wartaekonomi.co.id – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap lima orang dalam Operasi Tangkap Tangan, Rabu malam, 31 Juli 2019. Dari lima orang tersebut, KPK mengamankan salah satu direksi PT Angkasa Pura II, yakni Direktur Keuangan, Andra Y Agussalam. Sementara empat dari lima orang yang diamankan itu telah dibawa tim penindakan ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan....Read More

JAKARTA, poskotanews.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan kembali memberikan kepercayaan kepada Denny Indrayana sebagai kuasa hukum untuk mengatasi masalah gugatan pengembang pulau reklamasi. Denny sebelumnya dipercaya untuk menangani masalah sengketa lahan Jakarta Internasional Stadium atau Stadion BMW di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta atas sengketa....Read More

Jakarta, medcom.id: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI hanya bertugas pada aspek penindakan. Aspek penegakan hukum diserahkan kepada kepolisian. “TNI tidak boleh terlibat penegakan hukum. Dia ditugaskan perang. Tidak ditugaskan penegakan hukum,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2019. Fahri belum mengetahui detail mekanisme tugas...Read More

Bandung, Gatra.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mempertimbangkan bantuan hukum untuk Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karnia pasca penetapan tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disampaikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam Konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (30/7). Emil –sapaan Ridwan Kamil– memastikan, pihaknya bakal mengacu pada aturan...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com – Hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) Arief Hidayat memberi “kuliah” perihal hukum dan demokrasi di tengah persidangan sengketa hasil pemilu legislatif, Selasa (30/7/2019). Saat itu, Arief tengah memeriksa perkara yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Awalnya, Arief mempersoalkan saksi PKB yang merupakan mantan anggota Kelompok Penyelenggara...Read More

Merdeka.com – Tafsir Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dinilai terlalu luas sehingga membuat para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi terjerat kasus hukum, misalnya dalam hal kerugian yang dialami BUMN tersebut. “Tafsir yang sangat luas dari pasal-pasal di UU Tipikor yang menyebabkan banyak direksi BUMN yang kemudian dapat terjebak dalam kasus Tipikor, karena...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada Sabtu (27/7/2019) Bupati Kudus Muhammad Tamzil ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Tamzil menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, tuntutan hukuman mati dapat dikenakan terhadap Tamzil karena sudah dua kali terjerat kasus korupsi. Kendati demikian,...Read More

Jakarta, medcom.id : Kuasa Hukum Novel Baswedan, Alghiffari Aqsa, mengkritisi penambahan 50 personel tim teknis. Aqsa menilai selama ini pengungkapan kasus Novel tidak melibatkan orang-orang profesional. “Jika ada lagi tim teknis yang mau dilibatkan bukankah itu menunjukkan kalau kasus penyerangan terhadap Novel ternyata tidak dilengkapi dengan kemampuan yang maksimal?,” kata Aqsa saat dihubungi Medcom.id, Jakarta,...Read More

Jakarta, Gatra.com – Tafsir UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terlalu luas oleh penegak hukum dinilai menjadi ganjalan bagi pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satunya terkait kerugian negara yang dialami BUMN. Pakar hukum bisnis, Ary Zulfikar mengatakan dengan kondisi seperti itu seleuruh pimpinan BUMN terancam dan berpotensi terjerat kasus...Read More

Jakarta, detik.com – Mulai mengemuka berbagai indikasi yang bertalian dengan kerusuhan 21-22 Mei 2019. Teranyar, polisi menyebutkan adanya tersangka yang mendapatkan perintah untuk melakukan pembunuhan. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjen Muhammad Iqbal menyebutkan temuan tersebut dalam jumpa pers di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada Senin, 27 Mei...Read More

JAKARTA, iNews.id – Bupati Kudus Muhammad Tamzil menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. KPK juga menahan dua tersangka lainnya yaitu Staf Khusus Bupati, Agus Soeranto dan Plt Sekretaris Dinas DPPKAD Kabupaten Kudus, Akhmad Sofyan. Usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Tamzil menyatakan...Read More

indopos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Kudus Muhammad Tamzil bersama dua orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 2019. Tiga tersangka itu, yakni sebagai penerima Bupati Kudus Muhammad Tamzil (MTZ), Agus Soeranto (ATO) yang merupakan Staf Khusus Bupati Kudus, sedangkan sebagai...Read More