JawaPos.com – Ditetapkannya Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI, Joko Driyono alias Jokdri sebagai tersangka oleh Satgas Antimafia Bola menggemparkan jagat sepakbola tanah air. Jokdri ditetapkan sebagai tersangka perusakan barang bukti kasus dugaan pengaturan skor pada Kamis, (14/2) lalu. Sejak dibentuknya Satgas Antimafia Bola pada 21 Desember lalu, nama pejabat tertinggi di lembaga sepakbola Indonesia...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti pada Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Ghunarsa Sujatnika menilai Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak bisa menjabat posisi wakil presiden. Sebab, aturannya sudah tertulis dalam Pasal 227 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut berbunyi, bakal calon presiden dan wakil presiden tidak pernah dipidana...Read More

Sleman,Detik.com – Tiga remaja pelempar batu ke kaca mobil yang melintas di jalan raya di Kabupaten Sleman menyebut aksinya sebagai aksi ‘cleleng’. Apa maksudnya? “Para pelaku sebelumnya nongkrong dulu minum miras, lalu mereka sepakat ‘cleleng’, jalan-jalan nggak jelas untuk berbuat onar di jalan raya. Disepakati untuk melakukan aksi pelemparan batu ke kendaraan yang berpapasan dengan...Read More

BANGKAPOS.COM – Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Hizbut Thahir Indonesia (HTI) terkait putusan pemerintah yang mencabut badan status badan hukum HTI. Dengan demikian, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI tetap berlaku. “Tolak kasasi,” demikian amar putusan yang diunggah di situs MA, seperti dikutip Kompas.com,...Read More

JAKARTA, (PR).- Ketua Tim Media Satgas Anti Mafia Bola, Kombes Polisi Argo Yuwono menyebut bahwa Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka dan dicekal pergi ke luar negeri. Penetapan status tersangka tersebut menyusul langkah tim gabungan dari Satgas Anti Mafia Bola Polri, penyidik Polda Metro Jaya, dan INAFIS Polda Metro Jaya yang...Read More

BANDUNG, (PR).- PT Pos Indonesia memberi klarifikasi atas pemberitaan Pikiran Rakyat pada Selasa 12 Februari 2019. Klarifikasi tersebut disampaikan menangggapi berita bertajuk Oknum Satpam Kantor Pos Jajakan Senpi Ilegal. Dalam berita itu disebutkan, Kepolisian Sektor Bekasi Utara menangkap dua penjual senjata api ilegal. Dalam operasi yang dilakukan, aparat menjebak para pelaku. Akan tetapi, satu pelaku...Read More

SOREANG, (PR).- Bupati Bandung Dadang Nasser berharap kepolisian Malaysia bisa mengusut tuntas kasus mutilasi yang menewaskan dua warga Kabupaten Bandung, Nuryanto (37) dan Ai Munawaroh (27) beberapa waktu lalu. Ia yakin Polri akan melakukan upaya maksimal dalam membantu polisi Malaysia dalam penanganan kasus tersebut. Meski belum menerima informasi secara utuh, Dadang Nasser mengucapkan belasungkawa untuk...Read More

Jakarta, Detik.com – Seorang ibu yang meminta namanya diinisialkan YA mengaku ponselnya disadap setelah mengajukan aplikasi pinjaman uang secara online. Dia merasa terancam karena debitur menagih utangnya ke kerabat atau orang yang dikenalnya. Kuasa hukum YA, Nasrul Dongoran menceritakan kronologi kejadian pinjaman online yang kemudian melilit kliennya itu. Awalnya YA mengajukan satu kali aplikasi pinjaman...Read More

BANJARMASINPOST.CO.ID – Hotman Paris sebut Draft RUU Permusikan ngaco kepada suami Ashanty, Anang Hermansyah yang saat ini masih menjabat sebagai anggota Komisi X DPR RI. Secara lantang, Hotman Paris memberikan contoh kepada Anang Hermansyah tentang adanya pasal antara penyalahgunaan narkotik yang ada di RUU Permusikan. Seperti diketahui, suami Ashanty, Anang Hermansyah disoroti karena sejumlah pencipta...Read More

Jakarta, medcom.id: Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus pengujian sejumlah pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Permohonan pengujian pasal tersebut diajukan sejumlah guru honorer di Kabupaten Kebumen. “Mahkamah akan menggelar sidang pengucapan putusan untuk perkara pengujian UU Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan alasan pihaknya batal mengumumkan caleg mantan koruptor di tempat pemungutan suara (TPS) adalah karena takut melanggar hukum. Ilham mengaku tidak menemukan landasan hukum untuk memajang data caleg mantan koruptor di TPS di daerah pemilihan masing-masing. “Pertimbangan memang pertama adalah itu tidak diatur di...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, mengkritisi sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilainya mengabaikan putusan PTUN soal pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD. Menurut Hamdan, ada dampak yang membahayakan jika KPU abai terhadap putusan tersebut. Hamdan mengatakan ada dampak hukum sebagai akibat sikap KPU. Dampak yang paling fatal, kata...Read More