Okezone.com – Direktur PT Windu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman pidana dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider lima bulan kurungan. Usai mendengar tuntutan jaksa, ia pun mengharapkan divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. “Harapannya sih, saya dibebaskan,” kata Khoir...Read More

Cnnindonesia.com – Rancangan draf revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat memuat larangan penggunaan bendera dan lagu kebangsaan untuk keperluan komersial. Menurut peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Anggara, pemerintah tidak semestinya membuat larangan itu. “Pemakaian bendera negara untuk reklame atau iklan komersial kenapa harus dikriminalisasikan? Banyak bendera yang digunakan untuk...Read More

Sindonews.com – Tiga tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mengajukan diri sebagai justice collaborator. Mereka adalah Bupati Subang Odjang Sohandi, Kepala Dinas Kesehatan Kab Subang, Jajang Abdul Holik dan istri Jajang, Leni Marlina. Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, pengajuan diri ketiga terssangka sebagai justice collaborator...Read More

Hukumonline.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai meminta masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Beberapa hal menarik dalam RUU itu antara lain pembatasan masa periode jabatan hakim agung selama lima tahun, untuk kemudian dapat diperpanjang atau tidak untuk periode berikutnya. Hal tersebut murni menjadi usul dari Komisi III DPR sebagai pihak pengusul inisiatif RUU tentang Jabatan...Read More

Hukumonline.com – KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pengadilan. Kali ini, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang Bengkulu Janner Purba (JP). “(Ditangkap) Sekitar pukul 15.30 WIB, TKP di rumdin (rumah dinas) Ka PN Kepahiang,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo melalui pesan singkat, Senin (23/5). Walau belum merinci perkara apa yang menjerat...Read More

Kongres Advokat Indonesia – KAI merupakan organisasi advokat pertama dan menjadi pionir dalam pelaksanaan sertifikasi advokat di Indonesia. Presiden KAI Adv. H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH. MH. CLA (TSH) menyatakan, mulai awal Juni 2016, para Advokat KAI secara bertahap akan mengikuti proses sertifikasi kompetensi. Hal ini disampaikan oleh TSH (Tjoetjoe Sandjaja Hernanto) disela-sela kesibukannya memimpin...Read More

Gatranews.com – Ketua Panitia Ujian Profesi Advokat (PUPA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) 2016, Hermansyah Dulaimi, mengatakan, pihaknya akan meluluskan 4.764 peserta ujian jika nilai mereka mencapai angka 70. “Kalau dari 4.700 lebih itu semua passing grade-nya 70, ya kita lulusan,” tandas Hermansyah di Jakarta, Minggu (22/5). Ia menambahkan, nilai 70 merupakan syarat kelulusan peserta ujian...Read More

Aktual.com – Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) merupakan salah satu pihak yang menggugat izin pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta yang dikeluarkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perlindungan Nelayan KNTI Marthin Hadiwinata menerangkan, salah satu gugatan tersebut dilayangkan karena terjadi kesalahan fatal dalam penerbitan alas hukum...Read More

Liputan6.com – Dalam penyidikan kasus dugaan suap pembahasanRaperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, KPK menemukan sejumlah indikasi lain. Salah satunya indikasi penerimaan kickback oleh Pemerintah Provinsi DKI. Indikasi kickback itu ditemukan lantaran adanya dugaan barter‎ antara Pemerintah Provinsi DKI dan...Read More

Sindonews.com – Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul menilai, keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Maruli Hutagalung, dalam menangani perkara dana hibah Kadin Jatim yang nyata-nyata mengabaikan putusan pengadilan harus menjadi catatan serius korps Adyaksa. Sebab, selain dapat dikategorikan melanggar sumpah jabatan, juga menorehkan preseden buruk penegakan hukum di Indonesia. “Iya kan...Read More

Kompas.com – Kuasa hukum warga Luar Batang, Jakarta Utara, yaitu Yusril Ihza Mahendra yakin bahwa gugatan berkelompok atau class action yang akan diajukan pihaknya ke PTUN untuk menggugat Pemprov DKI akan dimenangkan warga Luar Batang. Yusril menyatakan, salah satu dasar keyakinan tersebut adalah lemahnya Biro Hukum Pemprov DKI. Salah satu hal yang menjadi patokan Yusril adalah...Read More

Cnnindonesia.com – Penyidik Polri, mulai April 2016 ini, akan menjalani proses standardisasi berbasis kompetensi dalam rangka sertifikasi. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan hal ini seusai bertemu dengan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Anang Iskandar dan para penyidiknya di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (6/4). “Sudah ada progress-nya, pertengahan tahun bisa selesai,” kata Badrodin sambil terus...Read More