TEMPO.CO, Jakarta – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, mengatakan tuduhan kecurangan dalam Pemilu 2019 wajib dibuktikan secara fair, jujur, dan adil melalui sebuah proses hukum. “Pihak yang dibebani untuk membuktikan kecurangan adalah pihak yang menganggap atau menuduh adanya kecurangan itu. Siapa yang menuduh wajib membuktikan. Itu dalil umum dalam hukum acara,” kata Yusril...Read More

harianterbit.com — Pemilu Serentak baru saja usai, sebagai ujud dari penunaian Hak-hak Rakyat alhamdulillah telah terlaksana de xngan aman damai dan penuh sukacita. Rakyat indonesia telah menunaikan hak dan kewajibanya dalam Pemilu Legislatif dan Pil Pres secara serentak pada tgl 17 April 2019 dengan gairah sukacita ini ujud kesadaran Rakyat Indonesia dalam berkhidmat dan cermin...Read More

Jakarta, detik.com – Akhir-akhir ini kosa kata “people power” banyak terdengar dalam dalam wacana politik usai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Secara sederhananya, istilah “people power” itu dimaksudkan sebagai penggunaan kekuatan massa (rakyat) untuk mendesakkan perubahan politik atau pergantian kekuasaan di suatu negara. Pada umumnya, people power itu digunakan untuk meruntuhkan rezim yang berkuasa relatif terlalu...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Panitia Seleksi (pansel) calon pimpinan KPK bentukan Presiden Joko Widodo terus menuai protes. Praktisi Hukum Antikorupsi dari AMAR Law Firm and Public Interests Lawyer Project Alghiffari Aqsa menilai, Jokowi harus merombak tim itu. “Keputusan tersebut memiliki risiko besar pada KPK selama empat tahun ke depan karena akan dipimpin oleh orang yang tidak kompeten...Read More

JawaPos.com – Barang rampasan dari mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, terpidana kasus korupsi dan pencucian uang, kembali dilelang. Kemarin (17/5) KPK mengumumkan lelang barang-barang senilai Rp 63,28 miliar. Terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, jumlah barang rampasan dari Fuad Amin yang dilelang kali ini sebanyak 14 objek....Read More

TEMPO.CO, Medan – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly, angkat bicara mengenai kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas III Langkat, Sumatera Utara pada Kamis, 16 Mei lalu. Ia mengaku kecewa dan akan menindak tegas pegawai yang bertugas di Lapas tersebut. Bahkan Yasonna akan melakukan pergantian besar-besaran terhadap pegawai yang...Read More

Jakarta, detik.com – Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Indonesia merilis peringatan untuk warganya supaya memperhatikan keamanan pada 22 Mei 2019 atau hari pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019. Menanggapi hal tersebut, pihak Istana Kepresidenan menegaskan Indonesia dalam kondisi aman. “Kondisi Indonesia tanggal 22 Mei saat pengumuman hasil Pemilu 2019 diprediksi aman,” kata Deputi V Kantor...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kadivhumas Polri Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Iqbal mengimbau agar masyarakat tidak turun ke jalan pada momen pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei. Mabes Polri mengungkap kerawanan aksi teroris pada tanggal itu. “Pada 22 Mei nanti, kami imbau agar tidak ada kerumunan massa,” kata M....Read More

VIVA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta kepada masyarakat agar tidak membawa anak-anak pada saat melakukan aksi di kantor Komisi Pemilihan Umum saat pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilihan umum pada 22 Mei 2019. “Kita sepakat untuk tidak membawa anak di kerumunan masa demonstrasi,” ujar Ketua KPAI, Susanto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 17...Read More

Jakarta, detik.com – Masa jabatan anggota DPR RI periode 2014-2019 akan segera berakhir. Namun, sejumlah Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas masih banyak yang terbengkalai. Diketahui, ada 55 RUU dalam prolegnas prioritas 2019. Sebanyak tiga RUU sudah disahkan. Di antaranya, RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah, RUU tentang Serah...Read More

widiynews.com — Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menolak untuk menempuh jalur ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan sengketa Pilpres 2019. BPN tidak percaya dengan sistem hukum di Indonesia. “Karena ada distrust, kami memutuskan tidak akan melakukan gugatan ke MK,” kata Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak kepada awak media, Rabu...Read More

VIVA – Keberadaan Tim Asistensi Hukum kembali menjadi perbincangan. Kali ini dari Amnesty International Indonesia. Perwakilan dari Amnesty International Indonesia, Aviva Nababan mengatakan, secara atmosfer dan konteksnya tim tersebut bukan langkah yang bijak untuk diambil. “Kami melihat secara atmosfernya, secara konteksnya ini bukanlah langkah yg bijak, bukan langkah yang elok untuk diambil,” kata Aviva saat...Read More