RMOL. Penegakan hukum di Indonesia dinilai tidak lagi mencerminkan keadilan. Sebab, hukum telah berubah menjadi alat penguasa untuk melawan rival politik. Begitu tegas Ketua LBH Pelita Umat Ahmad Khozinuddin dalam diskusi yang digelar Islamic Lawyer Forum bertajuk “Quo Vadis Negara Hukum Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan” di Hotel Namira Syariah Surabaya, Minggu (10/2). “Sebagaimana sudah...Read More

SURABAYA, okezone.com – Polda Jatim telah mengabulkan penangguhan penahanan terhadap muncikari Vanessa Angel, Fitria. Ada beberapa hal yang mendasari polisi memberikan penangguhan tersebut. Pertama karena Fitria sedang berbadan dua alias hamil. Dimana usia kehamilannya memasuki 7 bulan. Kemudian Fitria mempunyai 5 anak. Di samping itu, adanya permohonan dari penasehat hukum. “Pertimbangan subjektif dari penyidik kondisi...Read More

Jakarta, medcom.id : Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyambut positif langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membatalkan pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Jurnalis Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. “Apa yang dilakukan Pak Jokowi sudah tepat,” ucap Bambang di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu, 10 Februari 2019. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengkritik penundaan penetapan hakim MK yang diseleksi Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu perwakilan Koalisi, Arif Maulana menilai penundaan itu tak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Arif mengatakan penundaan itu juga...Read More

VIVA – PT Radinas Ekasaputra mengadukan Direktur utama Rumah Sakit Anak dan Bunda atau RSAB Harapan Kita berinisial DD, ke Kementerian Kesehatan karena dianggap menghentikan secara sepihak kontrak kerja sama yang telah dilakukan. Randinas diketahui adalah pengelola Wisma Harapan Kita atau Wisma Fits. Pengaduan tersebut tertuang melalui surat resmi Nomor 18/AW/I/2019, tertanggal, 24 Januari 2019....Read More

Lampung, detik.com – Pelarian buron kelas kakap Sugiarto Wiharjo alias Alay, yang dijuluki ‘belut’ karena mahir berkelit dari jerat aparat penegak hukum, berakhir di Bali pada 6 Februari 2019. Dalam catatan Antara, Sabtu (9/2/2019), terpidana dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi Lampung itu ditangkap saat makan bersama keluarganya di sebuah hotel di Tanjung Benoa....Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Kesepakatan untuk mengakhiri kasus pelecehan seksual yang menimpa Agni – bukan nama sebenarnya- mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada atau Fisip UGM masih menyisakan polemik. Anggota tim etik yang dibentuk Rektorat UGM angkat bicara soal adanya pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam keputusan tim itu atas kasus Agni....Read More

idntimes.com — Ratusan musisi tanah air seperti Danilla hingga Rara Sekar, bergabung menyuarakan penolakan mereka akan RUU Permusikan dengan mengunggah poster bertuliskan Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Penyanyi bersuara merdu, Marcell Siahaan yang memiliki pendapat serupa mengutarakan pendapatnya tentang pasal RUU Permusikan yang ia anggap tidak jelas tujuannya. Dengan semangat, Marcell memaparkan pendapatnya saat ditemui...Read More

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus yang membelit Sekretaris daerah (Sekda) Dumai, M Nasir maupun satu tersangka lain. Kali ini, penyidik memanggil Direktur Utama Bosowa Maros, M Subhan Aksa. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut Subhan dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis,...Read More

INDOPOS.CO.ID – Butuh upaya cepat dari pemerintah untuk membongkar jaringan hukum dan peradilan. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter menilai penegakan hukum belum menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. “Pada institusi KPK, saya melihat tidak ada komitmen yang serius dari Presiden untuk melindungi KPK, terutama dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi,” kata Lalola Easter di...Read More

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet,) menjelaskan bahwa dalam merancang sebuah undang-undang, Pemerintah maupun DPR RI senantiasa berlandaskan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Menurutnya, filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan satu kesatuan yang saling mengikat satu sama lain. Tanpa ketiganya, sebuah undang-undang yang dihasilkan akan kehilangan ruhnya. “Para pakar dan praktisi hukum punya kompetensi...Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Yasyasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan RUU Permusikan tidak memenuhi kaidah hukum. Menurutnya itu karena kurangnya penjelasan mengenai kata-kata yang ada dalam RUU tersebut dan berpotensi disalahtafsirkan misalnya, mendorong, memprovokasi, dan asing. Padahal menurutnya, RUU tersebut juga memberikan ancaman pidana. Hal itu ia sampaikan ketika menanggapi terkait adanya...Read More