Pemerintah dan DPR menyetujui bersama RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) disahkan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang baru ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Salah satu yang penting diperhatikan dalam regulasi baru ini adalah sanksi. Yang terkena sanksi bukan hanya pekerja...Read More

Kai.or.id – Sebagai bentuk dukungan terhadap reformasi hukum jilid II, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI (kemenkumham) bersama Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menandatangani kerjasama terkait penguatan bantuan hukum masyarakat miskin di seluruh wilayah Indonesia. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan menjelaskan dengan adanya kerjasama tersebut seluruh Pusat Bantuan...Read More

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan Kejaksaan Agung siap menghadapi tuntutan terkait Undang-Undang no. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru saja disahkan DPR RI, Rabu (25/10). Prasetyo mempersilakan pihak yang tidak setuju dengan UU tersebut untuk mengajukan gugatan Yang dipersilakan oleh Presiden RI Joko Widodo. Baca juga: Penolakan Panglima TNI di As, Masalah Administrasi...Read More

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta persoalan larangan Panglima TNI Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat (AS) diakhiri. Menurut Kalla, AS sudah meminta maaf dan menjelaskan masalah ini. Wapres juga meminta Indonesia menerima permintaan maaf dari AS. Sebab, permintaan maaf dari sebuah negara besar, seperti Amerika tidak mudah dilakukan. “Jadi, negara sebesar Amerika itu yang agak sombong...Read More

Hukumonline.com – Pemerintah telah menerbitkan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Regulasi ini merupakan peraturan pelaksana Pasal 71D ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terbitnya PP ini semakin memperjelas mekanisme pemberian restitusi dalam perkara...Read More

Kai.or.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi ketentuan Pasal 69 UU Mahkamah Agung tentang aturan batas waktu Peninjauan Kembali (PK). “Amar putusan Mahkamah mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Kamis (26/10). baca juga: Komnas HAM Beberkan Alasan UU...Read More

JAKARTA – Permohonan uji materi undang-undang (UU) Pilkada dan UU Parpol yang diajukan oleh politisi Djan Faridz di tolak Mahkamah Konstitusi (MK). “Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat, di Gedung MK Jakarta, Kamis, (26/10/2017). MK menilai, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan...Read More

Kai.or.id – Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menyebutkan, setidaknya ada tujuh alasan mengapa Undang-undang (UU) Ormas layak untuk digugat. Beberapa di antaranya disebabkan karena argumen-argumen yang muncul untuk membuat UU tersebut. “Alasan pertama, (terkait) argumen prosedur. Kelahiran Perppu itu tidak memenuhi kaidah kepentingan yang memaksa. Presiden Jokowi sebagai kepala negara belum pernah mendeklarasikan negara dalam...Read More

Kai.or.id – Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan pemerintah, Ismail Yusanto, menyatakan bakal mengajukan gugatan kembali terhadap Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), ke Mahkamah Konstitusi. “Iya, kita akan ajukan lagi gugatan uji materi ke MK, insya Allah,” kata dia dilansir dari Republika.co.id , Rabu (25/10). Namun, Ismail belum...Read More

Pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan penggunaan uang elektronik dalam setiap transaksi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009 tentang Uang Elektronik ( Electronic Money ). Sejak dikeluarkannya PBI Uang Elektronik tersebut, secara perlahan kebijakan penggunaan uang elektronik dalam aktifitas transaksi keuangan mulai diberlakukan. Terakhir, Kementerian Pekerjaan...Read More

Finance.Detik.Com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun Bandara Internasional Ali Sadikin di area proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Bandara ini rencananya dibangun pada pulau-pulau buatan yang masuk program pengembangan giant sea wall. Sebetulnya di mana lokasi pasti proyek calon bandara baru pendukung Bandara Internasional Soekarno Hatta ini? Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta...Read More

Beritasatu.com – Terkait dengan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) dan reklamasi pantai, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, itu nantinya bisa dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Artinya, pusat pemerintahan bisa dipindahkan ke kawasan itu. Jokowi menyampaikan hal tersebut saat melakukan rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Bidang Pertanian, Kehutanan,...Read More