Berita Arsip - Page 193 of 483 - Kongres Advokat Indonesia

Category

Berita
KPK Temukan 84 Kardus Isi 400 Ribu Amplop Milik Bowo di Kantor Inersia
JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, ditemukan kardus-kardus berisi uang milik Bowo Sidik Pangarso, di sebuah perusahaan. Perusahaan yang dimaksud yaitu PT Inersia yang berlokasi di Jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Uang yang diduga untuk serangan fajar itu disita oleh KPK. Ada sebanyak 84 buah kardus berisikan uang dugaan suap senilai Rp 8...
Read More
Indonesia Dorong Kerjasama Global Cegah Pendanaan Terorisme
voaindonesia.com – Indonesia menegaskan kembali komitmen penuh dalam upaya mencegah dan menanggulangi terorisme, termasuk dalam pendanaan terorisme. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB tentang “Threats to International Peace and Security Caused by Terrorist Acts: Preventing and Combating the Financing of Terrorism” di markas besar PBB di...
Read More
Direksinya Kena OTT KPK, PT Pupuk Indonesia Hormati Hukum
Jakarta, detik.com – Salah seorang pejabat direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) turut menjadi pihak yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). BUMN itu meminta publik mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Pupuk Indonesia merasakan keprihatinan yang mendalam atas kasus ini, karena saat ini Pupuk Indonesia tengah gencar melakukan penguatan internal dan perbaikan kinerja perseroan dengan...
Read More
Menkumham Malu Indonesia Masih Pakai KUHP Warisan Belanda
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly mengaku malu Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum. Sebab dasar hukum pidana itu merupakan warisan Belanda masa kolonial ratusan tahun lalu. “Malu kita sebagai bangsa masih menggunakan hukum pidana dari seratus tahun lalu masuk, sudah 104...
Read More
Pengakuan AS Terkait Golan Dinilai Langgar Hukum Internasional
Suara.com – Pengakuan AS terkait Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1981 telah menolak klaim bahwa Israel memiliki kedaulatan di wilayah tersebut, ujar Anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKASP) DPR RI Rofi’ Munawar. Keputusan tersebut menyatakan bahwasanya keinginan Israel untuk menguasai Dataran...
Read More
Survei Ombudsman Soal Kepatuhan Hukum Dipermasalahkan Polri
tirto.id – Survei Ombudsman RI soal kepatuhan hukum aparat penegak hukum pada 2018 mendapat respons dari kepolisian, kejaksaan dan peradilan. Terutama pada administrasi. Wakil Kermadianmas (Kerja Sama dan Pengabdian Masyarakat) STIK Lemdiklat Mabes Polri, Brigjen Naufal Yahya, mengatakan ragu terhadap hasil survei Ombudsman. Menurut Naufal, seorang penegak hukum pasti dilengkapi dengan dokumen yang ada seperti...
Read More
AS 'Hukum' Perusahaan Terkait Korps Pengawal Revolusi Iran
Jakarta, CNN Indonesia — Amerika Serikat (AS) pada Selasa (26/3) memberlakukan sanksi baru pada jaringan perusahaan dan orang-orang di Iran, Turki, dan Uni Emirat Arab. Setidaknya ada 25 orang dan entitas yang masuk dalam daftar hitam AS dan terkena sanksi. Mereka yang masuk antara lain perusahaan yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC)...
Read More
Kemenkumham Jamin Keamanan Investor Usai Menang Gugatan Internasional
JAKARTA, okezone.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berhasil memenangkan perkara arbitrase Internasional di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) melawan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd. “Kemenangan yang diperoleh Pemerintah Indonesia dalam forum ICSID ini bersifat final, berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada lagi upaya...
Read More
Pakar Hukum Uraikan 3 Faktor Penyebab Maraknya Terpidana Kasus Korupsi Ajukan PK
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyoroti sejumlah terpidana kasus korupsi yang mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA). Menurut dia, ada tiga faktor mengapa belakangan ini upaya pengajuan PK semakin marak. “PK merupakan hak terpidana untuk mengajukan upaya hukum luar biasa. Kita menunggu dan menyimak bagaimana proses...
Read More
Brunei Akan Terapkan Hukum Rajamm Sampai Mati Bagi LGBT
tempo.co – Negara Brunei Darusalam akan menerapkan hukum baru yang mulai diberlakukan pekan depan dimana kelompok LGBT bisa dijatuhi hukuman cambuk, dan bahkan dirajam sampai mati bila terlibat hubungan seksual sesama jenis. Hukuman rajam bagi LGBT di Brunei Warga Mulsim bisa dikenai hukum cambuk, atau rajam karena punya hubungan seksual sesama jenis, jinah dan pemerkosaan....
Read More
Kecewa Sidang Ditunda, LBH Bandar Lampung Nilai Pemkot Tak Patuh Hukum
BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com) : Puluhan warga Pasar Griya Sukarame Bandar Lampung yang menjadi korban penggusuran oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung pada 24 Juli 2018 lalu, merasa sangat kecewa lantaran hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang kembali menunda sidang putusan. “Kami merasa kecewa dengan semua ini ya kita tahulah kebutuhan kami ini banyak kalau terus terusan...
Read More
Ambisi Wujudkan Kota Layak Anak, Pemkot Bogor Fokus Dulu ke Anak Jalanan
BOGOR,(PR).- Pemerintah Kota Bogor berambisi mendapatkan predikat kota layak kategori nindya atau layak anak pada 2019. Namun, masih banyak kendala yang dihadapi Pemkot Bogor untuk mewujudkan hal tersebut yakni banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dan masih banyaknya anak jalanan di Kota Bogor. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bogor, Artiyana Yanar Anggraini, mengatakan, perlu...
Read More
1 191 192 193 194 195 483

TERPOPULER

TERFAVORIT

Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina KAI, Bamsoet : Pekerjaan Rumah Kita Banyak untuk Sektor Penegakan Hukum
September 27, 2024
Lantik Pengurus, Ketua Presidium DPP KAI: Kita Wujudkan AdvoKAI yang Cadas, Cerdas, Berkelas
September 27, 2024
Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
September 27, 2024
Audiensi Presidium DPP KAI – Menkum HAM RI: Kita Mitra Kerja!
September 7, 2024
Diangkat Kembali Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pembentukan Dewan Advokat Nasional
July 25, 2024