Berita Arsip - Page 328 of 483 - Kongres Advokat Indonesia

Category

Berita
Berkas Rampung, Miryam S Haryani Segera Dibawa ke Meja Hijau
Cnnindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara Miryam S Haryani, tersangka memberikan keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Anggota fraksi Hanura itu akan segera dibawa ke meja hijau untuk diadili. “Minggu awal setelah cuti Idul Fitri ini, KPK akan melimpahkan ke pengadilan dan menunggu jadwal sidang,” ujar Kepala Biro...
Read More
Ini Alasan Pansus Angket KPK Panggil Yusril
Kompas.com – Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK berencana memanggil sejumlah pakar hukum tata negara untuk dimintai pendapat terkait posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ketatanegaraan. Salah satunya ialah Yusril Ihza Mahendra. Hal itu disampaikan anggota Pansus Angket KPK, Muhammad Misbakhun, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2017). Terlebih, kata Misbakhun, Yusril merupakan Menteri Kehakiman dan...
Read More
Dana Hibah ICW tak Etis Jika Ada Pesanan Tertentu
Republika.co.id – Direktur Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP), Romly Atmasasmita membeberkan jumlah total hibah yang diterima Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 2005-2014 sebesar kurang lebih Rp 90 miliar. Laporan tersebut merujuk pada buku ‘Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis’ oleh LPKIP. Menanggapi hal tersebut, pengamat hukum tata negara dari...
Read More
8 Orang Tua Calon Taruna Akpol Akan Gugat Kapolda Jabar ke PTUN
Tempo.co – Delapan orang tua calon Taruna Akademi Polisi (Akpol) di Polda Jawa Barat akan mengugat surat keputusan Kapolda Jabar soal kebijakan penerimaan calon siswa baru ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kebijakan yang tertuang dalam surat keputusan itu dianggap tidak adil lantaran Kapolda Jabar disinyalir lebih memprioritaskan calon siswa asli putra daerah. Salah satu...
Read More
Milenial Pilih Mahfud MD untuk Menkumham Kabinet Jokowi
Okezone.com – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas pesan singkatnya atau SMS yang dikirimkan kepada Jaksa Yulianto. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pun ikut menyoroti kasus yang menimpa Hary Tanoe. Menurutnya, dalam hukum seharusnya unsur pidana harus dicari terlebih dahulu sebelum memperkarakan sesuatu. Mahfud...
Read More
Buka Puasa DPP KAI Bersama Anak Yatim Angkat Tema Hukum Sebagai Panglima 2
Okezone.com – Jaksa Agung HM Prasetyo dinilai tidak pantas mengeluarkan pernyataan Hary Tanoesoedibjo tersangka kasus SMS ke Jaksa Yulianto, karena perkara itu sendiri masih di ranah kepolisian dan baru proses penyelidikan. Hary Tanoe sendiri masih sebatas saksi. “Harusnya yang lebih pantas mengeluarkan statement itu Kapolri atau Kabareskrim. Itu lebih pantas,” kata Presiden Kongres Advokat Indonesia...
Read More
Sikap Kemenpan RB Dinilai Persulit Pembahasan RPP Korps ASN
Republika.co.id – Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Korps Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami deadlock. Ini setelah wakil dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Otok Kuswandar tetap bersikeras agar Korpri bersifat nonkedinasan. Mandeknya pembahasan ini disayangkan oleh Koprs Pegawai Negeri Sipil (Korpri). “Sampai dengan rapat harmonisasi yang keempat ini pembahasan masih macet,” ujar...
Read More
Berada di Luar Kedinasan Korpri Rentan Terbelah dengan Pemerintah
Korpri.id – Korps Pegawai Negeri Sipil (Korpri) menyayangkan deadlock alias mandeknya Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Korps Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembahasan tersebut menemui jalan buntu lantaran Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Otok Kuswandaru tetap bersikukuh agar Korpri bersifat nonkedinasan. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional...
Read More
Sadar Hukum Dimulai Dari Pendidikan Cukup
Kabargrind.com – Bagi Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan Advokasi Christoporus Taufik, melatih masyarakat untuk melek hukum harus dimulai dari pendidikan yang cukup, tanpa itu, dia meyakini masyarakat akan memandang hukum sebagai barang mewah dan keadilan hanya dimiliki oleh segelintir orang. “pendidikan hukum itu akan sejalan dengan pendidikan yang lain, jadi selama pendidikan lain...
Read More
Buka Puasa DPP KAI Bersama Anak Yatim Angkat Tema Hukum Sebagai Panglima 2
Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokasi Indonesia (DPP KAI) inginkan para advokat dekat dengan masyarakat, sehingga dengan demikian agar di masyarakat terbangun kesadaran hukum. Juga advokat nantinya akan semakin tahu keinginan masyarakat. “Di KAI banyak figur-figur yang dekat dengan masyarakat, seperti Bung Henry dekat dengan media, artis dan seniman. Saya berharap media juga bisa juga ikut...
Read More
RUU Penyiaran yang Baru, Harapan atau Ketidakpastian?
Detik.com – Rancangan undang-undang penyiaraan (RUU Penyiaran) akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada akhir masa sidang ini, dan disahkan sebagai RUU Penyiaran inisiatif DPR. Demikian informasi yang disampaikan oleh Abdul Kharis Almansyuri, Ketua Komisi I DPR dalam jumpa dengan wartawan beberapa waktu yang lalu. Artinya, RUU Penyiaran tersebut sudah melewati pembahasan yang mendalam....
Read More
Detik.com – DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengeksekusi hukuman terhadap 108 advokat yang sudah berkekuatan hukum tetap . Sebanyak 12 advokat dari jumlah tersebut diberhentikan secara tetap alias dipecat. Dalam siaran pers DPN Peradi, Senin (12/6/2017), Sekjen Peradi Thomas E. Tampubolon mengatakan, Sebanyak 66 advokat diberhentikan sementara, 22 advokat menerima peringatan keras, 8 advokat menerima...
Read More
1 326 327 328 329 330 483

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024