Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2 Juli lalu tak berlaku surut. Dalam PP 75/2021 itu, Jokowi mengizinkan  Rektor UI Ari Kuncoro rangkap jabatan menjadi wakil komisaris utama bank salah satu Badan Usaha Milik Negara...Read More

Vaksin virus corona Pfizer bisa 10 kali lebih efektif dalam memerangi infeksi COVID-19 dibandingkan dengan vaksin Sinovac buatan Cina. Hal tersebut mengemuka dari sebuah penelitian yang diterbitkan pekan lalu di Lancet, oleh para peneliti dari Universitas Hong Kong. Para ilmuwan mendaftarkan 1.442 petugas kesehatan yang divaksinasi dari berbagai fasilitas medis di seluruh negara mereka. Laporan tersebut...Read More

Hasil lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan, mayoritas warga atau responden survei mengaku puas dengan kerja Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas saat memaparkan temuan survei terkait kinerja pemerintah. “Kita menemukan, mayoritas warga 77 persen, mengaku sangat atau cukup puas dengan...Read More

Berbagai cara mencegah infeksi Covid-19 masih terus dicari tahu. Kali ini, minum kopi secara rutin disebut mampu turunkan risiko infeksi Covid-19. Benarkah? Angka penyebaran kasus Covid-19 yang terus melonjak membuat banyak masyarakat menjadi semakin khawatir. Beragam cara selalu dicari untuk menurunkan risiko infeksi Covid-19, bahkan tidak jarang akan muncul informasi bohong atau palsu yang menjanjikan dapat mencegah...Read More

Di tengah lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, muncul wacana vaksinasi Covid-19 berbayar melalui Kimia Farma.  Padahal seharusnya, menurut ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Iwan Ariawan, vaksin Covid-19 dalam situasi darurat seperti saat ini dapat diakses secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dalam amanat undang-undang, yaitu vaksin untuk mengatasi bencana...Read More

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengatakan hyper regulation atau regulasi yang sangat banyak di Indonesia justru terjadi pada peraturan di bawah undang-undang (UU). Sebab faktanya, pembentuk undang-undang hanya menghasilkan sekitar belasan UU dalam kurun satu tahun. “Mulai dari yang dibuat badan eksekutif, dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri sampai produk hukum yang dibuat di tingkat daerah,” ujar Saldi dikutip...Read More

Direktur Eksekutif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Watch Indonesia Yusuf Sahide mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun pasal yang ingin ia ujikan yakni Pasal 68B Ayat 1 dan Pasal 69C yang mengatur soal peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). “Pemohon dengan ini mengajukan permohonan...Read More

Mahkamah Agung (MA) memasukkan ditraktir olahraga seperti golf hingga makan sebagai bagian dari gratifikasi. Bagi hakim dan pegawai pengadilan yang mendapatkan hal itu, wajib melaporkan ke pimpinan dan KPK. Sebagaimana dikutip detikcom, Senin (12/7/2021), hal itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung (Kabawas MA) Nomor 28/BP/SK/III/2021. SK itu bernama ‘Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada...Read More

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) baru setahun disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan, tepatnya pada 10 Juni 2020, namun ternyata sudah dikritik, bahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa kali, baik uji formil maupun uji materiil. Ahmad Redi, salah satu tim pengacara penggugat UU Minerba...Read More

Dalam Undang-undang Advokat pasal 15 telah diatur bahwa Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat. Selain itu Pasal...Read More

Profesi advokat termasuk kategori sektor non-esensial sehingga kegiatannya wajib 100 persen di rumah atau work from home. Pemerintah telah mengumumkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3- 20 Juli 2021 khusus untuk wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Keputusan tersebut diambil untuk menekan penyebaran jumlah penyebaran Covid-19 makin meluas. Terdapat berbagai sektor...Read More

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3- 20 Juli 2021 khusus untuk wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Keputusan tersebut diambil untuk menekan penyebaran jumlah penyebaran Covid-19 makin meluas. PPKM dinilai lebih ketat dibandingkan pelarangan aktivitas sosial sebelumnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 2020. Dalam dokumen...Read More