Detik.com – Wartawan Metro TV bernama Desi Fitriani melapor ke Polisi terkait dugaan penganiayaan yang dialaminya. Polisi menindaklanjuti laporan tersebut. “Kalau mengenai insiden itu tentu reserse kami akan melakukan penyelidikan adanya dugaan penganiayaan wartawan Metro TV,” ujar Kapolda Metro Jaya M Iriawan di Masjid Istiqlal, Jakpus, Sabtu (11/2/2017). Desi mengaku dianiaya ketika tengah meliput aksi...Read More

Detik.com – Perlukah undang-undang baru untuk meredam hoax yang belakangan merajalela? Hal itu dinilai belum diperlukan pada saat ini. Sebab Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dianggap sudah cukup dimanfaatkan guna menangkal hoax. “Tidak perlu dijadikan regulasi, kan itu sudah dilarang,” ucap Ketua Umum Mastel, Kristiono di Lot 8, Kawasan SCBD, Jakarta, Senin, (13/2/2017). Kristiono...Read More

Detik.com – Dalam suasana Pilkada Serentak 2017 ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berbicara soal pertimbangan dalam menentukan calon gubernur. Agama boleh menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan, dan itu tak melanggar hukum. “Kita bangsa religius yg menjadikan agama sebagai acuan bersikap. Memilih cagub berdasar keyakinan agama sama sekali tak langgar konstitusi,” kata Lukman, mencuit di...Read More

Detik.com – Gubernur Jakarta yang juga maju di Pilgub DKI 2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), melontarkan pernyataan kontroversial terkait dengan pertimbangan pemilihan calon kepala daerah berdasarkan agama. Menurut Ahok, memilih calon kepala daerah berdasarkan agama melanggar konstitusi. Saat ditanyai perihal landasan pendapatnya itu, Ahok menjelaskan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Dalam Pilkada, tak...Read More

Voaindonesia.com – Sudah tiga tahun Indonesia memiliki Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai pedoman reformasi birokrasi. Wacana perubahan undang-undang ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Belum lama terpilih menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah pada 2015, Arif Irwanto melakukan inspeksi mendadak di lingkungan kantornya. Di ruang bagian mutasi...Read More

Republika.co.id – Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk) telah selesai dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR. Pembahasan dimulai pada April 2016 lalu, dan hanya memakan waktu pembahasan selama delapan bulan. DPR dan pemerintah sepakat bahwa RUU ini merupakan payung hukum yang mendesak. Ketua Panja RUU Sisbuk sekaligus Wakil Ketua Komisi XX DPR...Read More

Voaindonesia.com – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyetujui RUU reformasi konstitusi, Jumat (10/2) untuk mengadakan referendum nasional yang akan membuat posisi presiden lebih kuat. Berbicara lewat televisi TRT yang dikelola pemerintah, wakil perdana menteri Numan Kurtulmus mengatakan referendum tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 16 April. Pada bulan Januari, parlemen Turki menyetujui konstitusi 18 pasal untuk...Read More

Gosumbar.com – Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Bupati Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), Amiruddin Rauf terhadap surat kabar Nuansa Pos. Dalam pertimbangannya, MA menegaskan sengketa pers haruslah melalui mekanisme Dewan Pers. Kasus bermula saar Nuansa Pos membuka rubik ‘SMS Peduli’. Rubik ini berupa SMS dari warga tentang unek-unek, saran dan kritikan terhadap Pemkab Buol. Sepanjang Februari...Read More

Cnnindonesia.com – Mahkamah Agung mengungkap kekurangan jumlah hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding. Berdasarkan beban kerja MA pada 2015, kebutuhan hakim pengadilan tingkat pertama dan banding sebanyak 12.847 orang. Sementara jumlah hakim yang ada saat ini baru 7.989 orang. Artinya, MA masih kekurangan 4.858 orang hakim. Ketua MA Hatta Ali mengatakan, angka tersebut dihitung...Read More

Okezone.com – Politikus Partai Golkar, Charles Jones Mesang rampung menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekira pukul 16.30 WIB. Dia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2014. Pantauan di lapangan, usai diperiksa, Anggota Komisi II DPR Periode 2009-2014 tersebut langsung mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dan...Read More

Cnnindonesia.com – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menilai, kasus dugaan suap yang menjerat Patrialis Akbar merupakan penistaan terhadap Undang-undang Dasar 1945. Patrialis diduga menerima suap untuk mengabulkan uji materi UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tengah diuji di Mahkamah Konstitusi. “Kasus ini penistaan UUD. Dan itu bukan tanggung jawab hukum tersangka...Read More

Metrotvnews.com – Komisi Yudisial (KY) mendukung pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK). MKHK sebagai wadah hakim untuk melakukan klarifikasi. “KY mendukung pembentukan MKHK sebagai forum pembelaan diri bagi hakim,” kata Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (30/1/2017). Hakim yang terbukti melanggar ketentuan saat pemeriksaan diusulkan dijatuhi...Read More