hukumonline.com — Apakah terhadap setiap perjanjian internasional yang melibatkan Indonesia sebagai negara pihak (state party), selalu membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)? Selain itu, mengingat proses pembentukan perjanjian internasional itu terdiri atas beberapa tahap, pada tahapan mana persetujuan DPR tersebut harus diberikan? Kedua pertanyaan tersebut menjadi inti persoalan dari pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan...Read More

tirto.id – Pelaku penyebaran berita bohong soal tujuh kontainer yang berisi surat suara tercoblos dapat dikenakan hukuman 10 tahun penjara. Sanksi pidana itu sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana. “Isu itu adalah penyebaran berita bohong yang (sanksinya) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 dengan ancaman...Read More

MATARAM, KOMPAS.com – Tim kuasa hukum Baiq Nuril Maknun, mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram yang terjerat kasus UU ITE resmi mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK). Nuril mengajukan Permohonan PK terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 574K/PID.SUS/2018 tanggal 26 September 2018, Jo putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pos.Sus/2017/PN Mtr tanggal 26 Juli 2017 . Penasihat...Read More