Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pailit bisa diajukan kasasi/peninjauan kembali (PK).Sebelumnya, putusan PKPU dan pailit final dan binding di tingkat pertama. “Menyatakan pasal 235 ayat 1 dan pasal 293 ayat 1 UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan...Read More

Selebgram Rachel Vennya tak dijerat dengan pasal penyuapan atau tindak pidana korupsi karena bukan pegawai negeri sipil (PNS). Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat mengatakan, pasal tindak pidana korupsi atau penyuapan bisa diberlakukan bagi ASN. “Dia (Rachel Vennya) bukan apa-apa,” kata Ade pada Senin, (13/12/2021). Dalam pemeriksaan polisi terungkap...Read More

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menghadiri Diskusi Nasional Amandemen UUD 1945 kerja sama DPD RI dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya di Gedung Nusantara IV hari ini. Dalam acara ini, Refly memaparkan tiga cara untuk memperjuangkan Presidential Threshold (PT) 0 persen. Adapun cara pertama dengan meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah...Read More

Mahkamah Agung (MA) menerbitkan aturan mengenai ketentuan penanganan tindak pidana perpajakan yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penerapan Beberapa Ketentuan dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Surat Edaran yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin memuat empat poin yang mengatur mengenai pertanggungjawaban, praperadilan hingga...Read More

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah berpendapat bahwa penyelenggaraan financial technology atau fintech selayaknya memang sudah harus diatur dengan regulasi yang lebih kuat, yakni undang-undang. Hal ini mengingat banyaknya risiko atau bahaya dibalik kemudahan-kemudahan yang ditawarkan fintech. Sebagai contoh, dia menyebut risiko yang ditanggung konsumen dari pemanfaatan layanan pinjaman online...Read More

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap peran digital teknologi telah mengubah sektor keuangan sangat luar biasa. Namun, hal itu menjadi ancaman bagi transaksi di Bank yang biasa dilakukan dengan teller. Menurutnya nanti tidak akan ada lagi transaksi di bank dengan teller. Perubahan itu akan cepat berlangsung khususnya pada 2045. “Saya melihat ini (teknologi digital) akan...Read More

Surat Terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Berhubung cukup viral twit dari akun @soyeoen tentang dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dugaan penyebaran video yang mengandung asusila di sebuah grup orang tua siswa dan guru di sebuah sekolah, dan ada mention dari akun @soyeoen mengkonfirmasi akun @nrwkra yang menyebutkan diduga pelaku bernama BUDI ARIANSYAH...Read More

Direktorat Tindak Pindana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim agar jangan asal unduh (download) aplikasi yang malah merugikan diri sendiri. Tim siber Polri mengingatkan akan adanya aplikasi pecuri password media sosial. Tim siber Polri mengungkapkan sebanyak 9 aplikasi Android yang telah diunduh 5,8 juta kali dituding telah mencuri data pribadi para pengguna Facebook, termasuk username dan password. 9...Read More

Kementerian BUMN mencatat, ada 6 BUMN yang memiliki utang besar. Penyebabnya beragam, mulai dari pendapatan yang anjlok akibat pandemi. Hingga praktik korupsi yang membuat perusahaan merugi. Mengutip dari Kompas.com, Rabu (8/12/2021), berikut daftar 6 BUMN yang mempunyai utang menumpuk: PT Angkasa Pura I Utang AP I baru-baru ini terungkap, yaitu sebesar Rp35 triliun. Penyebabnya, pendapatan...Read More

Amarah tak terbendung datang dari keluarga santriwati berkaitan dengan ulah biadab Herry Wirawan (36), guru pesantren di Bandung. Mereka mengancam dan meminta pelaku pemerkosaan 12 santriwati itu dihukum kebiri serta penjara seumur hidup. “Ini seharusnya hukuman paling ringan itu hukuman kebiri atau seumur hidup, maunya keluarga seperti itu,” ucap Hikmat Dijaya, keluarga salah satu korban,...Read More

Kongres Advokat Indonesia sangat konsern terhadap database anggotanya, sehingga KAI saat ini telah memiliki sebuah sistem untuk menjaga kualitas dan orisinalitas advokatnya. Kemudian Kartu Tanda Advokat (KTA) KAI juga sudah dilengkapi barcode yang langsung terhubung ke sistem sehingga validasi advokat anggota KAI lebih mudah. Namun, sayangnya ada saja pihak yang berusaha memalsukan KTA KAI untuk...Read More

Pengusutan kasus pembunuhan Advokat Jurkani masih terus bergulir. Terkini, Tim Advokasi Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan melawan OligarkI (JURKANI) mengajukan permohonan kepada Mabes Polri untuk melakukan pengambilalihan penanganan kasus tersebut yang disidik Polres Tanah Bumbu Polda Kalsel. Dalam penjelasan secara tertulis kepada media ini Selasa (7/12/2021) di Banjarmasin, anggota Tim Advokasi JURKANI, Febri Diansyah menuturkan setelah...Read More