopos.co.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun oleh PT Pertamina (Persero) senilai Rp 1,351 triliun. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah, pihaknya sudah mengantongi cukup bukti untuk menentukan calon tersangka baru dalam kasus tersebut. “Iya, kita (sudah) melihat siapa yang terlibat lainnya,”...Read More

Bintang.com – Siapa yang tak kenal Adnan Buyung, pengacara handal sekaligus pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta? Kesuksesannya dalam karir sebagai mantan jaksa dan juga pengacara menjadi contoh baik bagi semua mahasiswa hukum. Pria kelahiran Jakarta, 20 Juli 1934 ini ternyata enggak meraih kesuksesannya dengan mudah. Banyak rintangan yang dia lalui selama hidupnya. Sejak...Read More

Liputan6.com – DPR kembali berencana merevisi undang-undang KPK. Hal ini kembali digulirkan setelah 2016 upaya ini kandas. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menilai, sikap pemerintah tidak jauh berbeda dengan saat RUU KPK diwacanakan 2016 lalu. Mengingat Presiden belum melihat ada yang mendesak sehingga UU KPK harus direvisi. “Saya kira Presiden belum ada pembicaraan untuk merevisi...Read More

Cnnindonesia.com – Mahkamah Agung (MA) memenangkan permohonan kasasi mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dengan menyatakan audit investigasi Kementerian Keuangan tak sah dalam kasus keberatan pajak PT Bank Central Asia (BCA) Tbk. MA dalam putusan itu menyatakan putusan Pengadilan Tinggi PTUN yang dibacakan Juli 2016, telah salah menerapkan hukum dalam kasus tersebut. Putusan di tingkat pertama...Read More

Cnnindonesia.com – Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan lembaganya akan menetapkan tersangka baru pada kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Penetapan itu akan dilakukan usai gelar perkara. “Tunggu gelar perkara, pasti ada (tersangka baru),” ujar Agus di Jakarta, Rabu (15/3). Agus menuturkan, KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah sejumlah orang yang...Read More

Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana mulai memberlakukan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek mulai 1 April 2017. Saat ini, beleid baru sedang dalam proses finalisasi serta pengesahan oleh Menteri Perhubungan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto Iskandar menyatakan, pihaknya sudah memberikan...Read More

Detik.com – Jabatan sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) yang pernah diemban Agus Rahardjo disoal. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang bersuara tentang hal itu, bahkan hingga meminta Agus untuk mundur dari jabatan Ketua KPK, posisinya saat ini. Fahri menyebut ada konflik kepentingan antara jabatan Agus dulu di LKPP dengan penanganan kasus...Read More

Detik.com – Mahkamah Agung (MA) memenangkan Hadi Poernomo dua kali, yaitu saat melawan KPK dan Kementerian Keuangan. Putusan MA itu disayangkan. “Publik harus mengeksaminasi semua putusan yang terkait Hadi Poernomo karena, dalam persepsi publik, Hadi Poernomo terkesan mendapat ‘keistimewaan’ hukum,” ujar peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal, kepada detikcom, Selasa (14/3/2017). Hadi melakukan perlawanan...Read More

Tirto.id –  “Kalau ada masalah, kekurangan blangko, keterlambatan, itu memang imbas dari problem e-KTP itu sendiri. Jadi, ya kami mohon maaf kalau masih ada problem yang seperti itu.” Permintaan maaf tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 11 Maret 2017 lalu. Secara khusus, ia meminta maaf kepada rakyat yang kesulitan mendapatkan...Read More

Kompas.com – Ujaran lawas “lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya” seharusnya kembali nge-hits hari-hari ini. Rasanya pepatah itu pas buat menggambarkan nasib orang Indonesia soal urusan kartu identitas, dulu namanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lalu mau dimodernkan jadi e-KTP. Bayangkan saja, dulu orang rawan dipalak setiap kali mengurus KTP konvensional. Lalu, saat...Read More