Hukumonline.com – Sidang lanjutan uji materi beberapa pasal dalam KUHAP terkait proses pemeriksaan berkas perkara dalam proses prapenuntutan (penyidikan-penuntutan) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang kali ini mengagendakan keterangan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Intinya, dua mantan pimpinan KPK jilid I ini memaparkan pengalaman mereka ketika menjabat pimpinan KPK. Samad juga punya...Read More

Hukumonline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti posisi kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business(EODB) yang masih berada di peringkat 109, atau naik dari posisi sebelumnya 120. Menurut Presiden, Indonesia tertinggal dari Singapura yang berada di posisi 1, yang sebelumnya 120. Untuk negara Asean, presiden menyebutkan Singapura ada di posisi 1, Malaysia di posisi 18,...Read More

Hukumonline.com – Pada akhir Januari lalu, pemerintah merilis versi teranyar draf rancangan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara (RUU Minerba). Ada beberapa hal yang menjadi sorotan lembaga swadaya masyarakat Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) terhadap RUU tersebut. Salah satunya, mengenai pemangkasan sebanyak 40-an pasal UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang saat ini berlaku. Menurut...Read More

Hukumonline.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja merilis peraturan terbaru tentang penggunaan data kartu kredit untuk kepentingan perpajakan. Peraturan yang dimaksud adalah  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. PMK ini merupakan revisi kelima dari PMK No. 16 Tahun 2013 yang mengatur hal yang sama. PMK...Read More

Hukumonline.com – Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Widyo Pramono mengakui sudah menerbitkan surat perintah untuk mengklarifiksi dua jaksa terkait operasi tangkap tangan terhadap petinggi PT. Brantas Abipraya (Persero). “Kita sudah terbitkan surat perintah itu,” katanya di Jakarta, Selasa. Timnya sendiri, kata dia, sudah dibentuk dan sudah saya tandatangani, hanya saja kini menunggu tim bekerja...Read More

Hukumonline.com – Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian KUHP dan UU Tipikor yang diajukan mantan Ketua DPR Setya Novanto melalui kuasa hukumnya. Pemerintah beralasan frasa ‘permufakatan jahat’ yang dipersoalkan Setya Novanto adalah kebijakan terbuka pembentuk Undang-Undang. Menurut Pemerintah, rumusan Pasal 88 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal...Read More

Aktual.com – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo disarankan mundur dari jabatannya. Permintaan mundur itu bukan tanpa sebab, karena Jaksa Agung selaku petinggi Korps Adhiyaksa ini, dinilai tidak sanggup menciptakan lingkungan kejaksaan yang bersih dari korupsi. Terlebih, bawahannya dalam dua pekan ini tersandung kasus suap. Mereka yang ditangkap yakni dua jaksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan dua...Read More

Gatra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Subang, Ojang Sohandi (OJS), sebagai tersangka kasus suap pengamanan perkara korupsi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Subang. “Setelah melakukan pemeriksaan 1 x 24 jam, kemudian gelar perkara, kami memutuskan menetapkan lima tersangka,” kata Agus Rahardjo, Ketua KPK, di Jakarta, Selasa (12/4). Adapun empat tersangka lainnya,...Read More

Detik.com – Fahri Nurmallo (FN), ketua tim jaksa yang menangani kasus korupsi penyalahgunaan BPJS Kabupaten Subang yang telah dipindahtugaskan ke Semarang, Jawa Tengah, resmi ditahan KPK. Fahri dititipkan di rumah tahanan (rutan) Polres Jakarta Pusat. “Ditahan di rutan Polres Jakpus untuk 20 hari pertama,” ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Selasa (12/4/2016)....Read More

Detik.com – Seleksi hakim agung dan ad hoc pengadilan Tipikor telah memasuki tahap akhir yakni seleksi dan kepribadian. Komisi Yudisial (KY) meminta bantuan dari masyarakat agar ikut aktif memberikan informasi tentang rekam jejak para peserta seleksi. “Masyarakat yang mengetahui informasi mengenai rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tipikor dapat memberitahukannya kepada...Read More

Kompas.com – Anggota Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI M Misbakhun menilai keputusan rapat pengganti Badan Musyawarah, Senin (11/4/2016), yang memutuskan Komisi XI DPR segera membahas RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty sudah tepat. Sebab bila terus ditunda, maka Pemerintah dan DPR bisa melanggar Undang-undang. Misbakhun mengatakan, DPR punya kewajiban untuk memproses...Read More

Kompas.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyampaikan data yang benar dalam audit mereka terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada tahun 2014. Ahok, sapaan Basuki, melontarkan pernyataan itu seusai dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 12 jam pada Selasa (12/4/2016). “Yang...Read More