REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR — Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD kembali menegaskan persoalan penerapan hukum di Indonesia saat ini amburadul. Karena itu, ia mengatakan, penerapan hukum sekarang ini harus menjadi fokus perhatian seluruh pihak. Mahfud MD mengatakan persoalan jual beli hukum masih dan terus terjadi hingga saat ini. “Lebih 50 persen persoalan negara ini bisa selesai...Read More

JAKARTA, Okezone.com – Polisi masih terus melakukan pengembangan terkait kasus penyebaran berita bohong atau Hoaks soal demo mahasiswa ricuh di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, sudah ada tujuh orang yang ditangkap aparat penegak hukum. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, tujuh orang yang disinyalir kuat merupakan pelaku penyebaran Hoax tersebut...Read More

Jakarta, Detik.com – Indonesian Legal Roundtable (ILR) menyebut Indeks Negara Hukum Indonesia di tahun 2017 naik 0,54 poin menjadi 5,85, dari tahun sebelumnya sebesar 5,31. ILR menyebut indeks itu berarti penerapan prinsip-prinsip negara hukum yang dilakukan pemerintah dinilai cukup. “Dengan angka indeks tersebut, maka predikat yang dapat diberikan terhadap negara terhadap penerapan prinsip-prinsip negara hukum...Read More

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, rakyat Indonesia merasa takut berbicara di ruang publik dan media sosial karena khawatir akan dikriminalisasi. Meski demikian, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo memiliki pendapat berbeda dari SBY tersebut. “Mungkin saya melihatnya agak berbeda ya dengan Pak SBY. Pada zaman sekarang ini,...Read More

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) menagih sejumlah piutang kepada rekan-rekannya. Penagihan itu agar dirinya bisa membayar uang pengganti dalam perkara korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-el). “Sekarang kan saya sudah rakyat biasa. Dulu kalau ketua DPR tentu mudah untuk bisa bicara. Kalau sekarang, saya tagih uang ke teman-teman kita. Ada juga beberapa aset...Read More

Jakarta, Detik.com – Terungkapnya sel mewah yang ditempati eks Ketua DPR Setya Novanto di Lapas Sukamiskin memunculkan tanda tanya besar akan janji-janji Menkum HAM Yasonna Laoly. Pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai adanya kegagalan revolusi mental di bidang hukum, khususnya pemasyarakatan. “Belum tampak perubahan mendasar mentalitas aparat di situ. Jadi konteks ini momentum...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim selama 10 tahun berkuasa pada 2004-2014, dia tak pernah mengintervensi hukum atas nama kekuasaan, apalagi kata dia mencampur kepentingan politik dalam penegakan hukum dan keadilan. “Kita melakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih,” kata SBY dalam pidato politik yang dia sampaikam saat perayaan HUT...Read More

JawaPos.com – Jika Partai Amanat Nasional (PAN) dengan tegas mencoret calegnya yang mantan koruptor, sikap berbeda ditunjukkan oleh Partai Golkar dan Hanura. Dua parpol tersebut memanfaatkan putusan Mahkamah Agung (MA) untuk meloloskan kandidatnya di Pemilu 2019. “Kalau Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung berkata bahwa ini boleh, kami lakukan. Kalau berkata ini tidak boleh, tidak kami...Read More

Jakarta, CNN Indonesia — Sidak Ombudsman ke Lapas Sukamiskin beberapa waktu lalu menjadi sorotan usai muncul fakta bahwa sel Setya Novanto dikategorikan banyak pihak mewah dan lebih luas dari kamar narapidana lain. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun diminta mundur terkait permasalahan tersebut. Hal serupa diungkapkan akademisi hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Dia percaya...Read More

Jakarta, Detik.com – NasDem menilai pakta integritas yang diteken bakal capres Prabowo Subianto dengan Ijtimak Ulama II mengandung intervensi hukum. Hal itu terkait poin jaminan terhadap kepulangan Habib Rizieq Shihab. “Hukum itu kan panglima, semua orang sama di mata hukum. Jadi nggak boleh dong presiden mengintervensi. Kasus hukum ya, kasus hukum,” kata Ketua DPP NasDem,...Read More

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Demokrat akan kembali memasukan nama 12 Calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Hal itu menurut Kepala Divisi bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, harus diambil untuk mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan mantan narapidana koruptor menjadi calon legislatif pada pileg 2019. “Sejak awal setelah KPU...Read More

Jakarta, Detik.com – Ahli hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho menyebut Anggota DPRD Mataram berinisial HM bisa dihukum mati. HM kena OTT jaksa karena diduga memeras dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan akibat bencana gempa Lombok Menurut Hibnu, penegak hukum bisa mendakwa HS dengan Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor. “Kalau kita lihat memang...Read More