hukumonline.com — Masyarakat diminta cermat dan berhati-hati menerima informasi, menyaring informasi, dan menyebarluaskan informasi. Setelah memastikan informasi 7 kontainer surat suara tercetak tidak benar, Komisi Pemilihan Umum akhirnya melaporkan kasus ini ke kepolisian. Aparat penegak hukum diminta profesional menangani isu ini karena sudah meresahkan masyarakat. Peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Fadli Ramdanil mengatakan isu...Read More

hukumonline.com — Apakah terhadap setiap perjanjian internasional yang melibatkan Indonesia sebagai negara pihak (state party), selalu membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)? Selain itu, mengingat proses pembentukan perjanjian internasional itu terdiri atas beberapa tahap, pada tahapan mana persetujuan DPR tersebut harus diberikan? Kedua pertanyaan tersebut menjadi inti persoalan dari pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan...Read More

tirto.id – Pelaku penyebaran berita bohong soal tujuh kontainer yang berisi surat suara tercoblos dapat dikenakan hukuman 10 tahun penjara. Sanksi pidana itu sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana. “Isu itu adalah penyebaran berita bohong yang (sanksinya) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 dengan ancaman...Read More

MATARAM, KOMPAS.com – Tim kuasa hukum Baiq Nuril Maknun, mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram yang terjerat kasus UU ITE resmi mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK). Nuril mengajukan Permohonan PK terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 574K/PID.SUS/2018 tanggal 26 September 2018, Jo putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pos.Sus/2017/PN Mtr tanggal 26 Juli 2017 . Penasihat...Read More

Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) memutuskan untuk memberhentikan ratusan pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat tindak pidana korupsi. Melalui laman setkab.go.id, dikutip CNBC Indonesia, Kamis (3/1/2019), pemerintah memberhentikan 480 hak abdi negara dengan tidak hormat yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht)....Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Pengajar hukum pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menilai unggahan soal informasi yang tak diketahui kebenarannya dengan teknik bertanya dapat dikategorikan sebagai hoaks dan bisa diproses secara hukum. Hal ini dikatakannya terkait penyebaran isu tercoblosnya surat suara yang dimuat dalam tujuh kontainer dari China yang diunggah oleh sejumlah akun, salah satunya...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan (KPK) telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal permohonan menjadi tim panelis atau pakar debat pertama pada Pilpres 2019. “KPK telah menerima surat dari KPU tertanggal 28 Desember 2018 lalu perihal permohonan kesediaan menjadi tim panelis/pakar debat pertama pada Pemilu Tahun 2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah...Read More

Catatan Redaksi: Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline Saat ini negara Indonesia telah berkembang menjadi salah satu negara yang sedang berproses di segala bidang, khususnya di bidang hukum. Sudah genap 20 tahun lamanya semenjak hukum di Indonesia tidak takluk lagi kepada penguasa. Sebagai negara hukum (rechtsstaat)[1] yang menjunjung...Read More

TRIBUNKALTIM.CO – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membahas soal modus baru pemerasan dan perusakan hukum. Dilansir oleh TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @mohmahfudmd yang diunggah pada Rabu (2/1/2019). Modus baru tersebut, dicontohkan Mahfud MD dengan kasus panggilan palsu dari KPK. “Modus baru pemerasan. Ada pjabat dipanggil utk diperiksa KPK. Lalu...Read More

Jakarta, Detik.com – Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Vanda Mutia Dewi, menyambut positif langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan korporasi besar pembakar hutan lewat jalur hukum. Greenomics menilai langkah baru ini sangat berani sehingga menjadikan KLHK di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tampil beda dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Langkah hukum secara masif terhadap korporasi-korporasi...Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ade Armando tidak mempermasalahkan bila anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin (SAB) berniat melaporkan dirinya dan RA kepada pihak kepolisian. Diketahui Ade Armando menjadi pendamping RA yang diduga menjadi korban pelecehan seksual SAB. “Itu kan hak dia untuk menuntut itu. Buat saya tidak ada masalah. Karena saya menganggap saya tidak...Read More

NERACA, Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyelesaikan pelanggaran kekayaan intelektual sebanyak 32 kasus selama 2018. “Terdiri dari enam kasus desain industri, lima kasus hak cipta, dan 21 kasus merk,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat menyampaikan saat menyampaikan “Refleksi Akhir Tahun 2018” di gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis...Read More