INDOPOS.CO.ID – Butuh upaya cepat dari pemerintah untuk membongkar jaringan hukum dan peradilan. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter menilai penegakan hukum belum menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
“Pada institusi KPK, saya melihat tidak ada komitmen yang serius dari Presiden untuk melindungi KPK, terutama dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi,” kata Lalola Easter di Jakarta, Jumat (8/2/2019).
Sementara gebrakan Saber Pungli dan Satgas Antikorupsi oleh Polri dan kejaksaan hanya serius saat awal diluncurkan saja. Dan hingga saat ini belum ada evaluasi terhadap keduanya.
“Pada awal pemerintahan Jokowi-JK ada inisiatif untuk memerangi korupsi, tapi semakin ke sini sulit dilihat aksi pemberantasan korupsi,” ungkapnya.
Sementara itu, Pakar Hukum dari Universitas Khairun Margarito mengatakan, upaya pemberantasan mafia hukum dan mafia peradilan hingga kini belum dilakukan secara komprehensif. Terbukti, mafia hukum dan peradilan masih ada, meskipun sudah banyak yang ditangkap.
“Mafia hukum dan peradilan merajalela pada penanganan perkara bisnis atau sengketa perdata yang melibatkan cukong tertentu,” katanya
Dia menilai dari berbagai kasus mafia hukum yang berhasil diungkap KPK, sulit dihindarkan kesan memang peradilan di Indonesia belum cukup kokoh. “Tidak bisa kita hindari, memang masih ada praktik mafia hukum dan peradilan,” ungkapnya.
Ia mendesak Presiden Jokowi lebih serius dalam agenda pemberantasan mafia hukum dan peradilan. Dia percaya orang-orang di lingkaran Istana mampu merumuskan langkah terbaik dan komprehensif.
“Harus ada gebrakan nyata. Petakan saja cukong-cukong yang terlibat dalam jaringan mafia hukum dan peradilan tersebut,” tegasnya.
Baca Juga : Hukum Harus Dijadikan Panglima, Bukan Alat Politik Untuk Mengelabui…
