Jakarta, detik.com – KPU akan mengumumkan daftar tambahan nama caleg eks napi korupsi dalam Pemilu 2019. Nama-nama tambahan itu akan dirilis setelah debat capres kedua. “Mudah-mudahan minggu depan, setelah debat,” kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019). Arief mengatakan pihaknya akan terlebih dulu berkonsentrasi dalam proses debat...Read More

VIVA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengimbau masyarakat tidak membuat provokasi dalam bentuk apa pun berkaitan dengan proses hukum pada Slamet Ma’arif, Ketua Persaudaraan Alumni 212. Dia mengingatkan bahwa sebaiknya percayakan sepenuhnya kepada polisi, sementara masyarakat tetap tenang. “Tenang sajalah kalau gitu. Sudah, [serahkan] sama penegak [hukum]; kasih saja ke penegak. Jangan dikompori,” kata...Read More

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menggeledah rumah Dirut Jasa Marga Desi Arryani. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi dengan tersangka eks pejabat Waskita Karya, Fathor Rachman. Adapun Desi merupakan seorang mantan Direksi PT Waskita Karya. “(Lokasi yang digeledah) rumah Dirut Jasa Marga yang merupakan mantan kepala divisi dan mantan Direksi PT Waskita Karya,” ucapnya...Read More

KUALA LUMPUR, sindonews.com – Pemerintah otoritas Malaysia masih terus menyelidiki kasus mutilasi yang korbannya diduga adalah warga negara Indonesia (WNI). Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia juga masih menunggu hasil investigasi kasus mutilasi dua orang tersebut. Tim investigator dari Malaysia dan Indonesia bekerja sama untuk mengungkap kasus itu. Sidik jari korban sedang diperiksa oleh...Read More

tirto.id – Kuasa hukum jemaah umrah First Travel, Riesqi Rahmadianyah mengatakan, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) memupus harapan jemaah. Menurut dia, kini jemaah tak bisa berangkat umrah akibat putusan hakim MA yang menyatakan aset dirampas negara. “Aset sudah dirampas negara, berarti tidak adalagi cara memberangkatkan jamaah melalui First Travel. Sekarang nasib jemaah jadi semakin jelas,...Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Jakarta meminta penjelasan dari Mudzakir, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) soal keabsahan rekaman hasil sadapan penyidik KPK. Rekaman hasil sadapan penyidik KPK itu menjadi alat bukti di perkara yang menjerat terdakwa Eddy Sindoro. Eddy Sindoro diproses hukum karena diduga memberikan suap terkait peninjauan kembali...Read More

tangerangonline.id — Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko membuka langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pejabat Humas dan Hukum Provinsi, Kabupaten dan Kota yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam paparannya sebagai Keynote Speech, mantan Panglima TNI ini mengatakan Rakornas ini adalah program besarnya Menteri Dalam Negeri yang mengumpulkan stakeholder yang berkaitan dengan Kehumasan dan Hukum....Read More

RMOL. Penegakan hukum di Indonesia dinilai tidak lagi mencerminkan keadilan. Sebab, hukum telah berubah menjadi alat penguasa untuk melawan rival politik. Begitu tegas Ketua LBH Pelita Umat Ahmad Khozinuddin dalam diskusi yang digelar Islamic Lawyer Forum bertajuk “Quo Vadis Negara Hukum Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan” di Hotel Namira Syariah Surabaya, Minggu (10/2). “Sebagaimana sudah...Read More

SURABAYA, okezone.com – Polda Jatim telah mengabulkan penangguhan penahanan terhadap muncikari Vanessa Angel, Fitria. Ada beberapa hal yang mendasari polisi memberikan penangguhan tersebut. Pertama karena Fitria sedang berbadan dua alias hamil. Dimana usia kehamilannya memasuki 7 bulan. Kemudian Fitria mempunyai 5 anak. Di samping itu, adanya permohonan dari penasehat hukum. “Pertimbangan subjektif dari penyidik kondisi...Read More

Jakarta, medcom.id : Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyambut positif langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membatalkan pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Jurnalis Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. “Apa yang dilakukan Pak Jokowi sudah tepat,” ucap Bambang di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu, 10 Februari 2019. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel...Read More

TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengkritik penundaan penetapan hakim MK yang diseleksi Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu perwakilan Koalisi, Arif Maulana menilai penundaan itu tak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Arif mengatakan penundaan itu juga...Read More

VIVA – PT Radinas Ekasaputra mengadukan Direktur utama Rumah Sakit Anak dan Bunda atau RSAB Harapan Kita berinisial DD, ke Kementerian Kesehatan karena dianggap menghentikan secara sepihak kontrak kerja sama yang telah dilakukan. Randinas diketahui adalah pengelola Wisma Harapan Kita atau Wisma Fits. Pengaduan tersebut tertuang melalui surat resmi Nomor 18/AW/I/2019, tertanggal, 24 Januari 2019....Read More