Lampung, detik.com – Pelarian buron kelas kakap Sugiarto Wiharjo alias Alay, yang dijuluki ‘belut’ karena mahir berkelit dari jerat aparat penegak hukum, berakhir di Bali pada 6 Februari 2019. Dalam catatan Antara, Sabtu (9/2/2019), terpidana dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi Lampung itu ditangkap saat makan bersama keluarganya di sebuah hotel di Tanjung Benoa....Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Kesepakatan untuk mengakhiri kasus pelecehan seksual yang menimpa Agni – bukan nama sebenarnya- mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada atau Fisip UGM masih menyisakan polemik. Anggota tim etik yang dibentuk Rektorat UGM angkat bicara soal adanya pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam keputusan tim itu atas kasus Agni....Read More

idntimes.com — Ratusan musisi tanah air seperti Danilla hingga Rara Sekar, bergabung menyuarakan penolakan mereka akan RUU Permusikan dengan mengunggah poster bertuliskan Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Penyanyi bersuara merdu, Marcell Siahaan yang memiliki pendapat serupa mengutarakan pendapatnya tentang pasal RUU Permusikan yang ia anggap tidak jelas tujuannya. Dengan semangat, Marcell memaparkan pendapatnya saat ditemui...Read More

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus yang membelit Sekretaris daerah (Sekda) Dumai, M Nasir maupun satu tersangka lain. Kali ini, penyidik memanggil Direktur Utama Bosowa Maros, M Subhan Aksa. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut Subhan dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis,...Read More

INDOPOS.CO.ID – Butuh upaya cepat dari pemerintah untuk membongkar jaringan hukum dan peradilan. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter menilai penegakan hukum belum menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. “Pada institusi KPK, saya melihat tidak ada komitmen yang serius dari Presiden untuk melindungi KPK, terutama dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi,” kata Lalola Easter di...Read More

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet,) menjelaskan bahwa dalam merancang sebuah undang-undang, Pemerintah maupun DPR RI senantiasa berlandaskan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Menurutnya, filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan satu kesatuan yang saling mengikat satu sama lain. Tanpa ketiganya, sebuah undang-undang yang dihasilkan akan kehilangan ruhnya. “Para pakar dan praktisi hukum punya kompetensi...Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Yasyasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan RUU Permusikan tidak memenuhi kaidah hukum. Menurutnya itu karena kurangnya penjelasan mengenai kata-kata yang ada dalam RUU tersebut dan berpotensi disalahtafsirkan misalnya, mendorong, memprovokasi, dan asing. Padahal menurutnya, RUU tersebut juga memberikan ancaman pidana. Hal itu ia sampaikan ketika menanggapi terkait adanya...Read More

hukumonline.com — PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori victimless crime atau kejahatan tanpa korban. RED Praktik prostitusi telah terjadi sejak lama, setua peradaban manusia, namun publik tampak terkejut saat beberapa waktu yang lalu polisi berhasil membongkar praktik prostitusi online yang dilakukan oleh kalangan artis....Read More

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG – Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan hukum untuk Gatot Rachmanto, Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Cirebon, terdakwa pemberi suap pada Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra karena jual beli jabatan. Tuntutan dibacakan di ruang 3 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/2). Dalam tuntutannya, jaksa KPK meminta majelis hakim untuk menyatakan agar...Read More

TEMPO.CO, San Francisco – Gugatan class action terhadap Apple diajukan oleh firma hukum California dengan tanggal 4 Februari 2019, sebagaimana dilaporkan GSM Arena, 5 Februari 2019. Gugatan itu menyatakan bahwa Apple dengan sadar merilis pembaruan yang akan menghentikan charger atau pengisi daya Apple yang lebih lama untuk pengisian iPhone, sehingga memaksa pengguna untuk membeli pengisi...Read More

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -Koalisi sejumlah aktivis hukum yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Untuk Selamatkan MK, mempertanyakan jangka waktu seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang hanya memakan waktu lima hari kerja. “Dalam sejarah seleksi hakim MK yang dilakukan secara terbuka dari ketiga lembaga negara pengusul (DPR, Presiden, dan MA), baru kali ini jangka waktu seleksi dilakukan...Read More

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan Konfederasi Swiss. Kesepakatan ini ditandatangani di Bernerhof Bern, Swiss, pada Senin, 4 Februari 2019. Perjanjian MLA RI-Swiss ini merupakan perjanjian MLA yang ke 10 yang...Read More