Direksi BUMN Rawan Terjerat Kasus Hukum, Ini Kata Pakar

Direksi BUMN Rawan Terjerat Kasus Hukum, Ini Kata Pakar

Jakarta, Gatra.com – Tafsir UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terlalu luas oleh penegak hukum dinilai menjadi ganjalan bagi pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satunya terkait kerugian negara yang dialami BUMN.

Pakar hukum bisnis, Ary Zulfikar mengatakan dengan kondisi seperti itu seleuruh pimpinan BUMN terancam dan berpotensi terjerat kasus hukum.

“Tafsir yang sangat luas dari pasal-pasal di UU Tipikor yang menyebabkan banyak direksi BUMN terjebak dalam kasus Tipikor, karena tafsir UU Tipikor memang merupakan wilayah tafsir dari para aparat penegak hukum,” ujar Ary dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (29/7).

Tidak sedikit penegak hukum yang mengaitkan BUMN dan anak perusahaan BUMN masuk dalam kekayaan negara. Sehingga jika BUMN mengalami kerugian dalam menjalankan bisnisnya dianggap sebagai kerugian negara.

“Di sisi lain ketika ada utang dan kewajiban BUMN atau anak perusahaan BUMN, tidak pernah dijadikan sebagai utang/kewajiban negara maupun pemerintah,” jelas dia.

Doktor Hukum Bisnis lulusan Univeristas Padjajaran ini menambahkan jika negara hanya sebagai pemilik saham di BUMN, maka apa yang dikerjakan direksi BUMN dibingkai dalam UU Perseroan Terbatas. Kerugian yang ditimbulkan dipertanggungjawabkan secara perdata.

“Jika Direksi BUMN telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan itikad baik, dan menjalankan good corporate governance sesuai dengan fiduciary duty sebagai direksi, maka yang bersangkutan tidak bisa dikriminalkan,” jelasnya.

Baca Juga : Kisah Pembunuh Bayaran Menyurvei Rumah Bos Lembaga Survei

Silahkan tinggalkan komentar tapi jangan gunakan kata-kata kasar. Kita bebas berpendapat dan tetap gunakan etika sopan santun.

TERPOPULER

TERFAVORIT

The Chef is TSH
June 10, 2024
Dihadiri Ribuan Advokat, Kongres IV KAI di Solo Trending Topic di Platform X
June 9, 2024
Pernah Ditempati Adnan Buyung Nasution, Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia Kini Diisi Tjoetjoe S Hernanto
June 8, 2024
Ribuan Advokat Padati Edutorium UMS Ahmad Dahlan untuk Kongres IV KAI
June 8, 2024
Dr. Heru Notonegoro: Ribuan Advokat akan Padati Solo Hadiri Kongres IV KAI 2024
June 7, 2024