REPUBLIKA.CO.ID, KATHMANDU — PBB meminta Pemerintah Nepal untuk memberi hukuman terhadap agen perekrutan pekerja secara ilegal. Selama ini, agen-agen tersebut kerap meminta biaya tinggi kepada yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri dan pada akhirnya membuat mereka tereksploitasi. Banyak warga Nepal yang mencari pekerjaan di luar negeri, khususnya di bidang konstruksi serta sebagai asisten rumah...Read More

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo menegaskan agar tidak pandang bulu dalam menghukum pelaku pembakaran hutan dan lahan di Tanah Air. Jokowi menyebut, penegakan hukum diperlukan agar tidak lagi terjadi kebakaran hutan di Indonesia. BNPB: 538 titik api terdeteksi di 23 provinsi Penegakan hukum juga diperlukan untuk efek jera. “Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas...Read More

okezone.com, JAKARTA ‎- Terdakwa perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP, Setya Novanto (Setnov) meminta mantan pengacaranya, Fredrich Yunadi untuk kooperatif menjalani sidang perdananya terkait perkara dugaan merintangi dan menghalangi proses penyidikan kasus ini. Pesan Setnov diutarakan sebelum menjalani sidang perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP sebagai terdakwa. Adapun, agenda pada sidang lanjutan kali ini yaitu mendengarkan...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Komisi III DPR tetap memasukkan pasal mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden dengan delik aduan. Delik aduan ini berbeda dengan pasal yang sudah ada di KUHP lama dan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Yang berbeda itu sifat deliknya, sebelumnya delik umum dan...Read More

detik.com, Yogyakarta – Forum Dekan Fakultas Hukum (FH) dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia meminta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat mengundurkan diri dari jabatannya. Terlebih Arief sudah beberapa kali dilaporkan ke Dewan Etik MK. “Kami atas nama Forum Dekan FH dan STIH Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia mendukung apabila (Arief)...Read More

TEMPO.CO, Jakarta- Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang ditargetkan rampung sebelum 14 Februari 2018 kemungkinan besar akan mundur. Mundurnya pembahasan akan berakibat mundurnya pula pengesahan RKUHP menjadi undang-undang yang ditargetkan sebelum selesainya masa persidangan III DPR. Penyebab utamanya, belum tercapainya kesepakatan antarfraksi dan juga DPR dengan pemerintah, atas sejumlah pasal dalam RKUHP –Rancangan...Read More

Republika.co.id – Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir 14 pasal dalam Permenhub 26 tahun 2017 terkait transportasi online membuatnya tidak bisa lagi diatur pemerintah. Menurut Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, aturan-aturan tersebut tidak bisa lagi dihidupkan oleh pemerintah meski dengan cara membuat peraturan baru. “Kalau dibuat lagi itu...Read More

Jurnalindonesia.co.id – Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Ajeng Gandini berpendapat, perluasan pasal zina dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi menimbulkan over krimininalisasi. Menurut Ajeng, jika perluasan pasal tindak pidana zina disahkah DPR, akan menyasar orang-orang yang mempraktikkan nikah siri dan poligami. “Nikah siri, poligami, dan nikah secara adat juga bisa dipidana....Read More

okezone.com, SITUBONDO – Presiden Jokowi ingatkan para kepala daerah agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, termasuk korupsi, usai KPK resmi menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. “Saya ingatkan kepada semuanya, baik gubernur, bupati, wali kota maupun seluruh aparat agar semuanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum,” ungkap Presiden Joko Widodo...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menjawab tudingan konspirasi yang diucapkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terkait usulan asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada mantan Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin. Fahri sebelumnya menilai pembebasan bersyarat Nazaruddin merupakan imbalan dari KPK atas jasa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu memberikan informasi kepada lembaga antirasuah. Juru Bicara KPK Febri...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Nota kesepahaman atau MoU TNI-Polri terkait perbantuan TNI dinilai menyalahi Undang-Undang (UU) TNI. Presiden dan DPR RI pun diminta untuk mengevaluasi MoU tersebut. “Pembuatan MoU ini menyalahi UU TNI karena diinisiasi dan ditandatangai oleh Panglima TNI dan Kapolri dan bukan atas dasar keputusan Presiden sebagai panglima tertinggi kedua institusi tersebut,” ujar Koordinator...Read More

okezone.com, JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, telah mengagendakan persidangan perdana untuk mantan Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Sidang perdana untuk Fredrich Yunadi dijadwalkan pada Kamis, 8 Februari 2018. “Berkas Fredrich sudah diterima. Pengadilan menetapkan sidang tanggal 8 Februari,” Humas Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Ibnu Basuki saat dikonfirmasi, Jumat (2/2/2018). Rencananya, sidang...Read More