Berita Arsip - Page 218 of 477 - Kongres Advokat Indonesia

Category

Berita
Pakar: Sumber Anggaran Proyek Kartu Nikah Harus Dijelaskan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai anggaran yang digelontorkan untuk proyek kartu nikah senilai Rp 7 miliar itu patut dipertanyakan. Menurutnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun harus menjelaskan mengapa program kartu nikah itu tidak didiskusikan dengan DPR. “Sekarang harusnya tanya Menteri Agama. Dia dapat duitnya dari mana. Menteri Agama harus...
Read More
Hukum Privat dalam Korupsi Birokrasi Politik di tanah air
Dr. Muhamad Erwin, SH., MHumDosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Politeknik Negeri Sriwijaya, dan STIHPADA tribunnews.com — Dari waktu ke waktu, ancaman korupsi birokrasi politik telah membahayakan perekonomian nasional, sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, hak-hak asasi. Selain itu juga marwah kelembagaan negara, kerugian negara sehingga negara mengalami penurunan pendapatan nasional maupun pendapatan daerah yang...
Read More
Hukum Kita, Impor Dari Hukum Romawi
hukum belanda, hukum romawi, hukum indonesia, impor hukum, hukum islam, sistem hukum belanda, sistem hukum perdata, code penal perancis, kodifikasi hukum, hukum kebiasaan, dualisme sumber hukum, hukum eropa, hukum sipil, hukum roma, warisan belanda, nusantaranews, nusantara news, nusantara, nusantaranewsco HUKUM DI INDONESIA merupakan impor dari hukum Romawi. Ada yang pernah menyatakan kepada penulis jika ingin...
Read More
Bayar Pesangon Dicicil? Begini Hukumnya
hukumonline.com — Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan proses pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara jelas menyebut PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. UU Ketenagakerjaan menekankan kepada pengusaha, buruh, serikat buruh, dan pemerintah untuk berupaya...
Read More
Bupati Pakpak Bharat Tiba di KPK
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Medan, tiba di KPK. Dia datang ditemani dengan salah satu penyidik KPK. Pantauan, Remigo tiba di di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (18/11/2018), pukul 14.33 WIB. Ia turun menggunakan mobil Kijang Inova berpelat B 1087 UYO mengenakan...
Read More
Wirausahawan Harus Paham Hukum Kewirausahaan
medcom.id — Pada seminar Peranan Hukum dalam Berwirausaha Guna Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Umat, Rulli mengatakan seorang pelaku usaha harus tetap melihat norma hukum di Indonesia dalam menjalankan usahanya. “Apalagi, saat ini Indonesia juga sudah masuk dalam pasar bebas ASEAN, yang menuntut para pelaku usaha lebih memperhatikan detil-detil hukum terkait kewirausahaan,” kata Deputi Bidang Pengembangan Sumber...
Read More
KPPPA Tetapkan 4 Kelompok Anak Wajib Dilindungi dari Radikalisme
Suara.com – KPPPA ikut menyoroti perkembangan jaringan terorisme saat ini menjadikan perempuan dan anak sebagai sasaran untuk dilibatkan dalam sejumlah aksi terorisme. Tindak pidana terorisme dan radikalisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Sebab kejahatan atas pelanggaran kemanusiaan itu dampaknya begitu luas di masyarakat yang menyebabkan ketakutan, ancaman, ketidaknyamanan, ketidaktentraman, penderitaan fisik, psikis, bahkan...
Read More
YLKI: Kebijakan Pelarangan Iklan Rokok oleh PT KAI Alami Kemunduran
AKURAT.CO Menurut Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI), semua pihak mengakui bahwasanya KAI sebagai moda transportasi masal, dimana kereta api telah melalukan transformasi, bahkan “revolusi”, baik dari sisi hulu hingga hilir. Dari sisi hulu berbagai kemajuan signifikan telah dicapainya, termasuk pencapaian revenue, sehingga PT KAI terus meningkat keuntungannya. Dan dari sisi hilir pelayanan PT KAI boleh...
Read More
Komnas Perempuan Sayangkan Putusan MA Penjarakan Nuril
Jakarta, Detik.com – Komnas Perempuan mengecam Mahkamah Agung (MA) yang memvonis Baiq Nuril 6 bulan penjara. Baiq Nuril divonis penjara karena merekam perilaku mesum kepala sekolah. Menurut Komnas Perempuan, vonis terhadap Nuril tidak pas karena dianggap sebagai korban pelecehan seksual. “Atas kondisi itu Komnas Perempuan memberikan perhatian serius pada pelecehan seksual yang dialami BN (Baiq...
Read More
Pengamat Sebut Revisi UU PSTE Butuh Dasar Hukum
Jakarta, CNN Indonesia — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyebut bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) harus menunggu UU Perlindungan Data Pribadi disahkan sebelum melakukan revisi Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Ketua Bidang Industri 4.0 Mastel Teguh Prasetya mengatakan hal ini lantaran revisi tersebut harus dilakukan berdasarkan beleid...
Read More
Aktivis Hukum Ramai-ramai Bela Nuril, UU ITE Rugikan Korban dan Saksi
JawaPos.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengkritik hakim yang hanya berpegang pada UU ITE dalam mengadili Nuril. Hakim hanya melihat adanya pelanggaran UU ITE karena dianggap mentransmisikan percakapan dengan Muslim. Padahal, jika melihat konteks, upaya Nuril merekam percakapan mesum Muslim ditujukan untuk melindungi diri. “Ini satu lagi bukti perempuan di Indonesia ini sangat...
Read More
MA Dikritik Pakai Nurani soal Kasus Hukum Baiq Nuril
VIVA – Kasus yang menjerat seorang mantan guru honorer di Nusa Tenggara Barat, Baiq Nuril Maknun menjadi sorotan luas publik. Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Edhy Prabowo prihatin dengan kasus yang menimpa Baiq Nuril sebagai kriminalisasi. Edhy mendesak Mahkamah Agung (MA), agar jernih memutuskan kasus ini. Sebab, Baiq dianggapnya sebagai korban yang mesti dilindungi dalam...
Read More
1 216 217 218 219 220 477

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024