Kai.or.id – Polri merancang pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang nantinya bukan hanya ada di tingkat pusat. Tetapi, akan tersebar di daerah-daerah. Kendati demikian, garis komando Densus Tipikor itu tidak berada di bawah polda setempat. Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menjelaskan, pada Densus Tipikor pusat, akan dipimpin oleh Kepala...Read More

Kai.or.id – Kepolisian akan mempertimbangkan untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) jika ada permintaan pemanggilan paksa terhadap institusi tertentu. Hal itu diungkapkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR menanggapi pertanyaan dari Ketua Komisi III Bambang Soesatyo. “Prinsipnya kami akan segera bicarakan, kami pertimbangkan,” ujar Tito, di Kompleks Parlemen,...Read More

Kai.or.id – Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla), Laksmana Madya Ari Soedewo kembali tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (11/10). Pemeriksan pada Arie Seodewo untuk Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla ini sesungguhnya sudah sering dijadwalkan oleh penyidik KPK sejak bulan Agustus lalu, namun sering dijadwal ulang. “Laksamana Madya Ari Soedewo, Kabakamla, saksi...Read More

Kai.or.id – Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK diantaranya LBH Jakarta, Kontras, ICW, PSHK, dan PP Pemuda Muhammadiyah, Rabu (11/10/2017) petang menyambangi KPK. Kedatangan mereka untuk mengingatkan kasus teror terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang sudah enam bulan tidak juga terungkap siapa pelakunya. “Kalau kita hitung, ini tepat enam bulan penyerangan Novel. Kondisi Novel...Read More

Hukumonline.com – Lahirnya UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing seakan mengawali era globalisasi di Indonesia. Sejak saat itu, secara nyata Indonesia merasakan kehidupan ekonomi yang terbuka. Banyak investor asing yang datang menawarkan peluang tanpa mengenal batasan teritorial negara. Investor asing yang datang di masa-masa awal globalisasi di Indonesia itu, tak hanya membawa modal...Read More

Kai.or.id – Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dituntut dua tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Tuntutan tersebut karena dia terbukti memberikan suap senilai Rp 240 juta kepada audtior BPK agar Kemendes PDTT mendapat Opini WTP. “Supaya majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Sugito terbukti...Read More

Kai.or.id – Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima uji materi UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terkait dengan Pemilu Anggota DPD RI. MK menilai pemohon uji materi tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajikan permohonan. “Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak...Read More

Kai.or.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima salinan lengkap putusan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara Setya Novanto. Dimana dalam putusan tersebut, hakim tunggal Cepi Iskandar membatalkan status tersangka ketua DPR RI itu di KPK dalam kasus korupsi e-KTP. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya sedang mempelajari putusan tersebut untuk mengambil...Read More

Kai.or.id – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (10/10). Kedatangan LPSK adalah untuk membahas rencana pembaruan kerja sama antara KPK dan LPSK yang berakhir sejak 2015 silam. Ketua LPSK Abdul Aris Semendawai mengatakan, LPSK dan KPK sepakat akan memperpanjang kerja sama tersebut. “Tadi sudah ada diskusi sepakat...Read More

Kai.or.id – Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menilai tak heran masih ada hakim yang terciduk KPK, selama tidak ada perubahan di peradilan. Sedari awal, menurut dia, KY juga sudah mengingatkan Mahkamah Agung (MA) soal reformasi peradilan. “Perubahan yang dimaksud meliputi perbaikan yang mendasar dari sisi integritas, dengan contoh yang dimulai dari MA sendiri....Read More

Kai.or.id – Mantan Komisioner Komisi Yudisial (KY), Imam Ashori Saleh menilai maraknya aparatur lembaga peradilan yang terlibat kasus korupsi tidak lepas dari peran KY saat ini. Misalnya, dalam hal pengawasan. Menurut Imam, sedianya KY lebih aktif dan tidak hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat. “Mestinya, KY bisa gunakan cara-cara yang non-konvensional. Misalnya dengan menggunakan model...Read More

Hukumonline.com – Sebelumnya, perlu saya jelaskan terlebih dahulu mengenai dasar hukum diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (“SP3”) di tingkat penyidikan, yaitu Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”): “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada...Read More